Petugas KKP menertibkan sejumlah rumpon ilegal di Perairan Ambalat yang diduga milik nelayan Malaysia.https://news.okezone.com/read/2019/07/11/340/2077420/petugas-kkp-tertibkan-rumpon-ilegal-diduga-milik-nelayan-malaysiaidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/11/340/2077420/petugas-kkp-tertibkan-rumpon-ilegal-diduga-milik-nelayan-malaysiahttps://news.okezone.com/read/2019/07/11/340/2077420/petugas-kkp-tertibkan-rumpon-ilegal-diduga-milik-nelayan-malaysiaKamis 11 Juli 2019 10:11 WIBAmril AmarullahKapal KKP menertibkan rumpon ilegal di Perairan Ambalat diduga milik nelayan Malaysia. (Foto: KKP)https://img.okezone.com/content/2019/07/11/340/2077420/petugas-kkp-tertibkan-rumpon-ilegal-diduga-milik-nelayan-malaysia-3kOrAdExcq.jpgJAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 5 unit alat bantu penangkapan ikan "rumpon" ilegal di sekitar Perairan Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia. "Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu 10 Juli oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Kapten Jendri Erwin Mamahit," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, Kamis (11/9/2019). Baca juga: Cegah Penyelundupan, KKP Perketat Pengawasan terhadap Pelabuhan Tak Resmi  Rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki nelayan asing. "Berdasarkan identitas yang didapat, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia," tambah Agus Suherman. Pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini tentu dapat merugikan nelayan Tanah Air karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan asing. Selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara. Baca juga: Penyidik KKP Terima Satu Kapal Ilegal Tangkapan Bakamla Sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri dari 76 milik warga Filipina dan 5 milik warga Malaysia berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR). JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 5 unit alat bantu penangkapan ikan "rumpon" ilegal di sekitar Perairan Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia. "Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilakukan pada Rabu 10 Juli oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Kapten Jendri Erwin Mamahit," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, Kamis (11/9/2019). Baca juga: Cegah Penyelundupan, KKP Perketat Pengawasan terhadap Pelabuhan Tak Resmi  Rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin dan diduga kuat dimiliki nelayan asing. "Berdasarkan identitas yang didapat, rumpon-rumpon tersebut diduga kuat dimiliki oleh warga Malaysia," tambah Agus Suherman. Pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini tentu dapat merugikan nelayan Tanah Air karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan asing. Selanjutnya rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan Kalimantan Utara. Baca juga: Penyidik KKP Terima Satu Kapal Ilegal Tangkapan Bakamla Sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri dari 76 milik warga Filipina dan 5 milik warga Malaysia berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).