Polri menegaskan tidak pernah tebang pilih atau "pilih kasih" dalam proses penegakan hukum di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2019/05/16/337/2056602/polri-tegaskan-tak-pernah-pilih-kasih-dalam-proses-penegakan-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2019/05/16/337/2056602/polri-tegaskan-tak-pernah-pilih-kasih-dalam-proses-penegakan-hukumhttps://news.okezone.com/read/2019/05/16/337/2056602/polri-tegaskan-tak-pernah-pilih-kasih-dalam-proses-penegakan-hukumKamis 16 Mei 2019 20:02 WIBPuteranegara BatubaraKadiv Humas Polri, Irjen M. Iqbal (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/05/16/337/2056602/polri-tegaskan-tak-pernah-pilih-kasih-dalam-proses-penegakan-hukum-MBBUaqwWqa.jpg JAKARTA - Polri menegaskan tidak pernah tebang pilih atau "pilih kasih" dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan munculnya isu liar soal Korps Bhayangkara yang condong sebelah ke salah satu kubu ketika melakukan penindakan saat Pemilu 2019. "Ya, sama sekali tidak ada tebang pilih," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal dikantornya, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan, Polri dalam menjalankan proses hukum sudah sesuai dengan koridor perundang-undang sebagaimana telah diatur. Menurut Iqbal, pihaknya tak akan sembarang meningkatkan status seseorang apabila memang tidak memiliki fakta hukum yang jelas. "Minimal dua alat bukti yang cukup, gitu kan? Baru kami melakukan penetapan tersangka," ujar Iqbal.   Proses penegakan hukum, kata Iqbal, bukanlah hal yang disarankan untuk main-main. Oleh sebab itu, Iqbal menjelaskan, apabila memang ada perkara yang berjalan lama, hal itu bukan untuk dijadikan "kepentingan". Melainkan, proses pencarian alat bukti yang kuat adalah menjadi salah satu alasan. "Maka dari itu, penetapan tersangka kadang-kadang juga dalam waktu yang lama. Kami ingin semua bukti betul-betul terconfirm tidak terbantahkan," tegas Jenderal Bintang Dua itu. Semua proses pencarian barang bukti yang kuat, dijelaskan Iqbal, merupakan sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Apalagi, hal itu nantinya akan dijadikan alat untuk proses pembuktian di Pengadilan. "Bukan hanya menetapkan tersangka tetapi nanti kami akan di challenge di pengadilan itu ya. Saya kira dalam penegakan hukum dari dulu sampai sekarang, polri tetap mengedepankan pembuktian secara ilmiah," tutup Iqbal. JAKARTA - Polri menegaskan tidak pernah tebang pilih atau "pilih kasih" dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan munculnya isu liar soal Korps Bhayangkara yang condong sebelah ke salah satu kubu ketika melakukan penindakan saat Pemilu 2019. "Ya, sama sekali tidak ada tebang pilih," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal dikantornya, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). Mantan Wakapolda Jawa Timur itu memastikan, Polri dalam menjalankan proses hukum sudah sesuai dengan koridor perundang-undang sebagaimana telah diatur. Menurut Iqbal, pihaknya tak akan sembarang meningkatkan status seseorang apabila memang tidak memiliki fakta hukum yang jelas. "Minimal dua alat bukti yang cukup, gitu kan? Baru kami melakukan penetapan tersangka," ujar Iqbal.   Proses penegakan hukum, kata Iqbal, bukanlah hal yang disarankan untuk main-main. Oleh sebab itu, Iqbal menjelaskan, apabila memang ada perkara yang berjalan lama, hal itu bukan untuk dijadikan "kepentingan". Melainkan, proses pencarian alat bukti yang kuat adalah menjadi salah satu alasan. "Maka dari itu, penetapan tersangka kadang-kadang juga dalam waktu yang lama. Kami ingin semua bukti betul-betul terconfirm tidak terbantahkan," tegas Jenderal Bintang Dua itu. Semua proses pencarian barang bukti yang kuat, dijelaskan Iqbal, merupakan sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Apalagi, hal itu nantinya akan dijadikan alat untuk proses pembuktian di Pengadilan. "Bukan hanya menetapkan tersangka tetapi nanti kami akan di challenge di pengadilan itu ya. Saya kira dalam penegakan hukum dari dulu sampai sekarang, polri tetap mengedepankan pembuktian secara ilmiah," tutup Iqbal.