Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.https://news.okezone.com/read/2019/08/01/337/2086508/rencana-pemindahan-ibu-kota-wasekjen-gerindra-bikin-surat-terbuka-untuk-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/01/337/2086508/rencana-pemindahan-ibu-kota-wasekjen-gerindra-bikin-surat-terbuka-untuk-jokowihttps://news.okezone.com/read/2019/08/01/337/2086508/rencana-pemindahan-ibu-kota-wasekjen-gerindra-bikin-surat-terbuka-untuk-jokowiKamis 01 Agustus 2019 17:43 WIBHarits Tryan AkhmadWasekjen DPP Gerindra, Andre (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/01/337/2086508/rencana-pemindahan-ibu-kota-wasekjen-gerindra-bikin-surat-terbuka-untuk-jokowi-UIscyxr3WU.jpg JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. "Saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," tulis Andre dalam keterangannya, Kamis (1/8/2019).  Baca juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta pada Agustus 2019 Kata Andre, saat ini dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan. "Dan jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%," sambung Andre.   Kata dia, opsi kedua yang bisa dilakukan Presiden Jokowi melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. "Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," tuturnya.  Baca juga: Empat Wilayah Berebut Jadi Ibu Kota Baru Indonesia Opsi selanjutanya, sambung Andre, Presiden Jokowi bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta namun tidak masuk akal. Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru? "Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan," lanjut Andre. "Bapak Presiden, di sinilah jerat utang atau debt trap bisa rugikan ekonomi Indonesia. Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari Cihna, baja juga dari China hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China, di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA," sambungnya. Andre pun mencontohkan sejumlah negara seperti Sri Langka dan Nigeria yang gagal membayar utang dari Tiongkok.   "Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar hutang," kata Andre. "Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk Bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan. Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari China. Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat," pungkasnya. JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. "Saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," tulis Andre dalam keterangannya, Kamis (1/8/2019).  Baca juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta pada Agustus 2019 Kata Andre, saat ini dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan. "Dan jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%," sambung Andre.   Kata dia, opsi kedua yang bisa dilakukan Presiden Jokowi melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. "Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," tuturnya.  Baca juga: Empat Wilayah Berebut Jadi Ibu Kota Baru Indonesia Opsi selanjutanya, sambung Andre, Presiden Jokowi bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta namun tidak masuk akal. Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru? "Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan," lanjut Andre. "Bapak Presiden, di sinilah jerat utang atau debt trap bisa rugikan ekonomi Indonesia. Konsekuensi pinjaman China adalah tenaga kerja harus dari mereka, bahan baku seperti semen dari Cihna, baja juga dari China hingga mesin untuk pembangunan ibu kota baru akan didominasi oleh perusahaan China, di mana pekerja lokal hanya bisa gigit jari melihat serbuan TKA," sambungnya. Andre pun mencontohkan sejumlah negara seperti Sri Langka dan Nigeria yang gagal membayar utang dari Tiongkok.   "Bapak Presiden, apakah kita rela melihat hal tersebut? Ini sudah terjadi di kasus gagal bayar utang Sri lanka, Nigeria dan negara Afrika lainnya karena jerat utang dari China dan kasihan anak cucu kita serta generasi mendatang yang akan menanggung membayar hutang," kata Andre. "Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk Bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan. Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari China. Lebih baik memikirkan nasib anak bangsa kita baik dari segi pendidikan, kesehatan dan terciptanya lapangan pekerjaan yang jauh lebih penting dan dibutuhkan rakyat," pungkasnya.