KPK bakal menelusuri sejumlah korporasi yang turut diperkaya dalam bancakan proyek e-KTP.https://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091551/kpk-bidik-korporasi-usai-jerat-4-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktpidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091551/kpk-bidik-korporasi-usai-jerat-4-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktphttps://news.okezone.com/read/2019/08/13/337/2091551/kpk-bidik-korporasi-usai-jerat-4-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktpSelasa 13 Agustus 2019 21:27 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi Korupsi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/13/337/2091551/kpk-bidik-korporasi-usai-jerat-4-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktp-bnOQCz4h4l.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik korporasi atau perusahaan yang diuntungkan dalam kasus korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2013. KPK bakal menelusuri sejumlah korporasi yang turut diperkaya dalam bancakan proyek e-KTP. Diungkapkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat ini pihaknya baru menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP. Namun, KPK tidak menutup kemungkinan akan menjerat korporasi dalam kasus ini. "Untuk korporasi kita memang belum sampai sana. Tapi, kita akan kesana tujuan nantinya," ucap Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). ‎Dalam persidangan perkara korupsi e-KTP, terungkap adanya korporasi yang turut diperkaya. Korporasi tersebut yakni, Manajemen bersama Konsorsium PNRI, Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, PT LEN Industri, serta PT Quadra Solutions. Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP KPK sendiri mengingatkan kepada para tersangka serta sejumlah pihak yang turut menikmati uang panas proyek e-KTP agar mengembalikannya. Hal tersebut, akan menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 14 tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. 14 tersangka tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari, Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, serta Paulos Tannos. Sebelas orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok korupsi e-KTP. Sedangkan dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu, Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik korporasi atau perusahaan yang diuntungkan dalam kasus korupsi proyek e-KTP tahun 2011-2013. KPK bakal menelusuri sejumlah korporasi yang turut diperkaya dalam bancakan proyek e-KTP. Diungkapkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat ini pihaknya baru menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP. Namun, KPK tidak menutup kemungkinan akan menjerat korporasi dalam kasus ini. "Untuk korporasi kita memang belum sampai sana. Tapi, kita akan kesana tujuan nantinya," ucap Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). ‎Dalam persidangan perkara korupsi e-KTP, terungkap adanya korporasi yang turut diperkaya. Korporasi tersebut yakni, Manajemen bersama Konsorsium PNRI, Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, PT LEN Industri, serta PT Quadra Solutions. Baca Juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP KPK sendiri mengingatkan kepada para tersangka serta sejumlah pihak yang turut menikmati uang panas proyek e-KTP agar mengembalikannya. Hal tersebut, akan menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 14 tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. 14 tersangka tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian, Andi Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari, Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, serta Paulos Tannos. Sebelas orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok korupsi e-KTP. Sedangkan dua orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu, Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan e-KTP.