Koalisi terdiri dari 12 partai yakni Partai Perindo, PKB, PBB, Gerindra, Partai Garuda, PAN, PPP, PSI, Berkarya. PKS, Nasdem dan PDIP.https://news.okezone.com/read/2019/04/26/606/2048361/12-partai-laporkan-dugaan-money-politic-saat-masa-tenang-di-waropen-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2019/04/26/606/2048361/12-partai-laporkan-dugaan-money-politic-saat-masa-tenang-di-waropen-papuahttps://news.okezone.com/read/2019/04/26/606/2048361/12-partai-laporkan-dugaan-money-politic-saat-masa-tenang-di-waropen-papuaJum'at 26 April 2019 14:28 WIBEdy Siswanto12 Partai laporkan dugaan money politic ke Bawaslu (Foto: Edy/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/04/26/606/2048361/12-partai-laporkan-dugaan-money-politic-saat-masa-tenang-di-waropen-papua-Iv8ktfBfXY.jpgJAYAPURA - Koalisi Partai Bersatu Kabupaten Waropen, papua menuntut pihak Bawaslu dan Gakumdu setempat untuk mengusut tuntas dugaan money politic yang diduga dilakukan Partai Demokrat saat masa tenang. Koalisi tersebut terdiri dari 12 partai yakni Partai Perindo, PKB, PBB, Gerindra, Partai Garuda, PAN, PPP, PSI, Berkarya. PKS, Nasdem dan PDI Perjuangan. Ketua Kaolisi Bersatu Kabupaten Waropen Darus Wakum kepada media ini mengaku jika banyaak temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang disebutnya partai penguasa di kabupaten itu. Darus menyebut tudingannya itu berdasar atas bukti valid yang juga telah diadukan ke pihak Bawaslu Kabupaten Waropen. “Jadi pada H-3, H-2, dan H-1 itu saat masa tenang, Bupati Yermias Bisay yang juga adalah pembina partai dan ketua DPC Demokrat, itu membagi-bagikan dana senilai Rp10 juta rupiah kepada warga. Ini kan tidak boleh. Tim kami di kampung-kampung ada bukti atas ini,” kata Darus, Kamis (25/4/2019). Atas hal ini, pihaknya melihat sangat menguntungkan bagi para Caleg Demokrat, akibat adanya safari poltik yang dimaksud itu. “Safari politik dengan membagi-bagikan uang itu tidak benar, dan lagi, melalui para calegnya (demokrat), ada yang mengancam kepada para kepala kampung jika tidak mendukung mereka maka akan dicopot dari jabatannya. Ini juga kami sudah laporkan dengan bukti ke Bawaslu kemarin, dan sudag diusut oleh Bawaslu,” jelasnya. Satu hal yang membuat warga kecewa adalah, adanya iming-iming uang Rp10 juta yang belum dapat diberikan. Pasalnya, warga diminta membuat rekening terlebih dahulu sebelum dana tersebut cair. Namun, menurut warga, hingga kini tak ada kiriman dana yang dijanjikan. “Mereka memberikan per kepala seratus ribu untuk membuka buku rekening, lalu untuk mentrasfer 10 juta yang dimaksud, namun hingga kini uang tersebut tidak ada yang masuk ke rekening. Sementara suara demokrat sangat tinggi di sini,” katanya. (Baca Juga: Aliansi Parpol di Tapanuli Tengah Desak KPU Gelar PSU di 882 TPS) Ditegaskan, pihaknya mempersoalkan safari politik yang dilakukan oleh Bupati, pihaknya meminta Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Waropen memproses temuan itu. Tanpa pandang bulu untuk menengakkan demokrasi. “Kalau modelnya seperti ini, kita tidak akan dapat pemimpin yang baik. Kami pertanyakan soal ini, kami minta harus tegas,”ucapnya. Pihaknya mengancam jika laporan-laporan pelanggaran itu tidak ditindak lanjuti, maka pihaknya yang terdiri dari 12 partai, akan melakukan memblokade kantor-kantor pemerintahan. Dan lagi bagi caleg yang memperoleh suara, tidak akan ikut dilantik dan tidak akan duduk di kursi DPRD. “Jika tidak ditindak