BPN minta saksinya beri keterangan lewat teleconference dari ruang bertirai hitam.https://news.okezone.com/read/2019/06/17/605/2067190/bpn-minta-saksinya-beri-keterangan-lewat-teleconference-dari-ruangan-bertirai-hitamidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/17/605/2067190/bpn-minta-saksinya-beri-keterangan-lewat-teleconference-dari-ruangan-bertirai-hitamhttps://news.okezone.com/read/2019/06/17/605/2067190/bpn-minta-saksinya-beri-keterangan-lewat-teleconference-dari-ruangan-bertirai-hitamSenin 17 Juni 2019 06:44 WIBFadel PrayogaSuasana persidangan di MK. (Foto: Heru Haryono/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/17/605/2067190/bpn-minta-saksinya-beri-keterangan-lewat-teleconference-dari-ruangan-bertirai-hitam-0s2tExhI7T.jpgJAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta restu keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar menghindari intervensi dari pihak manapun. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, demi keselamatan saat memberikan keterangan nanti, saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK, misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference. "Berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi," ujarnya kepada Okezone, Senin (17/6/2019). Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, setidaknya ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun, mereka yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/14/57673/293943_medium.jpg" alt="Begini Suasana Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pilpres di Gedung MK" width="100%" /> "Keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK," kata dia. Tak hanya itu, lanjut Andre, pihaknya juga menuntut LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Sementara itu terkait sidang PHPU Pilpres 2019 rencananya akan dilajutkan pada Selasa, 18 Juni 2019 mendatang. Agendanya, mendengarkan tanggapan dari termohon yakni KPU atas materi gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta restu keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar menghindari intervensi dari pihak manapun. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, demi keselamatan saat memberikan keterangan nanti, saksi yang dihadirkan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK, misalnya bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference. "Berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi," ujarnya kepada Okezone, Senin (17/6/2019). Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, setidaknya ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun, mereka yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/14/57673/293943_medium.jpg" alt="Begini Suasana Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pilpres di Gedung MK" width="100%" /> "Keterlibatan LPSK ini diperlukan untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan capres dan cawapres 02 untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK," kata dia. Tak hanya itu, lanjut Andre, pihaknya juga menuntut LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Sementara itu terkait sidang PHPU Pilpres 2019 rencananya akan dilajutkan pada Selasa, 18 Juni 2019 mendatang. Agendanya, mendengarkan tanggapan dari termohon yakni KPU atas materi gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi.