Bobby Nasution disebut-sebut berpotensi untuk diusung maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020.https://news.okezone.com/read/2019/08/11/337/2090422/menantu-jokowi-bobby-nasution-maju-di-pilkada-medanidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/11/337/2090422/menantu-jokowi-bobby-nasution-maju-di-pilkada-medanhttps://news.okezone.com/read/2019/08/11/337/2090422/menantu-jokowi-bobby-nasution-maju-di-pilkada-medanMinggu 11 Agustus 2019 06:45 WIBAbdul Rochimhttps://img.okezone.com/content/2019/08/11/337/2090422/menantu-jokowi-bobby-nasution-maju-di-pilkada-medan-vKWZclL9Jv.jpgDENPASAR - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution disebut-sebut berpotensi untuk diusung maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020. Suami dari Kahiyang Ayu itu pun tidak menepis kemungkinannya ikut mencalonkan Wali Kota Medan ketika ditanya wartawan di sela-sela acara syukuran Tim Pemenangan Keluarga Jokowi- Amin di Medan, Minggu (28/7) lalu. "Kalau diminta, ya kami terima kasih," jawabnya. Meski sejauh ini Bobby mengaku sama sekali belum berbicara terkait masalah itu bersama keluarga. Lantas, bagaimana tanggapan DPP PDIP terkait kemungkinan majunya menantu Jokowi tersebut di ajang pilkada? Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, semua orang memiliki keinginan dan pikiran yang tidak boleh dikekang oleh siapapun. Namun, untuk mewujudkan keinginan itu harus melalui proses. "Keinginan dan pikiran tidak bisa dipenjara. Jadi sah-sah saja setiap orang punya keinginan dan pikiran bahwa keinginan itu diwujudkan melalui proses. Ya prosesnya nanti bagaimana ya kita lihat saja prosesnya," tutur politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini ditemui di sela penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019). Dikatakan Bambang, di partainya ada proses yang harus dilalui untuk maju dalam pilkada. Mulai dari proses penjaringan, penyaringan bahkan hingga psikotes. Selain itu, juga harus melihat peta lapangan apakah calon tersebut diterima publik atau tidak. Untuk mengetahuinya pun harus melalui survei oleh lembaga survei yang mumpuni. Baca Juga: Putri Ma'ruf Amin Siap Maju di Pilwalkot Tangsel, Bagaimana Peluangnya? "Jadi itu juga tergantung kebijakan partai nanti. Situasi lapangan haris dicek. Diterima publik tapi tidak diterima partai ya nggak bisa," katanya. Bambang yang baru ditunjuk sebagai ketua DPP mengatakan tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini. Namun yang jelas di setiap pilkada harus ada sejumlah tahapan yang harus dilalui seorang calon. "Kecuali kalau ketua umum langsung memutuskan, itu sah," tururnya. Soal nama Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi, Bambang yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah mengatakan bahwa semua orang bisa mencalonkan sebagai kepala daerah lewat PDIP. "Wartawan juga bisa," tuturnya. Selain Bobby, dua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka juga masuk radar calon Wali Kota Solo potensial untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada Pilkada Serentak 2020 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi (Unisri). Mantan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang DH sebelumnya mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten/kota dan provinsi, partainya segera melakukan penjaringan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Berdasarkan aturan internal partai, proses penjaringan harus sudah dimulai paling lambat satu tahun sebelum pilkada digelar. Penjaringan akan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, hasil penjaringan akan dibahas hingga ke DPP untuk dikeluarkan rekomendasi. "Nanti proses berjalan Bulan Februari. Masih ada waktu. Proses awal bisa dimulai September ini, paling lambat ya 22 September karena Pilkada 2020 jatuh pada 23 September 2020," ujar Bambang DH di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). Bambang mengatakan, tahapan proses penjaringan harus dilakukan secara tertib, disiplin sebagai langkah untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020. Terkait adanya sejumlah daerah yang sekarang sudah mulai muncul nama bakal calon, mantan wali kota Surabaya itu mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika politik di daerah berlangsung sangat bagus. "Beberapa daerah sudah mulai curi-curi start dan ini kita pandang positif lah karena dengan demikian, persiapan jadi lebih baik," tuturnya. Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, PDIP akan melakukan koreksi kekurangan-kekurangan dari berbagai pelaksanaan pilkada sebelumnya mulai dari 2015-2018. Salah satunya mengenai pentingnya hasil survei sebagai acuan dalam memilioh kandidat maupun langkah pemenangan. "Kita mengalami pada saat 2015-2018 yang menampilkan survei-survei yang mungkin dari lembaga yang tidak kredibel. Dan itu saya ingatkan, blunder, bunuh diri kalau menampilkan survei yang tidak menggambarkan kekuatan sesungguhnya. Oleh karena itu, nanti akan kita tegaskan di kongres ini, yaitu (hasil survei) sebagai persyaratan yang harus dilakukan," paparnya. Hal kedua, kata Bambang, kesolidan mesin partai menjadi modal besar dalam pemenangan pilkada serentak. Karena itu, kongres nanti akan dimanfaatkan untuk menyolidkan konsolidasi partai sehingga struktur partai sudah terbentuk di semua kota/kabupaten dan semua provinsi sebelum pilkada digelar. "Nah setelah kongres tentu kita dorong secepatnya, utamanya bagi yang