Musim kemarau rutin memberikan dampak kekeringan bagi sejumlah daerah di Tanah Air, terutama di daerah pegunungan.https://news.okezone.com/read/2019/06/22/338/2069388/cerita-warga-bekasi-saat-kemarau-gali-sumur-sampai-90-meter-tak-keluar-airidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/22/338/2069388/cerita-warga-bekasi-saat-kemarau-gali-sumur-sampai-90-meter-tak-keluar-airhttps://news.okezone.com/read/2019/06/22/338/2069388/cerita-warga-bekasi-saat-kemarau-gali-sumur-sampai-90-meter-tak-keluar-airSabtu 22 Juni 2019 10:29 WIBWijayakusumahttps://e.okezone.com/error.pngBEKASI - Musim kemarau rutin memberikan dampak kekeringan bagi sejumlah daerah di Tanah Air, terutama di daerah pegunungan. Potret bencana ini selalu menjadi sorotan karena berpengaruh luar biasa terhadap kelangsungan hidup masyarakat terdampak, juga lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Salah satu dampak kekeringan yang paling mengkhawatirkan adalah berkurangnya sumber air minum. Hal ini selalu menjadi ancaman tatkala bencana kekeringan melanda di suatu daerah. Persediaan air untuk mencuci, mandi dan kegiatan lainnya juga dipastikan akan semakin sulit didapat. Tak hanya itu, dampak mengerikan kekeringan juga kerap terjadi pada lahan pertanian yang menjadi sumber ketahanan pangan masyarakat. Persediaan air yang mengering, lambat laun membuat seluruh tanaman padi mati dan berimbas pada gagalnya panen. Akibatnya, para petani merugi dan lahan dibiarkan terbengkalai tanpa bisa memproduksi apapun lagi. Bencana Kekeringan Terparah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat misalnya. Daerah ini memiliki 3 dari 23 kecamatan yang kerap menjadi langganan kekeringan saat kemarau tiba, yakni Cibarusah, Serang Baru dan Cikarang Selatan. Ketiga kecamatan tersebut bahkan sempat mengalami bencana kekeringan terparah pada 2017 lalu. "Kita di tahun 2017 sangat luar biasa keringnya, sudah akut dan menjadi catatan rapor merah penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi pada waktu itu. Dampaknya sangat luas. Saat itu kita dapat laporan sampai 32 hektare (lahan pertanian kering) yang ada di tiga wilayah, Desa Ridogalih, Ridomanah dan Sinarjati," kata Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV, Nyumarno kepada Okezone, Kamis (20/6/2019). Ketiga desa yang terletak di Kecamatan Cibarusah tersebut memiliki sebanyak 2.659 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi. Ribuan KK tersebut sehari-hari diketahui hanya mengandalkan suplai air bersih yang didistribusikan pihak PDAM Tirta Bhagasasi, yang bisa mencapai ribuan liter per hari. "Dampak kekeringan sebetulnya tidak hanya ke masyarakat secara langsung kaitan dengan air minum, tetapi sangat luas. Lahan-lahan pertanian di wilayah Selatan yang notabene kalau ada kekeringan, lahan pangan kami dan cocok tanam tidak bisa, jadi gagal panen," ujarnya. "Kita menggantungkan nasib ketahanan pangan salah satunya kan padi selain jagung, dan kami masih tersuplai dari wilayah Selatan yang lahannya juga masih ada. Meskipun kita dapat bantuan subsidi misalkan dari kabupaten tetangga seperti Karawang, tapi ketahanan pangan kami harusnya tercukupi dengan baik dan tidak ada kendala apabila kekeringan dapat diatasi," imbuh Nyumarno. Problem Utama Kekeringan Ia menjelaskan, bahwa problem utama kekeringan menurut pemerintah setempat terletak pada kondisi geografis di wilayah Selatan Kabupaten Bekasi, di mana sangat sulit untuk memperoleh resapan air. "Walau sudah dilakukan pengeboran sampai 17 meter, biasanya di daerah lain sudah keluar air, disitu tidak. Bahkan sampai di angka 80-90 meter. Kita