KPK menetapkan Isnu Edhi Wijaya (ISE) dan Husni Fahmi (HSF) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTPhttps://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091503/kpk-bongkar-peran-isnu-edhi-wijaya-husni-fahmi-dalam-kasus-korupsi-e-ktpidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091503/kpk-bongkar-peran-isnu-edhi-wijaya-husni-fahmi-dalam-kasus-korupsi-e-ktphttps://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091503/kpk-bongkar-peran-isnu-edhi-wijaya-husni-fahmi-dalam-kasus-korupsi-e-ktpSelasa 13 Agustus 2019 19:32 WIBArie Dwi SatrioSaut Situmorang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/13/337/2091503/kpk-bongkar-peran-isnu-edhi-wijaya-husni-fahmi-dalam-kasus-korupsi-e-ktp-IQOU1upZCs.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya (ISE) dan Ketua Tim Tekhnis Informasi Penerapan e-KTP, Husni Fahmi (HSF) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun 2011-2013. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membeberkan peran dari dua tersangka baru tersebut. Isnu Edhi sendiri diduga bekerjasama dengan pengusaha pengatur proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk memuluskan pembagian jatah konsorsium proyek lelang e-KTP. "Pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP, Andi Agustinus dan tersangka ISE menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek e-KTP," kata Saut saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman menyetujui permintaan Andi Narogong dan Isnu Edhi tersebut. Namun, Irman meminta adanya pemberian komitmen fee kepada sejumlah anggota DPR RI. "Kemudian tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI," imbuhnya. Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP Setelah dibentuk, disepakati bahwa PNRI merupakan pemimpin konsorsium proyek e-KTP. ‎Selanjutnya, Isnu Edhi menyampaikan kepada para perusahaan yang ingin bergabung di konsorsium e-KTP agar menyiapkan uang untuk anggota DPR RI, Kemendagri, serta pihak lainnya. "Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan e-KTP tahun anggaran 2011-2012," katanya. Dari proyek e-KTP, Isnu Edhi‎ diperkaya Rp137,98 miliar. Sedangkan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar. Hal tersebut telah muncul di fakta persidangan untuk terdakwa Setya Novanto.Husni Fahmi Ikut Atur Korupsi Proyek e-KTP ‎Sebelum proyek e-KTP dimulai pada tahun 2011, Husni Fahmi diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor yang berkaitan dengan proyek e-KTP. Padahal, Husni Fahmi merupakan Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang. "Pada Mei-Juni 2010, HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman‎, Sugiharto, dan Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek EKTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Narogong," ujar Saut. Husni Fahmi diduga ikut ‎mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya dan sebagainya yang berujung pada mark up atau penggelembungan harga proyek e-KTP. Husni juga disinyalir sering berkomunikasi dengan petinggi Kemendagri, Sugiharto. "Dalam kasus ini, HSF diberi tugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek e-KTP dan pernah diminta oleh Irman mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus," ungkapnya. Husni Fahmi meluluskan tiga konsorsium dalam proyek e-KTP. Meskipun ketiga konsorsium tersebut tidak tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS). "Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkara USD20 ribu dan Rp10 juta," ucapnya.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya (ISE) dan Ketua Tim Tekhnis Informasi Penerapan e-KTP, Husni Fahmi (HSF) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun 2011-2013. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membeberkan peran dari dua tersangka baru tersebut. Isnu Edhi sendiri diduga bekerjasama dengan pengusaha pengatur proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk memuluskan pembagian jatah konsorsium proyek lelang e-KTP. "Pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang e-KTP, Andi Agustinus dan tersangka ISE menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek e-KTP," kata Saut saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman menyetujui permintaan Andi Narogong dan Isnu Edhi tersebut. Namun, Irman meminta adanya pemberian komitmen fee kepada sejumlah anggota DPR RI. "Kemudian tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI," imbuhnya. Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP Setelah dibentuk, disepakati bahwa PNRI merupakan pemimpin konsorsium proyek e-KTP. ‎Selanjutnya, Isnu Edhi menyampaikan kepada para perusahaan yang ingin bergabung di konsorsium e-KTP agar menyiapkan uang untuk anggota DPR RI, Kemendagri, serta pihak lainnya. "Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan e-KTP tahun anggaran 2011-2012," katanya. Dari proyek e-KTP, Isnu Edhi‎ diperkaya Rp137,98 miliar. Sedangkan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar. Hal tersebut telah muncul di fakta persidangan untuk terdakwa Setya Novanto.Husni Fahmi Ikut Atur Korupsi Proyek e-KTP ‎Sebelum proyek e-KTP dimulai pada tahun 2011, Husni Fahmi diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor yang berkaitan dengan proyek e-KTP. Padahal, Husni Fahmi merupakan Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang. "Pada Mei-Juni 2010, HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman‎, Sugiharto, dan Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek EKTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Narogong," ujar Saut. Husni Fahmi diduga ikut ‎mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya dan sebagainya yang berujung pada mark up atau penggelembungan harga proyek e-KTP. Husni juga disinyalir sering berkomunikasi dengan petinggi Kemendagri, Sugiharto. "Dalam kasus ini, HSF diberi tugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek e-KTP dan pernah diminta oleh Irman mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus," ungkapnya. Husni Fahmi meluluskan tiga konsorsium dalam proyek e-KTP. Meskipun ketiga konsorsium tersebut tidak tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS). "Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkara USD20 ribu dan Rp10 juta," ucapnya.