menggelar Pilkada 2020 maka struktur ranting-ranting sudah terbentuk tiga bulan sejak kongres," katanya. Menurut Bambang, jika tiga bulan sejak kongres selesai ini tidak segera dilengkapi struktur kepartaian hingga tingkat ranting, termasuk badan dan sayap partai, tentu akan mengurangi potensi kemenangan. DENPASAR - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution disebut-sebut berpotensi untuk diusung maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020. Suami dari Kahiyang Ayu itu pun tidak menepis kemungkinannya ikut mencalonkan Wali Kota Medan ketika ditanya wartawan di sela-sela acara syukuran Tim Pemenangan Keluarga Jokowi- Amin di Medan, Minggu (28/7) lalu. "Kalau diminta, ya kami terima kasih," jawabnya. Meski sejauh ini Bobby mengaku sama sekali belum berbicara terkait masalah itu bersama keluarga. Lantas, bagaimana tanggapan DPP PDIP terkait kemungkinan majunya menantu Jokowi tersebut di ajang pilkada? Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, semua orang memiliki keinginan dan pikiran yang tidak boleh dikekang oleh siapapun. Namun, untuk mewujudkan keinginan itu harus melalui proses. "Keinginan dan pikiran tidak bisa dipenjara. Jadi sah-sah saja setiap orang punya keinginan dan pikiran bahwa keinginan itu diwujudkan melalui proses. Ya prosesnya nanti bagaimana ya kita lihat saja prosesnya," tutur politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini ditemui di sela penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019). Dikatakan Bambang, di partainya ada proses yang harus dilalui untuk maju dalam pilkada. Mulai dari proses penjaringan, penyaringan bahkan hingga psikotes. Selain itu, juga harus melihat peta lapangan apakah calon tersebut diterima publik atau tidak. Untuk mengetahuinya pun harus melalui survei oleh lembaga survei yang mumpuni. Baca Juga: Putri Ma'ruf Amin Siap Maju di Pilwalkot Tangsel, Bagaimana Peluangnya? "Jadi itu juga tergantung kebijakan partai nanti. Situasi lapangan haris dicek. Diterima publik tapi tidak diterima partai ya nggak bisa," katanya. Bambang yang baru ditunjuk sebagai ketua DPP mengatakan tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini. Namun yang jelas di setiap pilkada harus ada sejumlah tahapan yang harus dilalui seorang calon. "Kecuali kalau ketua umum langsung memutuskan, itu sah," tururnya. Soal nama Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi, Bambang yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah mengatakan bahwa semua orang bisa mencalonkan sebagai kepala daerah lewat PDIP. "Wartawan juga bisa," tuturnya. Selain Bobby, dua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka juga masuk radar calon Wali Kota Solo potensial untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada Pilkada Serentak 2020 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi (Unisri). Mantan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang DH sebelumnya mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten/kota dan provinsi, partainya segera melakukan penjaringan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Berdasarkan aturan internal partai, proses penjaringan harus sudah dimulai paling lambat satu tahun sebelum pilkada digelar. Penjaringan akan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, hasil penjaringan akan dibahas hingga ke DPP untuk dikeluarkan rekomendasi. "Nanti proses berjalan Bulan Februari. Masih ada waktu. Proses awal bisa dimulai September ini, paling lambat ya 22 September karena Pilkada 2020 jatuh pada 23 September 2020," ujar Bambang DH di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). Bambang mengatakan, tahapan proses penjaringan harus dilakukan secara tertib, disiplin sebagai langkah untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020. Terkait adanya sejumlah daerah yang sekarang sudah mulai muncul nama bakal calon, mantan wali kota Surabaya itu mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika politik di daerah berlangsung sangat bagus. "Beberapa daerah sudah mulai curi-curi start dan ini kita pandang positif lah karena dengan demikian, persiapan jadi lebih baik," tuturnya. Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, PDIP akan melakukan koreksi kekurangan-kekurangan dari berbagai pelaksanaan pilkada sebelumnya mulai dari 2015-2018. Salah satunya mengenai pentingnya hasil survei sebagai acuan dalam memilioh kandidat maupun langkah pemenangan. "Kita mengalami pada saat 2015-2018 yang menampilkan survei-survei yang mungkin dari lembaga yang tidak kredibel. Dan itu saya ingatkan, blunder, bunuh diri kalau menampilkan survei yang tidak menggambarkan kekuatan sesungguhnya. Oleh karena itu, nanti akan kita tegaskan di kongres ini, yaitu (hasil survei) sebagai persyaratan yang harus dilakukan," paparnya. Hal kedua, kata Bambang, kesolidan mesin partai menjadi modal besar dalam pemenangan pilkada serentak. Karena itu, kongres nanti akan dimanfaatkan untuk menyolidkan konsolidasi partai sehingga struktur partai sudah terbentuk di semua kota/kabupaten dan semua provinsi sebelum pilkada digelar. "Nah setelah kongres tentu kita dorong secepatnya, utamanya bagi yang menggelar Pilkada 2020 maka struktur ranting-ranting sudah terbentuk tiga bulan sejak kongres," katanya. Menurut Bambang, jika tiga bulan sejak kongres selesai ini tidak segera dilengkapi struktur kepartaian hingga tingkat ranting, termasuk badan dan sayap partai, tentu akan mengurangi potensi kemenangan.