tidak bisa buat suatu alat tapi bisa menyelesaikan satu desa. Tapi memang upaya itu dilakukan," jelasnya. Faktor lainnya yang saat ini menjadi kendala, yakni terkait perbaikan jembatan Cipamingkis yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Lambannya upaya perbaikan membuat rute perjalanan untuk mengantisipasi daerah-daerah terdampak kekeringan, semakin memakan waktu. "Ke depan upaya-upaya strategis masalah kekeringan itu tidak hanya di BPBD, tapi memang harus ada instansi lain. Seperti misalnya PUPR harus tanggung jawab dan koordinasi dengan Pemprov untuk menyelesaikan masalah Cipamingkis," tegasnya. "Jembatan Cipamingkis itu sekarang menjadi akut, karena disitu kita bisa tanam pipa untuk mengambil air dari Cipamingkis. Hal-hal itu tidak bisa hanya dilakukan sekali, tapi harus diintegrasikan secara nyata. Jadi kita minta pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten berintegrasi sampai dengan pemerintah provinsi dan pusat," ucapnya. Upaya Preventif Melalui Deteksi Dini Berdasarkan evaluasi pada bencana kekeringan 2017, lanjut Nyumarno, DPRD bersama pihak terkait lainnya melakukan upaya-upaya preventif dan sistematis melalui deteksi dini, yang bisa mengeluarkan sinyal untuk mengantisipasi sebuah bencana. "Ada alat yang memang kita pasang di 9 kecamatan pada waktu 2018, alat deteksi dini bencana, baik itu kekeringan maupun banjir. Jadi sebelum bencana terjadi, kita sudah ada semacam sinyal yang memberitahukan kepada Pemkab. Dari proteksi deteksi dini itu terlaporkan. Jadi kira-kira bulan Maret akan terjadi bencana kekeringan di daerah A, itu kita sudah ada report dari alat itu," ungkapnya. Dalam upaya ini, ujar Nyumarno, terjalin koordinasi antara pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, camat hingga BPBD Kabupaten Bekasi. Saat rawan bencana kekeringan misalnya, pemerintah desa nantinya akan melapor ke kecamatan yang kemudian diteruskan ke BPBD. "Seperti November 2017, Kabupaten Bekasi ditetapkan siaga satu darurat kekeringan dan masuk KLB. Pemkab wajib melaporkan kepada Pemprov terkait situasi tersebut. Dan 2019 ini deteksi dini berjalan dengan baik, upaya-upaya kekeringan juga sudah dilakukan, meskipun memang wilayah Selatan Kabupaten Bekasi problem kekeringan itu sudah akut," paparnya. Nyumarno mengaku akan ada upaya-upaya sistematis lainnya yang akan dimasukkan dalam rencana revisi RPJMD Kabupaten Bekasi ke depannya. Seperti pembuatan semacam waduk besar untuk menyalurkan air kepada warga bilamana terjadi kekeringan. "BPBD juga harus berintegrasi dengan instansi terkait lainnya, misalnya PDAM. Jadi misalkan terjadi kekeringan pun, PDAM turut serta mengantisipasi membantu masyarakat menyalurkan air bersih. Bisa dengan satu desa 5.000 liter, mungkin bisa dilakukan. Dan memang di 2018 sudah dilakukan," ujarnya. 2019 Belum Ada Laporan Kekeringan Meski sepanjang kemarau 2019 ini belum ada laporan yang signifikan terkait kekeringan dari beberapa wilayah yang sebelumnya terdampak, namun upaya preventif dalam mengantisipasi bencana tersebut tetap digalakkan. Dan dalam waktu dekat DPRD rencananya akan membahas permasalahan penanggulangan bencana bersama BPBD Kabupaten Bekasi. "Kita hendak meminta laporan konkrit apakah ada perubahan atau tidak, data statistiknya berubah atau tidak. Mudah-mudahan ke depannya masalah kekeringan ataupun bencana lain di Kabupaten Bekasi bisa teratasi. Saya meminta dukungan dari masyarakat, pemerintah setempat dan seluruh UPD terkait, kita kerja bersama mengantisipasi kekeringan dan banjir tidak terjadi lagi di kabupaten Bekasi," imbuh Nyumarno. "Kemudian upaya-upaya lain