Dokter gigi Romi Syofpa Ismael mengalami cacat dan berjalan dengan kursi roda pasca operasi anak kedua.https://news.okezone.com/read/2019/07/22/340/2082077/ramai-ramai-mengecam-pemkab-solok-selatan-terkait-pembatalan-cpns-dokter-disabilitasidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/22/340/2082077/ramai-ramai-mengecam-pemkab-solok-selatan-terkait-pembatalan-cpns-dokter-disabilitashttps://news.okezone.com/read/2019/07/22/340/2082077/ramai-ramai-mengecam-pemkab-solok-selatan-terkait-pembatalan-cpns-dokter-disabilitasSenin 22 Juli 2019 15:59 WIBRus AkbarIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/07/22/340/2082077/ramai-ramai-mengecam-pemkab-solok-selatan-terkait-pembatalan-cpns-dokter-disabilitas-6Cdup0NSII.jpgPADANG - Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang terus memberikan dorongan kepada dokter gigi Romi Syofpa Ismael atas perlakuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang membatalkan kelulusan PNS dokter gigi yang mengalami disabilitas. Dokter gigi Romi Syofpa Ismael mengalami cacat dan berjalan dengan kursi roda pasca operasi anak kedua. “Kita akan mendiorong penyelesaian permasalahan ini memperkuat teman-teman kita sendiri dan kita akan menuntut hak ini,” kata Ketua PPDI Padang, Icun Suheldi kepada Okezone, Senin (22/7/2019). Menurut pihaknya sudah bertemu dan pemerintah serta sudah melayangkan surat keberatan terhadap sikap Pemda Solok Selatan. “Saat ini mengalami kebuntuan baik itu dialog maupun surat keberatan, sekarang ditindak lanjuti lagi meneruskan ke PTUN, kita juga mendorong pemerintah secara umum kondisi seperti tidak perlu terjadi dia sudah lulus segala macam kok dicoret,” ujarnya. Baca Juga: Miris, Dokter Gigi di Solok Selatan Ditolak Jadi PNS karena Disabilitas Sikap menolak perbuatan tersebut juga didukung oleh beberapa elemen seperti LBH Padang, PPDI, KPI Sjumbar serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sumbar. PDGI bahkan mengirimkan surat dan bertemu kepada pemda Solok Selatan yang menerangkan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya seorang dokter gigi sehari-harinya memang dalam kondisi duduk dan tidak ada halangan bagi drg Romi untuk menjadi dokter gigi karena sudah teruji sejak tahun 2016 tetap menjalankan aktivitas sebagai dokter gigi walaupun menggunakan kursi roda. Di dalam konsil kedokteran, seorang dokter/dokter gigi kondisi seorang dokter bisa saja dalam kondisi disabilitas, dengan catatan khusus untuk dokter gigi tidak ada gangguan pada tubuh ekstrimitas atas yakni kedua tangan beserta jari, mata dan juga otak. Namun pemerintah Solok Selatan tetap bersikukuh membatalkan kelulusan drg Romi hanya karena kondisi disabilitasnya. Walaupun negara telah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semestinya stigma, tindakan diskriminasi dan perampasan hak atas pekerjaaan terhadap drg Romi tidak terjadi. Negara disebutnya, wajib untuk memenuhi, menghormati dan melindungi drg. Romi dan memposisikan disabilitas setara dengan yang bukan disabilitas. Baca Juga: LBH Padang Bawa Kasus Dokter Gigi Ditolak Jadi PNS karena Disabilitas ke PTUN Atas sikap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan itu mereka menuntut pemerintah Solok Selatan untuk mengangkat drg Romi Syofpa Ismael untuk menjadi CPNS di Puskesmas Talunan karena dia telah lulus tes CPNS di Pemda Solok Selatan Tahun 2018. Pemerintah Solok Selatan untuk mengarusutamakan penyelanggaraan negara yang melindungi hak-hak disabilitas dan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas di lingkungan Pemda