Saksi PHPU, menurut Mahfud MD, tak perlu minta perlindungan LPSK karena itu perkara hukum tata negara, bukan hukum pidana.https://news.okezone.com/read/2019/06/19/605/2068360/mahfud-md-sebut-saksi-sengketa-pilpres-tak-perlu-minta-perlindungan-lpskidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/19/605/2068360/mahfud-md-sebut-saksi-sengketa-pilpres-tak-perlu-minta-perlindungan-lpskhttps://news.okezone.com/read/2019/06/19/605/2068360/mahfud-md-sebut-saksi-sengketa-pilpres-tak-perlu-minta-perlindungan-lpskRabu 19 Juni 2019 16:35 WIBAntaraMahfud MD (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/19/605/2068360/mahfud-md-sebut-saksi-sengketa-pilpres-tak-perlu-minta-perlindungan-lpsk-4swJit1k1D.jpgJAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan saksi dalam perkara hukum tata negara seperti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Nggak ada itu LPSK. LPSK itu untuk perlindungan orang yang menjadi saksi dalam hukum pidana. Kalau anda diancam jadi saksi dalam hukum pidana," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (19/6/2019). Mahfud menyatakan sesuai prosedur, saksi dalam perkara hukum tata negara cukup meminta pengawalan polisi apabila menerima teror.   "Lagipula tadi semua saksi di MK ditanya, apakah ada yang diancam. Dijawab para saksi tidak ada yang diancam," kata Mahfud seperti dilansir dari Antaranews. Pada Rabu, MK menggelar sidang ketiga PHPU atau sengketa Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon dalam hal ini Prabowo-Sandiaga. (Baca juga: Dari Said Didu hingga Haris Azhar, Ini 17 Saksi dari Kubu Prabowo di MK) MK membatasi para pihak yang berperkara untuk menghadirkan maksimum 15 saksi dan dua orang ahli.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wNi8xNC8xLzExOTkwNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan saksi dalam perkara hukum tata negara seperti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Nggak ada itu LPSK. LPSK itu untuk perlindungan orang yang menjadi saksi dalam hukum pidana. Kalau anda diancam jadi saksi dalam hukum pidana," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (19/6/2019). Mahfud menyatakan sesuai prosedur, saksi dalam perkara hukum tata negara cukup meminta pengawalan polisi apabila menerima teror.   "Lagipula tadi semua saksi di MK ditanya, apakah ada yang diancam. Dijawab para saksi tidak ada yang diancam," kata Mahfud seperti dilansir dari Antaranews. Pada Rabu, MK menggelar sidang ketiga PHPU atau sengketa Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon dalam hal ini Prabowo-Sandiaga. (Baca juga: Dari Said Didu hingga Haris Azhar, Ini 17 Saksi dari Kubu Prabowo di MK) MK membatasi para pihak yang berperkara untuk menghadirkan maksimum 15 saksi dan dua orang ahli.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wNi8xNC8xLzExOTkwNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>