seperti contoh saya suka cari CSR dari BUMN untuk kasih mesin penggiling padi dan segala macam, itu jangan sampai tidak berguna. Traktor yang kita berikan bantuan kepada pemerintah daerah itu sampai tidak berguna. Nah itu ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi," pungkasnya.BEKASI - Musim kemarau rutin memberikan dampak kekeringan bagi sejumlah daerah di Tanah Air, terutama di daerah pegunungan. Potret bencana ini selalu menjadi sorotan karena berpengaruh luar biasa terhadap kelangsungan hidup masyarakat terdampak, juga lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Salah satu dampak kekeringan yang paling mengkhawatirkan adalah berkurangnya sumber air minum. Hal ini selalu menjadi ancaman tatkala bencana kekeringan melanda di suatu daerah. Persediaan air untuk mencuci, mandi dan kegiatan lainnya juga dipastikan akan semakin sulit didapat. Tak hanya itu, dampak mengerikan kekeringan juga kerap terjadi pada lahan pertanian yang menjadi sumber ketahanan pangan masyarakat. Persediaan air yang mengering, lambat laun membuat seluruh tanaman padi mati dan berimbas pada gagalnya panen. Akibatnya, para petani merugi dan lahan dibiarkan terbengkalai tanpa bisa memproduksi apapun lagi. Bencana Kekeringan Terparah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat misalnya. Daerah ini memiliki 3 dari 23 kecamatan yang kerap menjadi langganan kekeringan saat kemarau tiba, yakni Cibarusah, Serang Baru dan Cikarang Selatan. Ketiga kecamatan tersebut bahkan sempat mengalami bencana kekeringan terparah pada 2017 lalu. "Kita di tahun 2017 sangat luar biasa keringnya, sudah akut dan menjadi catatan rapor merah penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi pada waktu itu. Dampaknya sangat luas. Saat itu kita dapat laporan sampai 32 hektare (lahan pertanian kering) yang ada di tiga wilayah, Desa Ridogalih, Ridomanah dan Sinarjati," kata Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV, Nyumarno kepada Okezone, Kamis (20/6/2019). Ketiga desa yang terletak di Kecamatan Cibarusah tersebut memiliki sebanyak 2.659 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi. Ribuan KK tersebut sehari-hari diketahui hanya mengandalkan suplai air bersih yang didistribusikan pihak PDAM Tirta Bhagasasi, yang bisa mencapai ribuan liter per hari. "Dampak kekeringan sebetulnya tidak hanya ke masyarakat secara langsung kaitan dengan air minum, tetapi sangat luas. Lahan-lahan pertanian di wilayah Selatan yang notabene kalau ada kekeringan, lahan pangan kami dan cocok tanam tidak bisa, jadi gagal panen," ujarnya. "Kita menggantungkan nasib ketahanan pangan salah satunya kan padi selain jagung, dan kami masih tersuplai dari wilayah Selatan yang lahannya juga masih ada. Meskipun kita dapat bantuan subsidi misalkan dari kabupaten tetangga seperti Karawang, tapi ketahanan pangan kami harusnya tercukupi dengan baik dan tidak ada kendala apabila kekeringan dapat diatasi," imbuh Nyumarno. Problem Utama Kekeringan Ia menjelaskan, bahwa problem utama kekeringan menurut pemerintah setempat terletak pada kondisi geografis di wilayah Selatan Kabupaten Bekasi, di mana sangat sulit untuk memperoleh resapan air. "Walau sudah dilakukan pengeboran sampai 17 meter, biasanya di daerah lain sudah keluar air, disitu tidak. Bahkan sampai di angka 80-90 meter. Kita tidak bisa buat suatu alat tapi bisa menyelesaikan satu desa. Tapi memang upaya itu dilakukan," jelasnya. Faktor lainnya yang saat ini menjadi kendala, yakni terkait perbaikan jembatan Cipamingkis yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Lambannya upaya perbaikan membuat rute