Partai Golkar tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi.https://news.okezone.com/read/2019/08/07/605/2088693/golkar-tak-ingin-anggota-koalisi-indonesia-kerja-bertambahidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/07/605/2088693/golkar-tak-ingin-anggota-koalisi-indonesia-kerja-bertambahhttps://news.okezone.com/read/2019/08/07/605/2088693/golkar-tak-ingin-anggota-koalisi-indonesia-kerja-bertambahRabu 07 Agustus 2019 07:48 WIBFahreza RizkyFoto Istimewahttps://img.okezone.com/content/2019/08/07/605/2088693/golkar-tak-ingin-anggota-koalisi-indonesia-kerja-bertambah-eqJdktJhdf.jpg JAKARTA - Partai Golkar tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi. "Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya kepada Okezone, Rabu (7/8/2019).  Baca juga: Gerindra Dikabarkan Masuk Koalisi, PPP Serahkan Semua Keputusan ke Jokowi Namun demikian, Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi selaku pelaksana hak prerogatif penyusunan kabinet. "Namun untuk di parlemen kerjasama dengan partai-partai non koalisi sangat dimungkinkan," jelas Yahya.  Baca juga: Survei Poltracking: Tren Elektoral PDIP Naik dalam 2 Pemilu Terakhir, Golkar Turun Spekulasi bergabungnya sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandi kian menyeruak pasca Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019. Spekulasi tersebut menyasar Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra. Hingga kini ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi arah politiknya pasca perhelatan pesta demokrasi. JAKARTA - Partai Golkar tidak ingin ada penambahan anggota di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab dalam sistem demokrasi diperlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini berpendapat tidak semua partai harus masuk dalam pemerintah. Pasalnya itu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi. "Sehingga tidak diperlukan adanya penamban anggota koalisi," kata Yahya kepada Okezone, Rabu (7/8/2019).  Baca juga: Gerindra Dikabarkan Masuk Koalisi, PPP Serahkan Semua Keputusan ke Jokowi Namun demikian, Golkar menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi selaku pelaksana hak prerogatif penyusunan kabinet. "Namun untuk di parlemen kerjasama dengan partai-partai non koalisi sangat dimungkinkan," jelas Yahya.  Baca juga: Survei Poltracking: Tren Elektoral PDIP Naik dalam 2 Pemilu Terakhir, Golkar Turun Spekulasi bergabungnya sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandi kian menyeruak pasca Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019. Spekulasi tersebut menyasar Partai Demokrat, PAN, dan Gerindra. Hingga kini ketiga partai tersebut belum mengumumkan secara resmi arah politiknya pasca perhelatan pesta demokrasi.