Wiranto pun menantang siapa pun yang melontarkan pernyataan demikian untuk datang dan berbicara kepadanya.https://news.okezone.com/read/2019/05/06/337/2052124/wiranto-isu-70-tni-terprovokasi-berbuat-inkonstitusional-tidak-benaridhttps://news.okezone.com/read/2019/05/06/337/2052124/wiranto-isu-70-tni-terprovokasi-berbuat-inkonstitusional-tidak-benarhttps://news.okezone.com/read/2019/05/06/337/2052124/wiranto-isu-70-tni-terprovokasi-berbuat-inkonstitusional-tidak-benarSenin 06 Mei 2019 15:11 WIBSarah HutagaolMenko Polhukam Wiranto (Foto: Sarah Hutagaol)https://img.okezone.com/content/2019/05/06/337/2052124/wiranto-isu-70-tni-terprovokasi-berbuat-inkonstitusional-tidak-benar-wVEKCkRXuv.jpegJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, isu 70 persen Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terprovokasi untuk melanggar peraturan pemerintah adalah tidak benar.  Wiranto pun menantang siapa pun yang melontarkan pernyataan demikian untuk datang dan berbicara kepadanya. Ia melakukan itu karena mengecam pihak yang berusaha memecah belah militer dan kepolisian. "Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional itu tidak benar seperti itu," ujar Wiranto saat ditemui di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). "Siapa yang berbicara seperti itu di mana harus buktikan, karena enggak bisa buktikan harus mengambil resiko dan tanggung jawab secara hukum, enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya," ujarnya. (Baca Juga: PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Aksi Dukung Kinerja KPU) Wiranto berharap kepada masyarakat untuk tidak terprovakasi dengan hasutan-hasutan yang akan melakukan upaya-upaya yang dapat melanggar hukum dan melawan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. "Terakhir kita harapakan msyarakat tudak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintah yang sah dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum," kata Wiranto. (Baca Juga: Menhan: Sekarang Mari Kita Bersatu, Enggak Ada 01-02) Jika hal tersebut terjadi, Menko Polhukam mengungkapkan aparat hukum akan melakukan tindakan yang tegas kepada mereka yang berusaha menghasut atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan undang-undang yang ditetapkan. "Aparat akan melakukan langkah tegas, mengingatkan, dan mengajak masyarakat untuk tidak terhasut, semata-mata hanya kita ingin agar suasana bulan Ramadan yang sakral ini jangan dinodai dengan hal-hal negatif, dengan hal-hal yang mengingkari hukum dan undang-undang yang berlaku," katanya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, isu 70 persen Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terprovokasi untuk melanggar peraturan pemerintah adalah tidak benar.  Wiranto pun menantang siapa pun yang melontarkan pernyataan demikian untuk datang dan berbicara kepadanya. Ia melakukan itu karena mengecam pihak yang berusaha memecah belah militer dan kepolisian. "Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional itu tidak benar seperti itu," ujar Wiranto saat ditemui di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). "Siapa yang berbicara seperti itu di mana harus buktikan, karena enggak bisa buktikan harus mengambil resiko dan tanggung jawab secara hukum, enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya," ujarnya. (Baca Juga: PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Aksi Dukung Kinerja KPU) Wiranto berharap kepada masyarakat untuk tidak terprovakasi dengan hasutan-hasutan yang akan melakukan upaya-upaya yang dapat melanggar hukum dan melawan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. "Terakhir kita harapakan msyarakat tudak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintah yang sah dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum," kata Wiranto. (Baca Juga: Menhan: Sekarang Mari Kita Bersatu, Enggak Ada 01-02) Jika hal tersebut terjadi, Menko Polhukam mengungkapkan aparat hukum akan melakukan tindakan yang tegas kepada mereka yang berusaha menghasut atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan undang-undang yang ditetapkan. "Aparat akan melakukan langkah tegas, mengingatkan, dan mengajak masyarakat untuk tidak terhasut, semata-mata hanya kita ingin agar suasana bulan Ramadan yang sakral ini jangan dinodai dengan hal-hal negatif, dengan hal-hal yang mengingkari hukum dan undang-undang yang berlaku," katanya.