lanjuti, maka kami 12 partai koalisi Partai Bersatu, akan duduki kantor-kantor penyelanggara pemilu, dengan masa masing-masing dari partai. Dan lagi semua caleg yang masuk dalam partai koalisi Bersatu, jika nantinya ada yang memperoleh suara untuk duduk di legislatif, kami sepakat untuk tidak ikut pelantikan apapun, dan tidak mau duduk di DPR, biarkan mereka yang duduka saja,” ucapnya kesal. (kha)JAYAPURA - Koalisi Partai Bersatu Kabupaten Waropen, papua menuntut pihak Bawaslu dan Gakumdu setempat untuk mengusut tuntas dugaan money politic yang diduga dilakukan Partai Demokrat saat masa tenang. Koalisi tersebut terdiri dari 12 partai yakni Partai Perindo, PKB, PBB, Gerindra, Partai Garuda, PAN, PPP, PSI, Berkarya. PKS, Nasdem dan PDI Perjuangan. Ketua Kaolisi Bersatu Kabupaten Waropen Darus Wakum kepada media ini mengaku jika banyaak temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang disebutnya partai penguasa di kabupaten itu. Darus menyebut tudingannya itu berdasar atas bukti valid yang juga telah diadukan ke pihak Bawaslu Kabupaten Waropen. “Jadi pada H-3, H-2, dan H-1 itu saat masa tenang, Bupati Yermias Bisay yang juga adalah pembina partai dan ketua DPC Demokrat, itu membagi-bagikan dana senilai Rp10 juta rupiah kepada warga. Ini kan tidak boleh. Tim kami di kampung-kampung ada bukti atas ini,” kata Darus, Kamis (25/4/2019). Atas hal ini, pihaknya melihat sangat menguntungkan bagi para Caleg Demokrat, akibat adanya safari poltik yang dimaksud itu. “Safari politik dengan membagi-bagikan uang itu tidak benar, dan lagi, melalui para calegnya (demokrat), ada yang mengancam kepada para kepala kampung jika tidak mendukung mereka maka akan dicopot dari jabatannya. Ini juga kami sudah laporkan dengan bukti ke Bawaslu kemarin, dan sudag diusut oleh Bawaslu,” jelasnya. Satu hal yang membuat warga kecewa adalah, adanya iming-iming uang Rp10 juta yang belum dapat diberikan. Pasalnya, warga diminta membuat rekening terlebih dahulu sebelum dana tersebut cair. Namun, menurut warga, hingga kini tak ada kiriman dana yang dijanjikan. “Mereka memberikan per kepala seratus ribu untuk membuka buku rekening, lalu untuk mentrasfer 10 juta yang dimaksud, namun hingga kini uang tersebut tidak ada yang masuk ke rekening. Sementara suara demokrat sangat tinggi di sini,” katanya. (Baca Juga: Aliansi Parpol di Tapanuli Tengah Desak KPU Gelar PSU di 882 TPS) Ditegaskan, pihaknya mempersoalkan safari politik yang dilakukan oleh Bupati, pihaknya meminta Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Waropen memproses temuan itu. Tanpa pandang bulu untuk menengakkan demokrasi. “Kalau modelnya seperti ini, kita tidak akan dapat pemimpin yang baik. Kami pertanyakan soal ini, kami minta harus tegas,”ucapnya. Pihaknya mengancam jika laporan-laporan pelanggaran itu tidak ditindak lanjuti, maka pihaknya yang terdiri dari 12 partai, akan melakukan memblokade kantor-kantor pemerintahan. Dan lagi bagi caleg yang memperoleh suara, tidak akan ikut dilantik dan tidak akan duduk di kursi DPRD. “Jika tidak ditindak lanjuti, maka kami 12 partai koalisi Partai Bersatu, akan duduki kantor-kantor penyelanggara pemilu, dengan masa masing-masing dari partai. Dan lagi semua caleg yang masuk dalam partai koalisi Bersatu, jika nantinya ada yang memperoleh suara untuk duduk di legislatif, kami sepakat untuk tidak ikut pelantikan apapun, dan tidak mau duduk di DPR, biarkan mereka yang duduka saja,” ucapnya kesal. (kha)