"Kalau nanti ada sesuatu yang kurang baik lalu tidak ada oposisi maka demokrasi akan menjadi otoriter," ujarnya.https://news.okezone.com/read/2019/07/15/605/2079283/amien-rais-setuju-rekonsiliasi-politik-tapiidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/15/605/2079283/amien-rais-setuju-rekonsiliasi-politik-tapihttps://news.okezone.com/read/2019/07/15/605/2079283/amien-rais-setuju-rekonsiliasi-politik-tapiSenin 15 Juli 2019 20:29 WIBAntaraKetua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/15/605/2079283/amien-rais-setuju-rekonsiliasi-politik-tapi-c60ewvxS1u.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik keras kalau rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden Prabowo Subianto, sekadar bagi-bagi kekuasaan. Sebab, hal itu adalah aib dan negatif karena masyarakat menilainya para politisi tidak memiliki kekuatan moral yang dipegang. "Saya setuju rekonsiliasi agar bangsa Indonesia tidak pecah, namun jangan sampai itu diwujudkan dengan bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan calon, lalu ujungnya bagi-bagi kursi," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta seperti dikutip Antaranews, Senin (15/7/2019). Baca Juga: Amien Rais Ungkap Surat dari Prabowo Terkait Pertemuan dengan Jokowi, Begini Isinya  Dia mendukung dua tokoh yang sempat menjadi kompetitor di Pilpres 2019 itu berangkulan, namun jangan sampai itu mengaburkan makna masing-masing partai politik dalam sistem demokrasi. Menurut dia, dalam sebuah negara demokrasi, tidak baik kalau tidak ada oposisi sehingga bisa menjadi negara otoriter. "Kalau nanti ada sesuatu yang kurang baik lalu tidak ada oposisi maka demokrasi akan menjadi otoriter," ujarnya. Dia berpesan, Prabowo tetap terus menjadi persatuan dan kesatuan namun jangan sampai pernah terkooptasi hanya karena dapat satu atau dua kursi menteri lalu berpindah haluan politik.   Kalau demokrasi tanpa ada oposisi, kata Amien, itu namanya demokrasi bohong-bohongan padahal dalam demokrasi dibutuhkan mekanisme "check and balances". "Demokrasi itu ada mekanisme check and balances, yaitu eksekutif melangkah dengan berbagai macam langkah lalu yang mengawasi adalah parlemen," katanya. Baca Juga: Pidato "Visi Indonesia" Jokowi Tidak Singgung Isu Hukum, Ini Penjelasan TKN  Dia menilai kalau anggota parlemen sebagian besar menjadi tukang stempel atau jadi juru bicara eksekutif maka yang terjadi adalah lonceng kematian bagi demokrasi. Amien menegaskan, merajut merah-putih bisa diteruskan, namun soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh kepada Jokowi-Ma'ruf dengan para menterinya bekerja dan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan. JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik keras kalau rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden Prabowo Subianto, sekadar bagi-bagi kekuasaan. Sebab, hal itu adalah aib dan negatif karena masyarakat menilainya para politisi tidak memiliki kekuatan moral yang dipegang. "Saya setuju rekonsiliasi agar bangsa Indonesia tidak pecah, namun jangan sampai itu diwujudkan dengan bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan calon, lalu ujungnya bagi-bagi kursi," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta seperti dikutip Antaranews, Senin (15/7/2019). Baca Juga: Amien Rais Ungkap Surat dari Prabowo Terkait Pertemuan dengan Jokowi, Begini Isinya  Dia mendukung dua tokoh yang sempat menjadi kompetitor di Pilpres 2019 itu berangkulan, namun jangan sampai itu mengaburkan makna masing-masing partai politik dalam sistem demokrasi. Menurut dia, dalam sebuah negara demokrasi, tidak baik kalau tidak ada oposisi sehingga bisa menjadi negara otoriter. "Kalau nanti ada sesuatu yang kurang baik lalu tidak ada oposisi maka demokrasi akan menjadi otoriter," ujarnya. Dia berpesan, Prabowo tetap terus menjadi persatuan dan kesatuan namun jangan sampai pernah terkooptasi hanya karena dapat satu atau dua kursi menteri lalu berpindah haluan politik.   Kalau demokrasi tanpa ada oposisi, kata Amien, itu namanya demokrasi bohong-bohongan padahal dalam demokrasi dibutuhkan mekanisme "check and balances". "Demokrasi itu ada mekanisme check and balances, yaitu eksekutif melangkah dengan berbagai macam langkah lalu yang mengawasi adalah parlemen," katanya. Baca Juga: Pidato "Visi Indonesia" Jokowi Tidak Singgung Isu Hukum, Ini Penjelasan TKN  Dia menilai kalau anggota parlemen sebagian besar menjadi tukang stempel atau jadi juru bicara eksekutif maka yang terjadi adalah lonceng kematian bagi demokrasi. Amien menegaskan, merajut merah-putih bisa diteruskan, namun soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh kepada Jokowi-Ma'ruf dengan para menterinya bekerja dan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan.