Mahkamah tidak dapat memeriksa lebih lanjut dalil tersebut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS siluman tersebut.https://news.okezone.com/read/2019/06/27/605/2071741/dalil-kubu-prabowo-soal-tps-siluman-dianggap-tak-jelasidhttps://news.okezone.com/read/2019/06/27/605/2071741/dalil-kubu-prabowo-soal-tps-siluman-dianggap-tak-jelashttps://news.okezone.com/read/2019/06/27/605/2071741/dalil-kubu-prabowo-soal-tps-siluman-dianggap-tak-jelasKamis 27 Juni 2019 18:09 WIBPuteranegara BatubaraHakim konstitusi Saldi Isra (tengah) saat sidang sengketa Pilpres 2019. (Foto : Arif Julianto/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/06/27/605/2071741/dalil-kubu-prabowo-soal-tps-siluman-dianggap-tak-jelas-nhkpXS06YQ.jpgJAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga soal adanya tempat pemungutan suara (TPS) siluman tidak jelas. "Menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman. Termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/27/57834/295034_medium.jpg" alt="9 Hakim MK Sepakat Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2019 Hari Ini" width="100%" /> Salah satu yang menjadi pertimbangan, dikatakan Saldi, lantaran pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan bukti soal data TPS yang terdaftar di seluruh Indonesia. Baca Juga : MK : Kesaksian Keponakan Mahfud MD soal "Kecurangan Bagian Demokrasi" Tak Relevan Kendati demikian, Saldi menegaskan, apabila memang terjadi penambahan lokasi pemungutan suara, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar itu masuk dalam kategori kecurangan. "Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tutur Saldi. Baca Juga : MK Tolak Dalil Kecurangan Situng Versi Kubu Prabowo JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai dalil permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga soal adanya tempat pemungutan suara (TPS) siluman tidak jelas. "Menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman. Termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/06/27/57834/295034_medium.jpg" alt="9 Hakim MK Sepakat Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2019 Hari Ini" width="100%" /> Salah satu yang menjadi pertimbangan, dikatakan Saldi, lantaran pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan bukti soal data TPS yang terdaftar di seluruh Indonesia. Baca Juga : MK : Kesaksian Keponakan Mahfud MD soal "Kecurangan Bagian Demokrasi" Tak Relevan Kendati demikian, Saldi menegaskan, apabila memang terjadi penambahan lokasi pemungutan suara, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar itu masuk dalam kategori kecurangan. "Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tutur Saldi. Baca Juga : MK Tolak Dalil Kecurangan Situng Versi Kubu Prabowo