Belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik dari pemeriksaan Tenaga Ahli Fraksi PAN tersebuthttps://news.okezone.com/read/2019/07/30/337/2085283/tenaga-ahli-fraksi-pan-kembali-dipanggil-kpk-terkait-suap-dana-perimbangan-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2019/07/30/337/2085283/tenaga-ahli-fraksi-pan-kembali-dipanggil-kpk-terkait-suap-dana-perimbangan-daerahhttps://news.okezone.com/read/2019/07/30/337/2085283/tenaga-ahli-fraksi-pan-kembali-dipanggil-kpk-terkait-suap-dana-perimbangan-daerahSelasa 30 Juli 2019 10:01 WIBArie Dwi SatrioJuru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/07/30/337/2085283/tenaga-ahli-fraksi-pan-kembali-dipanggil-kpk-terkait-suap-dana-perimbangan-daerah-fGF0Lfq4Cr.jpgJAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Suherlan. Sedianya, Suherlan akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018‎. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NPS (Natan Pasomba)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2019). Belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik terhadap pemeriksaan Suherlan. Namun, ini bukan yang pertama kalinya Suherlan dipanggil oleh penyidik. Diduga, Suherlan mengetahui konstruksi serta aliran uang terkait kasus dugaan suap dana perimbangan Pegunungan Arfak. Sebelumnya, KPK telah melakukan rekonstruksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018 di rumah dinas Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN, Sukiman.‎ Rekonstruksi tersebut diduga untuk mendalami pemberian suap untuk Sukiman terkait kasus ini. Baca Juga: KPK Konfirmasi Barbuk Sitaan Suap Dana Perimbangan Daerah ke Sekjen DPR Dalam perkara ini, ‎KPK telah mencegah dua orang untuk berpergian ke luar negeri. Dua orang tersebut yakni, Anggota Komisi XI DPR, Sukiman dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sukiman dan Natan dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan terhitung sejak 21 Januari 2019.Sukiman diduga telah menerima uang suap sebesar Rp2,65 miliar dan USD22 Ribu dari Natan terkait pengurusan ‎dana perimbangan untuk Kabupetan Pegunungan Arfak. Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Dalam kasus ini, KPK telah lebih dulu menjerat Anggota Komisi ‎XI DPR RI, Amin Santono; pihak swasta, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan dan Pendanaan Kawasan dan Pemukiman pada Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya ditangkap tangan oleh KPK pada 4 Mei 2018, lalu. Keempatnya pun telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana yang berbeda-beda. Awalnya kasus ini bermula saat pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ‎Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017, ke Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, Natan bersama seorang pengusaha rekanan meminta bantuan ke Kemenkeu yang disinyalir merupakan Yaya Purnomo. Yaya Purnomo lantas meminta bantuan kepada Sukiman. Diduga, Natan menyuap Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Suherlan. Sedianya, Suherlan akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018‎. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NPS (Natan Pasomba)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2019). Belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik terhadap pemeriksaan Suherlan. Namun, ini bukan yang pertama kalinya Suherlan dipanggil oleh penyidik. Diduga, Suherlan mengetahui konstruksi serta aliran uang terkait kasus dugaan suap dana perimbangan Pegunungan Arfak. Sebelumnya, KPK telah melakukan rekonstruksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018 di rumah dinas Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PAN, Sukiman.‎ Rekonstruksi tersebut diduga untuk mendalami pemberian suap untuk Sukiman terkait kasus ini. Baca Juga: KPK Konfirmasi Barbuk Sitaan Suap Dana Perimbangan Daerah ke Sekjen DPR Dalam perkara ini, ‎KPK telah mencegah dua orang untuk berpergian ke luar negeri. Dua orang tersebut yakni, Anggota Komisi XI DPR, Sukiman dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sukiman dan Natan dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan terhitung sejak 21 Januari 2019.Sukiman diduga telah menerima uang suap sebesar Rp2,65 miliar dan USD22 Ribu dari Natan terkait pengurusan ‎dana perimbangan untuk Kabupetan Pegunungan Arfak. Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Dalam kasus ini, KPK telah lebih dulu menjerat Anggota Komisi ‎XI DPR RI, Amin Santono; pihak swasta, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan dan Pendanaan Kawasan dan Pemukiman pada Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya ditangkap tangan oleh KPK pada 4 Mei 2018, lalu. Keempatnya pun telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana yang berbeda-beda. Awalnya kasus ini bermula saat pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ‎Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017, ke Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, Natan bersama seorang pengusaha rekanan meminta bantuan ke Kemenkeu yang disinyalir merupakan Yaya Purnomo. Yaya Purnomo lantas meminta bantuan kepada Sukiman. Diduga, Natan menyuap Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.