perjalanan untuk mengantisipasi daerah-daerah terdampak kekeringan, semakin memakan waktu. "Ke depan upaya-upaya strategis masalah kekeringan itu tidak hanya di BPBD, tapi memang harus ada instansi lain. Seperti misalnya PUPR harus tanggung jawab dan koordinasi dengan Pemprov untuk menyelesaikan masalah Cipamingkis," tegasnya. "Jembatan Cipamingkis itu sekarang menjadi akut, karena disitu kita bisa tanam pipa untuk mengambil air dari Cipamingkis. Hal-hal itu tidak bisa hanya dilakukan sekali, tapi harus diintegrasikan secara nyata. Jadi kita minta pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten berintegrasi sampai dengan pemerintah provinsi dan pusat," ucapnya. Upaya Preventif Melalui Deteksi Dini Berdasarkan evaluasi pada bencana kekeringan 2017, lanjut Nyumarno, DPRD bersama pihak terkait lainnya melakukan upaya-upaya preventif dan sistematis melalui deteksi dini, yang bisa mengeluarkan sinyal untuk mengantisipasi sebuah bencana. "Ada alat yang memang kita pasang di 9 kecamatan pada waktu 2018, alat deteksi dini bencana, baik itu kekeringan maupun banjir. Jadi sebelum bencana terjadi, kita sudah ada semacam sinyal yang memberitahukan kepada Pemkab. Dari proteksi deteksi dini itu terlaporkan. Jadi kira-kira bulan Maret akan terjadi bencana kekeringan di daerah A, itu kita sudah ada report dari alat itu," ungkapnya. Dalam upaya ini, ujar Nyumarno, terjalin koordinasi antara pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, camat hingga BPBD Kabupaten Bekasi. Saat rawan bencana kekeringan misalnya, pemerintah desa nantinya akan melapor ke kecamatan yang kemudian diteruskan ke BPBD. "Seperti November 2017, Kabupaten Bekasi ditetapkan siaga satu darurat kekeringan dan masuk KLB. Pemkab wajib melaporkan kepada Pemprov terkait situasi tersebut. Dan 2019 ini deteksi dini berjalan dengan baik, upaya-upaya kekeringan juga sudah dilakukan, meskipun memang wilayah Selatan Kabupaten Bekasi problem kekeringan itu sudah akut," paparnya. Nyumarno mengaku akan ada upaya-upaya sistematis lainnya yang akan dimasukkan dalam rencana revisi RPJMD Kabupaten Bekasi ke depannya. Seperti pembuatan semacam waduk besar untuk menyalurkan air kepada warga bilamana terjadi kekeringan. "BPBD juga harus berintegrasi dengan instansi terkait lainnya, misalnya PDAM. Jadi misalkan terjadi kekeringan pun, PDAM turut serta mengantisipasi membantu masyarakat menyalurkan air bersih. Bisa dengan satu desa 5.000 liter, mungkin bisa dilakukan. Dan memang di 2018 sudah dilakukan," ujarnya. 2019 Belum Ada Laporan Kekeringan Meski sepanjang kemarau 2019 ini belum ada laporan yang signifikan terkait kekeringan dari beberapa wilayah yang sebelumnya terdampak, namun upaya preventif dalam mengantisipasi bencana tersebut tetap digalakkan. Dan dalam waktu dekat DPRD rencananya akan membahas permasalahan penanggulangan bencana bersama BPBD Kabupaten Bekasi. "Kita hendak meminta laporan konkrit apakah ada perubahan atau tidak, data statistiknya berubah atau tidak. Mudah-mudahan ke depannya masalah kekeringan ataupun bencana lain di Kabupaten Bekasi bisa teratasi. Saya meminta dukungan dari masyarakat, pemerintah setempat dan seluruh UPD terkait, kita kerja bersama mengantisipasi kekeringan dan banjir tidak terjadi lagi di kabupaten Bekasi," imbuh Nyumarno. "Kemudian upaya-upaya lain seperti contoh saya suka cari CSR dari BUMN untuk kasih mesin penggiling padi dan segala macam, itu jangan sampai tidak berguna. Traktor yang kita berikan bantuan kepada pemerintah daerah itu sampai tidak berguna. Nah itu ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi," pungkasnya.