Solok Selatan di kemudian hari. Pemerintah Gubernur Sumatera Barat untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di semua wilayah provinsi Sumatera Barat. Kepala Daerah se Sumatera Barat agar serius mewujudkan kabupaten/kota yang inklusif bagi disabilitas. Masyarakat luas agar menghapuskan segala stigma dan tindakan diskriminatif terhadap disabilitas dalam hal apapun. PADANG - Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang terus memberikan dorongan kepada dokter gigi Romi Syofpa Ismael atas perlakuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang membatalkan kelulusan PNS dokter gigi yang mengalami disabilitas. Dokter gigi Romi Syofpa Ismael mengalami cacat dan berjalan dengan kursi roda pasca operasi anak kedua. “Kita akan mendiorong penyelesaian permasalahan ini memperkuat teman-teman kita sendiri dan kita akan menuntut hak ini,” kata Ketua PPDI Padang, Icun Suheldi kepada Okezone, Senin (22/7/2019). Menurut pihaknya sudah bertemu dan pemerintah serta sudah melayangkan surat keberatan terhadap sikap Pemda Solok Selatan. “Saat ini mengalami kebuntuan baik itu dialog maupun surat keberatan, sekarang ditindak lanjuti lagi meneruskan ke PTUN, kita juga mendorong pemerintah secara umum kondisi seperti tidak perlu terjadi dia sudah lulus segala macam kok dicoret,” ujarnya. Baca Juga: Miris, Dokter Gigi di Solok Selatan Ditolak Jadi PNS karena Disabilitas Sikap menolak perbuatan tersebut juga didukung oleh beberapa elemen seperti LBH Padang, PPDI, KPI Sjumbar serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sumbar. PDGI bahkan mengirimkan surat dan bertemu kepada pemda Solok Selatan yang menerangkan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya seorang dokter gigi sehari-harinya memang dalam kondisi duduk dan tidak ada halangan bagi drg Romi untuk menjadi dokter gigi karena sudah teruji sejak tahun 2016 tetap menjalankan aktivitas sebagai dokter gigi walaupun menggunakan kursi roda. Di dalam konsil kedokteran, seorang dokter/dokter gigi kondisi seorang dokter bisa saja dalam kondisi disabilitas, dengan catatan khusus untuk dokter gigi tidak ada gangguan pada tubuh ekstrimitas atas yakni kedua tangan beserta jari, mata dan juga otak. Namun pemerintah Solok Selatan tetap bersikukuh membatalkan kelulusan drg Romi hanya karena kondisi disabilitasnya. Walaupun negara telah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semestinya stigma, tindakan diskriminasi dan perampasan hak atas pekerjaaan terhadap drg Romi tidak terjadi. Negara disebutnya, wajib untuk memenuhi, menghormati dan melindungi drg. Romi dan memposisikan disabilitas setara dengan yang bukan disabilitas. Baca Juga: LBH Padang Bawa Kasus Dokter Gigi Ditolak Jadi PNS karena Disabilitas ke PTUN Atas sikap Pemerintah Kabupaten Solok Selatan itu mereka menuntut pemerintah Solok Selatan untuk mengangkat drg Romi Syofpa Ismael untuk menjadi CPNS di Puskesmas Talunan karena dia telah lulus tes CPNS di Pemda Solok Selatan Tahun 2018. Pemerintah Solok Selatan untuk mengarusutamakan penyelanggaraan negara yang melindungi hak-hak disabilitas dan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas di lingkungan Pemda Solok Selatan di kemudian hari. Pemerintah Gubernur Sumatera Barat untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di semua wilayah provinsi Sumatera Barat. Kepala Daerah se Sumatera Barat agar serius mewujudkan kabupaten/kota yang inklusif bagi disabilitas. Masyarakat luas agar menghapuskan segala stigma dan tindakan diskriminatif terhadap disabilitas dalam hal apapun.