Itu kan urusan masyarakat, setiap masyarakat bisa membuat kegiatan.https://news.okezone.com/read/2019/08/08/337/2089406/mensesneg-santai-tanggapi-hasil-ijtima-ulama-ividhttps://news.okezone.com/read/2019/08/08/337/2089406/mensesneg-santai-tanggapi-hasil-ijtima-ulama-ivhttps://news.okezone.com/read/2019/08/08/337/2089406/mensesneg-santai-tanggapi-hasil-ijtima-ulama-ivKamis 08 Agustus 2019 15:58 WIBAvirista MidaadaMensesneg Pratiknohttps://img.okezone.com/content/2019/08/08/337/2089406/mensesneg-santai-tanggapi-hasil-ijtima-ulama-iv-ntIv0mftkN.jpgMALANG - Keputusan Ijtima Ulama IV yah salah satunya mewujudkan NKRI syariah, ditanggapi dingin oleh pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut Pratikno, setiap kelompok masyarakat berhak menyuarakan aspirasinya masing-masing. "Itu kan urusan masyarakat, setiap masyarakat bisa membuat kegiatan termasuk HIPPIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) yang membuat kegiatan," ujar Pratikno, di sela acara Konvensi Nasional HIPIIS di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (8/8/2019). Pria asal Bojonegoro ini juga menyatakan belum ada instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi salah satu poin Kontroversial hasil Ijtima ulama tersebut. "Tidak tahu, kalau dari Pak Presiden belum ada itu. Tidak direspons itu," lanjutnya. Baca Juga: Novel Bamukmin: Ijtima Ulama IV Masih Konsisten Jaga Negara dan Bangsa! Baca Juga: Kongres V PDIP, Politik Bisa Dibuat Lucu Sebelumnya Ijtima Ulama IV di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 5 Agustus 2019. Pada keputusannya, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyebut bila 8 poin keputusan ulama tersebut berdasarkan dari ayat suci Al Quran dan hadis nabi. Keputusan ini sempat dianggap kontroversi dimana pada poin 5 mengkonsep NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila sebagaimana dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.MALANG - Keputusan Ijtima Ulama IV yah salah satunya mewujudkan NKRI syariah, ditanggapi dingin oleh pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut Pratikno, setiap kelompok masyarakat berhak menyuarakan aspirasinya masing-masing. "Itu kan urusan masyarakat, setiap masyarakat bisa membuat kegiatan termasuk HIPPIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) yang membuat kegiatan," ujar Pratikno, di sela acara Konvensi Nasional HIPIIS di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (8/8/2019). Pria asal Bojonegoro ini juga menyatakan belum ada instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi salah satu poin Kontroversial hasil Ijtima ulama tersebut. "Tidak tahu, kalau dari Pak Presiden belum ada itu. Tidak direspons itu," lanjutnya. Baca Juga: Novel Bamukmin: Ijtima Ulama IV Masih Konsisten Jaga Negara dan Bangsa! Baca Juga: Kongres V PDIP, Politik Bisa Dibuat Lucu Sebelumnya Ijtima Ulama IV di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 5 Agustus 2019. Pada keputusannya, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyebut bila 8 poin keputusan ulama tersebut berdasarkan dari ayat suci Al Quran dan hadis nabi. Keputusan ini sempat dianggap kontroversi dimana pada poin 5 mengkonsep NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila sebagaimana dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan prinsip ayat suci di atas konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.