Seorang guru membenarkan adanya pemotongan gaji para guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).https://news.okezone.com/read/2019/08/05/512/2087904/gaji-guru-di-karanganyar-dipotong-iuran-pembangunan-gedung-graha-pgriidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/05/512/2087904/gaji-guru-di-karanganyar-dipotong-iuran-pembangunan-gedung-graha-pgrihttps://news.okezone.com/read/2019/08/05/512/2087904/gaji-guru-di-karanganyar-dipotong-iuran-pembangunan-gedung-graha-pgriSenin 05 Agustus 2019 15:05 WIBBramantyoSurat edaran iuran pembangunan Graha PGRI.https://img.okezone.com/content/2019/08/05/512/2087904/gaji-guru-di-karanganyar-dipotong-iuran-pembangunan-gedung-graha-pgri-Ykq2Tyau86.jpgKARANGANYAR - Gaji guru di Karanganyar, Jawa Tengah, "dipotong" untuk menambah kekurangan biaya pembangunan gedung pertemuan Graha PGRI. Gedung tersebut akan berdiri di atas tanah seluas 5.000 M2 dan menghabiskan dana sekitar Rp7,2 miliar. Seorang guru membenarkan adanya pemotongan gaji para guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari SD, SMP, SMA/sederajat. Besaran gaji yang dipotong adalah Rp100 ribu per bulannya. "Benar, gaji kami dipotong Rp100 ribu per bulan. Dan sudah dipotong saat awal kami gajian," ujar sumber Okezone yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (5/8/2019). Pemotongan gaji itu akan berlangsung hingga 10 bulan alias dengan tota potongan Rp1 juta. Ternyata, pemotongan gaji bagi para tenaga pendidik ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Saat itu, gaji mereka dipotong untuk membeli lahan yang akan dibangun Gedung Graha PGRI. "Dulu juga dipotong. Kalau sekarang itukan dipotong sampai 10 bulan. Jadi per guru, menyumbang Rp1 juta. Kalau dulu itu besarannya Rp600 ribu buat beli tanah yang sekarang mau dibangun," ujarnya. Keputusan memotong gaji para guru sebagai iuran itu disampaikan berdasarkan hasil rapat yang digelar di rumah dinas Bupati Karanganyar. Memang, saat rapat itu disampaikan kalau iuran ini statusnya tidak memaksa. "Memang kalimatnya tidak memaksa. Tapi kepala dinas waktu rapat bilang ‘ora mekso guru, ning sing ora gelem laporno, aku pengen ngerti sopo wae sing ora gelem'," kata sumber itu menirukan apa yang diucapkan Kepala Dinas Pendidikan dalam rapat tersebut. Sementara itu dari penelusuran Okezone, ditemukan surat edaran berkop surat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 095/Um/Kra/XX/2019. Surat tersebut berisi prihal sumbangan pembangunan gedung PGRI Graha Karanganyar yang ditujukan untuk kepala sekolah SMA, SMK, MA,SMP, MTs Negeri se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian Kepala UPT PUD NFI dan SD di Kabupaten Karanganyar, Pengurus Pleno PGRI, Pengurus Cabang/Cabang Khusus PGRI, pengurus ranting SMA, SMP, MA, MTs negeri dan pengurus IGTKI PGRI kabupaten Karanganyar. (Ilustrasi) Dalam surat tersebut ditulis, berdasarkan hasil musyawarah yang digelar hari Jumat 12 Juli 2019 di rumah dinas bupati disepakati PGRI akan membangun Gedung PGRI Graha Karanganyar yang sesuai RAB menelan dan sebesar Rp7,2 miliar. Untuk menutupi kekurangan Rp6,4 miliar diambil dari iuran 6.420 anggota, di mana tiap anggota memberikan iuran sebesar Rp100 ribu selama 10 bulan. Sehingga bila dikalikan dengan jumlah anggota akan terkumpul dana sebesar Rp6.4 miliar. Sementara itu Ketua PGRI Karanganyar Aris Munandar saat di konfirmasi membenarkan adannya rencana pembangunan gedung PGRI Graha Karanganyar. amun, Aris menolak bila pihaknya melakukan pemotongan terhadap gaji para guru untuk membangun gedung."Iya benar (bangun Gedung PGRI) yang bilang ada pemotongan siapa. Apa ada bunyi dalam surat itu gaji dipotong. Itu bukan dipotong, tapi iuran anggota,"papar Aris saat dikonfirmasi Okezone. Menurut Aris, sebagai anggota PGRI, sudah selayaknya para guru memberikan iuran pada PGRI. Apalagi, PGRI sendiri sudah berdarah-darah memperjuangkan para guru. "Ini sifatnya iuran anggota," ujarnya. Ditambahkannya, bantuan yang berasal dari APBD untuk pembangunan Gedung PGRI Graha Karanganyar ini hanya Rp800 juta. Dan jumlah itu dirasa masih kurang untuk membangun gedung. Namun sayangnya, saat Okezone mengkonfirmasi pada salah satu anggota Komisi C DPRD Karanganyar AW Mulyadi, yang bersangkutan enggan menjawab dengan alasan takut dimarahi bupati yang juga ketua DPD Partai Golkar Karanganyar. Namun saat ditanya perihal tanah yang kebetulan letaknya berada di samping tempat usaha miliknya tersebut, AW Mulyadi menjawab bila tanah itu milik PGRI Jawa Tengah. "Itu tanah kas milik PGRI Jawa Tengah," ungkapnya singkat. