<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title> Istana soal Ijtima Ulama IV: Kita Bukan Negara Islam!   </title><description>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak menganggap hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah.&amp;nbsp;</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam"/><item><title> Istana soal Ijtima Ulama IV: Kita Bukan Negara Islam!   </title><link>https://news.okezone.com/read/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam</guid><pubDate>Rabu 07 Agustus 2019 05:29 WIB</pubDate><dc:creator>Fahreza Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam-hzYlx4AQ26.jpg" expression="full" type="image/jpeg">KSP Moeldoko (foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/08/07/337/2088682/istana-soal-ijtima-ulama-iv-kita-bukan-negara-islam-hzYlx4AQ26.jpg</image><title>KSP Moeldoko (foto: Okezone)</title></images><description>
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak menganggap hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah. Mantan Panglima TNI itu menegaskan Indonesia bukan negara Islam.

&quot;Gini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini sudah jelas ideologinya,&quot; kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Ia menegaskan, ideologi lain selain Pancasila tidak bisa dikembangkan di Tanah Air. Bila ada ideologi lain yang berlawanan dengan konsepsi pendiri bangsa, maka itu harus dilawan.
&amp;nbsp;Baca juga: Hormati Hasil Ijtima Ulama IV, PKS: Mari Bersatu Menatap Masa Depan
&quot;Ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya, harus dilawan, gitu aja,&quot; tegas Moeldoko.
&amp;nbsp;Baca juga: PDIP Respons Ijtima Ulama IV: Pileg dan Pilpres Udah Kelar!
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan, Indonesia bukan negara ijtima. Menurut dia negara ini sudah jelas fondasinya yakni berdasarkan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

&quot;Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtima, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada konstitusi, UUD 45, ada UU, ada Perpres, ya sudah ikuti, apalagi,&quot; tandasnya.
</description><content:encoded>
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak menganggap hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah. Mantan Panglima TNI itu menegaskan Indonesia bukan negara Islam.

&quot;Gini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini sudah jelas ideologinya,&quot; kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Ia menegaskan, ideologi lain selain Pancasila tidak bisa dikembangkan di Tanah Air. Bila ada ideologi lain yang berlawanan dengan konsepsi pendiri bangsa, maka itu harus dilawan.
&amp;nbsp;Baca juga: Hormati Hasil Ijtima Ulama IV, PKS: Mari Bersatu Menatap Masa Depan
&quot;Ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya, harus dilawan, gitu aja,&quot; tegas Moeldoko.
&amp;nbsp;Baca juga: PDIP Respons Ijtima Ulama IV: Pileg dan Pilpres Udah Kelar!
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan, Indonesia bukan negara ijtima. Menurut dia negara ini sudah jelas fondasinya yakni berdasarkan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

&quot;Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtima, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada konstitusi, UUD 45, ada UU, ada Perpres, ya sudah ikuti, apalagi,&quot; tandasnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
