Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan mendalami sekaligus mencoba mensimulasikan e-rekap.https://news.okezone.com/read/2019/07/09/337/2076377/memungkinkan-digunakan-pada-pilkada-2020-dpr-akan-simulasikan-e-rekapidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/09/337/2076377/memungkinkan-digunakan-pada-pilkada-2020-dpr-akan-simulasikan-e-rekaphttps://news.okezone.com/read/2019/07/09/337/2076377/memungkinkan-digunakan-pada-pilkada-2020-dpr-akan-simulasikan-e-rekapSelasa 09 Juli 2019 07:27 WIBHarits Tryan Akhmadilustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/09/337/2076377/memungkinkan-digunakan-pada-pilkada-2020-dpr-akan-simulasikan-e-rekap-QBOpdJuPgv.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan mendalami sekaligus mencoba mensimulasikan terkait adanya usulan rekapitulasi elektronik alias e-rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diterapkan pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “E-rekap memungkinkan, nanti kita akan simulasikan, akan kita dalami, dan akan kita simulasikan,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Herman berpandangan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengakomodir penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekap) ataupun elektronik voting (e-voting). Dengan demikian, bisa saja wacana tersebut bisa dipertimbangkan untuk diterapkan pada Pilkada serentak 2020. “Di dalam UU 10 tahun 2016, e-rekap dan e-voting sudah memungkinkan untuk dilaksanakan, tadi sudah kita sandingkan UU 10 tahun 2016 dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tuturnya. Sebelumnya diketahui, KPU berencana menggunakan rekapitulasi elektronik (e-rekap) di Pilkada 2020. Sistem e-rekap diharapkan dapat membuat pemilu lebih efektif dan efisien.JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan mendalami sekaligus mencoba mensimulasikan terkait adanya usulan rekapitulasi elektronik alias e-rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diterapkan pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “E-rekap memungkinkan, nanti kita akan simulasikan, akan kita dalami, dan akan kita simulasikan,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Herman berpandangan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengakomodir penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekap) ataupun elektronik voting (e-voting). Dengan demikian, bisa saja wacana tersebut bisa dipertimbangkan untuk diterapkan pada Pilkada serentak 2020. “Di dalam UU 10 tahun 2016, e-rekap dan e-voting sudah memungkinkan untuk dilaksanakan, tadi sudah kita sandingkan UU 10 tahun 2016 dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tuturnya. Sebelumnya diketahui, KPU berencana menggunakan rekapitulasi elektronik (e-rekap) di Pilkada 2020. Sistem e-rekap diharapkan dapat membuat pemilu lebih efektif dan efisien.