Fraksi Gerindra DKI menolak usul NasDem dan Hanura menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.https://news.okezone.com/read/2019/06/17/338/2067330/gerindra-tolak-usul-nasdem-dan-hanura-interpelasi-aniesidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/17/338/2067330/gerindra-tolak-usul-nasdem-dan-hanura-interpelasi-anieshttps://news.okezone.com/read/2019/06/17/338/2067330/gerindra-tolak-usul-nasdem-dan-hanura-interpelasi-aniesSenin 17 Juni 2019 13:59 WIBAchmad Fardiansyah Ilustrasi DPRD DKI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/17/338/2067330/gerindra-tolak-usul-nasdem-dan-hanura-interpelasi-anies-tWNlBjjQY2.jpgJAKARTA - Fraksi Gerindra DKI menolak usul NasDem dan Hanura menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Namun, Gerindra mempersilakan kalau memang fraksi lain ingin menggunakan hak interpelasi. "Silakan aja (kalau ingin interpelasi)," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). (Baca Juga: Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi, Nasdem DKI Gulirkan Hak Interpelasi) Usulan hak interpelasi yang digulirkan NasDem dan Hanura terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Reklamasi Pulau D atau Pulau Maju. Ghoni pun mempertanyakan usulan interpelasi atas penerbitan IMB di 932 bangunan di Reklamasi Pulau D oleh Pemprov DKI. "Saya pikir semua anggota dewan perlu itu. Tapi kan 2/3 untuk yang interpelasi apa yang mau interpelasi? Hak IMB-nya. Itu kan udah ada bangunannya. IMB itu bukan alat bukti kepemilikan. Itu persyaratan. Izin itu diterbitkan bukan karena tidak ada dasar hukum," tuturnya. Sehingga Fraksi Gerindra tak akan mengikuti jejak NasDem dan Hanura. Namun, lebih menyarankan agar menyelesaikan penerbitan IMB cukup dengan memanggil pihak Pemprov DKI. "Kita tidak masuk ranah itu (interpelasi), karena Pak Anies rekomendasi kan dari Gerindra dan PKS. Kita duduk bareng lah. Jangan lagi mohon maaf, seperti dua tahun lalu. Kita enggak mau," ujarnya. (Baca Juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Segera Terbitkan Perda Zonasi)JAKARTA - Fraksi Gerindra DKI menolak usul NasDem dan Hanura menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Namun, Gerindra mempersilakan kalau memang fraksi lain ingin menggunakan hak interpelasi. "Silakan aja (kalau ingin interpelasi)," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). (Baca Juga: Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi, Nasdem DKI Gulirkan Hak Interpelasi) Usulan hak interpelasi yang digulirkan NasDem dan Hanura terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Reklamasi Pulau D atau Pulau Maju. Ghoni pun mempertanyakan usulan interpelasi atas penerbitan IMB di 932 bangunan di Reklamasi Pulau D oleh Pemprov DKI. "Saya pikir semua anggota dewan perlu itu. Tapi kan 2/3 untuk yang interpelasi apa yang mau interpelasi? Hak IMB-nya. Itu kan udah ada bangunannya. IMB itu bukan alat bukti kepemilikan. Itu persyaratan. Izin itu diterbitkan bukan karena tidak ada dasar hukum," tuturnya. Sehingga Fraksi Gerindra tak akan mengikuti jejak NasDem dan Hanura. Namun, lebih menyarankan agar menyelesaikan penerbitan IMB cukup dengan memanggil pihak Pemprov DKI. "Kita tidak masuk ranah itu (interpelasi), karena Pak Anies rekomendasi kan dari Gerindra dan PKS. Kita duduk bareng lah. Jangan lagi mohon maaf, seperti dua tahun lalu. Kita enggak mau," ujarnya. (Baca Juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Segera Terbitkan Perda Zonasi)