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar sendiri belum bisa dikonfirmasi. Saat Okezone ke kantornya, salah satu stafnya mengatakan bila pimpinannya tidak ada di tempat.KARANGANYAR - Gaji guru di Karanganyar, Jawa Tengah, "dipotong" untuk menambah kekurangan biaya pembangunan gedung pertemuan Graha PGRI. Gedung tersebut akan berdiri di atas tanah seluas 5.000 M2 dan menghabiskan dana sekitar Rp7,2 miliar. Seorang guru membenarkan adanya pemotongan gaji para guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari SD, SMP, SMA/sederajat. Besaran gaji yang dipotong adalah Rp100 ribu per bulannya. "Benar, gaji kami dipotong Rp100 ribu per bulan. Dan sudah dipotong saat awal kami gajian," ujar sumber Okezone yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (5/8/2019). Pemotongan gaji itu akan berlangsung hingga 10 bulan alias dengan tota potongan Rp1 juta. Ternyata, pemotongan gaji bagi para tenaga pendidik ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Saat itu, gaji mereka dipotong untuk membeli lahan yang akan dibangun Gedung Graha PGRI. "Dulu juga dipotong. Kalau sekarang itukan dipotong sampai 10 bulan. Jadi per guru, menyumbang Rp1 juta. Kalau dulu itu besarannya Rp600 ribu buat beli tanah yang sekarang mau dibangun," ujarnya. Keputusan memotong gaji para guru sebagai iuran itu disampaikan berdasarkan hasil rapat yang digelar di rumah dinas Bupati Karanganyar. Memang, saat rapat itu disampaikan kalau iuran ini statusnya tidak memaksa. "Memang kalimatnya tidak memaksa. Tapi kepala dinas waktu rapat bilang ‘ora mekso guru, ning sing ora gelem laporno, aku pengen ngerti sopo wae sing ora gelem'," kata sumber itu menirukan apa yang diucapkan Kepala Dinas Pendidikan dalam rapat tersebut. Sementara itu dari penelusuran Okezone, ditemukan surat edaran berkop surat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 095/Um/Kra/XX/2019. Surat tersebut berisi prihal sumbangan pembangunan gedung PGRI Graha Karanganyar yang ditujukan untuk kepala sekolah SMA, SMK, MA,SMP, MTs Negeri se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian Kepala UPT PUD NFI dan SD di Kabupaten Karanganyar, Pengurus Pleno PGRI, Pengurus Cabang/Cabang Khusus PGRI, pengurus ranting SMA, SMP, MA, MTs negeri dan pengurus IGTKI PGRI kabupaten Karanganyar. (Ilustrasi) Dalam surat tersebut ditulis, berdasarkan hasil musyawarah yang digelar hari Jumat 12 Juli 2019 di rumah dinas bupati disepakati PGRI akan membangun Gedung PGRI Graha Karanganyar yang sesuai RAB menelan dan sebesar Rp7,2 miliar. Untuk menutupi kekurangan Rp6,4 miliar diambil dari iuran 6.420 anggota, di mana tiap anggota memberikan iuran sebesar Rp100 ribu selama 10 bulan. Sehingga bila dikalikan dengan jumlah anggota akan terkumpul dana sebesar Rp6.4 miliar. Sementara itu Ketua PGRI Karanganyar Aris Munandar saat di konfirmasi membenarkan adannya rencana pembangunan gedung PGRI Graha Karanganyar. amun, Aris menolak bila pihaknya melakukan pemotongan terhadap gaji para guru untuk membangun gedung."Iya benar (bangun Gedung PGRI) yang bilang ada pemotongan siapa. Apa ada bunyi dalam surat itu gaji dipotong. Itu bukan dipotong, tapi iuran anggota,"papar Aris saat dikonfirmasi Okezone. Menurut Aris, sebagai anggota PGRI, sudah selayaknya para guru memberikan iuran pada PGRI. Apalagi, PGRI sendiri sudah berdarah-darah memperjuangkan para guru. "Ini sifatnya iuran anggota," ujarnya. Ditambahkannya, bantuan yang berasal dari APBD untuk pembangunan Gedung PGRI Graha Karanganyar ini hanya Rp800 juta. Dan jumlah itu dirasa masih kurang untuk membangun gedung. Namun sayangnya, saat Okezone mengkonfirmasi pada salah satu anggota Komisi C DPRD Karanganyar AW Mulyadi, yang bersangkutan enggan menjawab dengan alasan takut dimarahi bupati yang juga ketua DPD Partai Golkar Karanganyar. Namun saat ditanya perihal tanah yang kebetulan letaknya berada di samping tempat usaha miliknya tersebut, AW Mulyadi menjawab bila tanah itu milik PGRI Jawa Tengah. "Itu tanah kas milik PGRI Jawa Tengah," ungkapnya singkat. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar sendiri belum bisa dikonfirmasi. Saat Okezone ke kantornya, salah satu stafnya mengatakan bila pimpinannya tidak ada di tempat.