Siti memaparkan, penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah memberatkan pemilih lantaran banyaknya kertas suara yang harus dicoblos.https://news.okezone.com/read/2019/04/23/606/2047026/siti-zuhro-nilai-pemilu-serentak-tak-cocok-di-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/23/606/2047026/siti-zuhro-nilai-pemilu-serentak-tak-cocok-di-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2019/04/23/606/2047026/siti-zuhro-nilai-pemilu-serentak-tak-cocok-di-indonesiaSelasa 23 April 2019 15:47 WIBFakhrizal Fakhri Siti Zuhro (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/04/23/606/2047026/siti-zuhro-nilai-pemilu-serentak-tak-cocok-di-indonesia-tH6FXkjzVU.jpgJAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pileg dan Pilpres tak cocok diterapkan di Indonesia.  Menurut dia, sistem Pemilu serentak tak akan efektif lantaran Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Ia menyarankan agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg ke depan kembali dipisah dengan mendahulukan Pilpres guna memberikan keseimbangan dan saling kontrol. "Untuk Indonesia dengan sistem presidensial, pilpres didahulukan baru pileg. Entah mengapa implementasi malah begini sehingga yang terjadi pileg tenggelam, pilpres yang menonjol," kata Siti kepada Okezone, Selasa (23/4/2019). (Baca Juga: Bawaslu Catat 33 Pengawas Pemilu Meninggal saat Bertugas)  Siti memaparkan, penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah memberatkan pemilih lantaran banyaknya kertas suara yang harus dicoblos. Lima kertas suara harus dicoblos oleh masyarakat dengan calon yang begitu banyak. Alhasil, kata Siti, pemilih cenderung asal memilih dalam memberikan hak politiknya. "Padahal, caleg juga butuh memasarkan diri mereka pada masyarakat. Partai politik juga cenderung tidak bahagia dengan sistem Pemilu serentak," tuturnya. Siti menilai niat efisiensi sebagai tujuan awal dari Pemilu serentak 2019 juga tidak terwujud. Pasalnya, saat ini masih banyak pemungutan suara ulang di beberapa daerah. (Baca Juga: Kisah Pilu Pengawas TPS di Pekalongan Harus Kehilangan Bayi Demi Jaga Suara Pemilih)  Ia mendorong agar sistem pemilu serentak dievaluasi, dan berharap ada rumusan yang tepat untuk diterapkan dengan risiko dampak negatif yang terendah. "Uji coba simulasi pemilu serentak ini kurang cukup, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tidak bisa diserentakkan apalagi dengan sistem multipartai," kata dia.JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara Pileg dan Pilpres tak cocok diterapkan di Indonesia.  Menurut dia, sistem Pemilu serentak tak akan efektif lantaran Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Ia menyarankan agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg ke depan kembali dipisah dengan mendahulukan Pilpres guna memberikan keseimbangan dan saling kontrol. "Untuk Indonesia dengan sistem presidensial, pilpres didahulukan baru pileg. Entah mengapa implementasi malah begini sehingga yang terjadi pileg tenggelam, pilpres yang menonjol," kata Siti kepada Okezone, Selasa (23/4/2019). (Baca Juga: Bawaslu Catat 33 Pengawas Pemilu Meninggal saat Bertugas)  Siti memaparkan, penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 telah memberatkan pemilih lantaran banyaknya kertas suara yang harus dicoblos. Lima kertas suara harus dicoblos oleh masyarakat dengan calon yang begitu banyak. Alhasil, kata Siti, pemilih cenderung asal memilih dalam memberikan hak politiknya. "Padahal, caleg juga butuh memasarkan diri mereka pada masyarakat. Partai politik juga cenderung tidak bahagia dengan sistem Pemilu serentak," tuturnya. Siti menilai niat efisiensi sebagai tujuan awal dari Pemilu serentak 2019 juga tidak terwujud. Pasalnya, saat ini masih banyak pemungutan suara ulang di beberapa daerah. (Baca Juga: Kisah Pilu Pengawas TPS di Pekalongan Harus Kehilangan Bayi Demi Jaga Suara Pemilih)  Ia mendorong agar sistem pemilu serentak dievaluasi, dan berharap ada rumusan yang tepat untuk diterapkan dengan risiko dampak negatif yang terendah. "Uji coba simulasi pemilu serentak ini kurang cukup, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tidak bisa diserentakkan apalagi dengan sistem multipartai," kata dia.