Ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Marsudi Wahyu.https://news.okezone.com/read/2019/06/20/605/2068748/ahli-kpu-rekayasa-terhadap-situng-tak-ada-gunanyaidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/20/605/2068748/ahli-kpu-rekayasa-terhadap-situng-tak-ada-gunanyahttps://news.okezone.com/read/2019/06/20/605/2068748/ahli-kpu-rekayasa-terhadap-situng-tak-ada-gunanyaKamis 20 Juni 2019 14:53 WIBHarits Tryan AkhmadSidang gugatan Pilpres 2019 di MK (foto: Heru/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/20/605/2068748/ahli-kpu-rekayasa-terhadap-situng-tak-ada-gunanya-glkhgGQ7pN.jpg JAKARTA - Ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Marsudi Wahyu menilai tidak ada gunanya melakukan rekayasa data melalui sistem hitung suara (Situng). Mulanya kuasa hukum pemohon, Ali Nurdin menanyakan terkait dengan adanya kesalahan dalam situng apakah dapat diartikan sebagai upaya merekayasa data. "Apakah kalau ada kesalahan situng, itu merupakan rekayasa agar rekap berjenjang seperti situng?," tanya Ali kepada Marsudi di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).   Marsudi merespon, menurutnya rekayasa pada situng sangat sulit dilakukan, karena rekapitulasi suara berjenjang dilakukan secara terbuka dengan formulir DA (tingkat Kecamatan) dan DB (tingkat kabupaten kota). "Sangat sulit, karena pada situng ini inputnya C1 dari masing-masing TPS, sementara rekap berjenjang itu selain dilakukan secara terbuka tapi dilakukan melalui DA, DB, dan sebagainya," beber Marsudi. Maka itu, Marsudi menekankan jika dalam melakukan rekayasa sebaiknya berdasarkan data. Sehingga rekayasa terhadap situng katanya tak akan ada gunanya. "Jadi kalau mau merekayasa menurut saya sebagai pakar IT, kalau mau merekayasa, bukan dari situng tapi dari rekap berjenjang ya, tapi itu akan sangat sulit. Karena situng tidak ada gunanya mau direkayasa tidak ada gunanya juga," tandas Marsudi.   JAKARTA - Ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Marsudi Wahyu menilai tidak ada gunanya melakukan rekayasa data melalui sistem hitung suara (Situng). Mulanya kuasa hukum pemohon, Ali Nurdin menanyakan terkait dengan adanya kesalahan dalam situng apakah dapat diartikan sebagai upaya merekayasa data. "Apakah kalau ada kesalahan situng, itu merupakan rekayasa agar rekap berjenjang seperti situng?," tanya Ali kepada Marsudi di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).   Marsudi merespon, menurutnya rekayasa pada situng sangat sulit dilakukan, karena rekapitulasi suara berjenjang dilakukan secara terbuka dengan formulir DA (tingkat Kecamatan) dan DB (tingkat kabupaten kota). "Sangat sulit, karena pada situng ini inputnya C1 dari masing-masing TPS, sementara rekap berjenjang itu selain dilakukan secara terbuka tapi dilakukan melalui DA, DB, dan sebagainya," beber Marsudi. Maka itu, Marsudi menekankan jika dalam melakukan rekayasa sebaiknya berdasarkan data. Sehingga rekayasa terhadap situng katanya tak akan ada gunanya. "Jadi kalau mau merekayasa menurut saya sebagai pakar IT, kalau mau merekayasa, bukan dari situng tapi dari rekap berjenjang ya, tapi itu akan sangat sulit. Karena situng tidak ada gunanya mau direkayasa tidak ada gunanya juga," tandas Marsudi.