Syarief menjelaskan rancangan korupsi dalam kasus e-KTP yang dilakukan secara sistematik.https://news.okezone.com/read/2019/07/16/337/2079750/kpk-kasus-e-ktp-adalah-contoh-negara-mengorupsi-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/16/337/2079750/kpk-kasus-e-ktp-adalah-contoh-negara-mengorupsi-negarahttps://news.okezone.com/read/2019/07/16/337/2079750/kpk-kasus-e-ktp-adalah-contoh-negara-mengorupsi-negaraSelasa 16 Juli 2019 19:30 WIBArie Dwi SatrioIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/07/16/337/2079750/kpk-kasus-e-ktp-adalah-contoh-negara-mengorupsi-negara-rZNb8iyP27.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengungkap istilah state capture atau yang disebutnya dengan 'negara mengorupsi negara'. Istilah tersebut disederhanakan Syarief lewat kasus megakorupsi e-KTP. "Contoh state capture yang paling bagus itu e-KTP. Negara mengorupsi negara," kata Syarief dalam acara diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019). Menurut Syarief, perencanaan awal pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan program ‎Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), salah satunya untuk mengamankan korupsi atau kejahatan lainnya. Namun, program tersebut justru dijadikan bahan bancakan. ‎"Dalam kasus megakorupsi e-KTP, dia tahu persis bahwa e-KTP ini adalah program untuk antikorupsi supaya ada single identity number. Tetapi oleh pemrakarsanya Kementerian Dalam Negeri, parlemen itu sudah menggorengnya," terangnya. Syarief menjelaskan rancangan korupsi dalam kasus e-KTP yang dilakukan secara sistematik. Di mana, ‎saat itu sejumlah pihak sudah merencanakan untuk menggelembungkan harga (mark-up) mulai dari perencanaan hingga proses produksi e-KTP. Baca Juga: Apakah KPK Berani Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP? "Akhirnya Rp2,3 triliun ruginya itu dirancang dari awal siapa yang akan (melakukan), sistematis dan terukur. Thats it. Contoh nyata dari state capture," ucapnya. Tak hanya di kasus e-KTP, kata Syarief, state capture juga banyak terjadi di kasus korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA). Syarief mengambil contoh 'negara mengkorupsi negara' di sektor SDA terkait kasus korupsi kehutanan yang menyeret mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. "Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," katanya. Lebih lanjut, tekan Syarief, bidang SDA merupakan ‎sektor yang berpotensi paling banyak dikorupsi. Potensi korupsi di sektor SDA dinilai Syarief, sudah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. "Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," paparnya. Merujuk dari berbagai sumber, state capture sendiri merupakan jenis korupsi politik sistemik yang dimana, kepentingan pribadi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara. Keputusan tersebut diambil untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya.‎ JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengungkap istilah state capture atau yang disebutnya dengan 'negara mengorupsi negara'. Istilah tersebut disederhanakan Syarief lewat kasus megakorupsi e-KTP. "Contoh state capture yang paling bagus itu e-KTP. Negara mengorupsi negara," kata Syarief dalam acara diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019). Menurut Syarief, perencanaan awal pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan program ‎Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), salah satunya untuk mengamankan korupsi atau kejahatan lainnya. Namun, program tersebut justru dijadikan bahan bancakan. ‎"Dalam kasus megakorupsi e-KTP, dia tahu persis bahwa e-KTP ini adalah program untuk antikorupsi supaya ada single identity number. Tetapi oleh pemrakarsanya Kementerian Dalam Negeri, parlemen itu sudah menggorengnya," terangnya. Syarief menjelaskan rancangan korupsi dalam kasus e-KTP yang dilakukan secara sistematik. Di mana, ‎saat itu sejumlah pihak sudah merencanakan untuk menggelembungkan harga (mark-up) mulai dari perencanaan hingga proses produksi e-KTP. Baca Juga: Apakah KPK Berani Tuntaskan Kasus Korupsi E-KTP? "Akhirnya Rp2,3 triliun ruginya itu dirancang dari awal siapa yang akan (melakukan), sistematis dan terukur. Thats it. Contoh nyata dari state capture," ucapnya. Tak hanya di kasus e-KTP, kata Syarief, state capture juga banyak terjadi di kasus korupsi sektor Sumber Daya Alam (SDA). Syarief mengambil contoh 'negara mengkorupsi negara' di sektor SDA terkait kasus korupsi kehutanan yang menyeret mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. "Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," katanya. Lebih lanjut, tekan Syarief, bidang SDA merupakan ‎sektor yang berpotensi paling banyak dikorupsi. Potensi korupsi di sektor SDA dinilai Syarief, sudah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. "Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," paparnya. Merujuk dari berbagai sumber, state capture sendiri merupakan jenis korupsi politik sistemik yang dimana, kepentingan pribadi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara. Keputusan tersebut diambil untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya.‎