Nelayan Teluk Jakarta merasa dikhianati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan IMBD di pulau reklamasi.https://news.okezone.com/read/2019/06/24/338/2070257/nelayan-demo-anies-waktu-kampanye-janjinya-tolak-reklamasi-sekarang-malah-terbitkan-imbidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/24/338/2070257/nelayan-demo-anies-waktu-kampanye-janjinya-tolak-reklamasi-sekarang-malah-terbitkan-imbhttps://news.okezone.com/read/2019/06/24/338/2070257/nelayan-demo-anies-waktu-kampanye-janjinya-tolak-reklamasi-sekarang-malah-terbitkan-imbSenin 24 Juni 2019 16:34 WIBAntaraNelayan demo tolak penerbitan IMB reklamasi di depan Balai Kota DKI Jakarta (Boyke/ANTARA)https://img.okezone.com/content/2019/06/24/338/2070257/nelayan-demo-anies-waktu-kampanya-janjinya-tolak-reklamasi-sekarang-malah-terbitkan-imb-rsVg0NiDaH.jpgJAKARTA - Nelayan Teluk Jakarta merasa dikhianati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau C dan D Reklamasi. "Padahal janjinya dulu waktu kampanye menolak reklamasi, sekarang malah menerbitkan IMB dan melanjutkan reklamasi," kata salah seorang nelayan Teluk Jakarta, Kalil (51), saat ikut aksi bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). Pada masa kampanye dulu Gubernur Anies Baswedan menurut Kalil, menjanjikan tidak akan melanjutkan reklamasi dan berpihak kepada nelayan, tetapi kenyataannya saat ini malah menerbitkan IMB pulau reklamasi. Hal itu lanjut Kalil, sama saja dengan memberikan lampu hijau kepada para pengembang untuk melanjutkan kembali reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta. "Kami sebagai nelayan tradisional sudah sengsara, dan kini telah diabaikan, pak gubernur melupakan tangisan-tangisan tetesan air mata anak cucu nelayan," Kalil berteriak.   Anies Baswedan (Okezone) Ia berharap Gubernur Anies kembali kepada janji-janjinya yang dulu, berpihak pada masyarakat pesisir dengan menolak penerbitan 932 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi. (Baca juga: Walhi Kritik Anies: Reklamasi Sepaket dengan Bangunan di Atasnya, Jangan Dipisahkan) Sementara itu, Koordinator Aksi Elang ML, mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB di pulau reklamasi merupakan sebuah langkah kemunduran. "Bapak Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB ini mengacu pada Pergub 2016 yang diterbitkan gubernur sebelumnya, dan peraturan itu bermasalah," ujarnya seperti dilansir dari Antaranews. (Baca juga: Ahok: Dulu IMB di Pulau Reklamasi Tak Bisa Diterbitkan karena Disandera Taufik CS) Seharusnya penerbitan tersebut lanjut mengacu pada peraturan daerah yang dibuat secara demokratis melibatkan rakyat, bukan peraturan gubernur.JAKARTA - Nelayan Teluk Jakarta merasa dikhianati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau C dan D Reklamasi. "Padahal janjinya dulu waktu kampanye menolak reklamasi, sekarang malah menerbitkan IMB dan melanjutkan reklamasi," kata salah seorang nelayan Teluk Jakarta, Kalil (51), saat ikut aksi bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). Pada masa kampanye dulu Gubernur Anies Baswedan menurut Kalil, menjanjikan tidak akan melanjutkan reklamasi dan berpihak kepada nelayan, tetapi kenyataannya saat ini malah menerbitkan IMB pulau reklamasi. Hal itu lanjut Kalil, sama saja dengan memberikan lampu hijau kepada para pengembang untuk melanjutkan kembali reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta. "Kami sebagai nelayan tradisional sudah sengsara, dan kini telah diabaikan, pak gubernur melupakan tangisan-tangisan tetesan air mata anak cucu nelayan," Kalil berteriak.   Anies Baswedan (Okezone) Ia berharap Gubernur Anies kembali kepada janji-janjinya yang dulu, berpihak pada masyarakat pesisir dengan menolak penerbitan 932 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi. (Baca juga: Walhi Kritik Anies: Reklamasi Sepaket dengan Bangunan di Atasnya, Jangan Dipisahkan) Sementara itu, Koordinator Aksi Elang ML, mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB di pulau reklamasi merupakan sebuah langkah kemunduran. "Bapak Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB ini mengacu pada Pergub 2016 yang diterbitkan gubernur sebelumnya, dan peraturan itu bermasalah," ujarnya seperti dilansir dari Antaranews. (Baca juga: Ahok: Dulu IMB di Pulau Reklamasi Tak Bisa Diterbitkan karena Disandera Taufik CS) Seharusnya penerbitan tersebut lanjut mengacu pada peraturan daerah yang dibuat secara demokratis melibatkan rakyat, bukan peraturan gubernur.