Sejak awal saya sudah bilang supaya tidak ada perdebatan, bukan ganjil-genap yang dibuat tapi gunakan ERP.https://news.okezone.com/read/2019/08/14/338/2091606/pengecualian-pada-ganjil-genap-timbulkan-perdebatanidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/14/338/2091606/pengecualian-pada-ganjil-genap-timbulkan-perdebatanhttps://news.okezone.com/read/2019/08/14/338/2091606/pengecualian-pada-ganjil-genap-timbulkan-perdebatanRabu 14 Agustus 2019 07:06 WIBAchmad Fardiansyah ilustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/08/14/338/2091606/pengecualian-pada-ganjil-genap-timbulkan-perdebatan-Nb1WFBqu1i.jpgJAKARTA – Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan ganjil genap yang bertujuan membenahi persoalan pencemaran udara kurang efektif lantaran masih ada pengecualian bagi angkutan umum. “Sejak awal saya sudah bilang supaya tidak ada perdebatan, bukan ganjil-genap yang dibuat tapi gunakan sistem Electronic Road Pricing (ERP), jadi semuanya kena mau taksi mau pribadi, kena semua,” katanya kepada Okezone, Rabu (14/8/2019). Menurutnya, adanya kebijakan ganjil-genap dengan pengecualian hanya taksi resmi dan kendaraan umum berplat kuning dapat melintas membuat taksi online berplat hitam meminta untuk dibebaskan aturan tersebut. “Ganil-genap ini jadi susah, banyak perdebatan karena ada pengucualian. Nah ini enggak ada kepastiannya. Makannya taksi online mengajukan karena ada pengecualian. Jika gitu ganjil-genapnya jadi susah banyak perdebatan karena ada pengucualianya," tutupnya. Baca Juga: Organda DKI: Taksi Online Tak Boleh Terbebas dari Aturan Ganjil-Genap Untuk diketahui, Organda DKI meminta Pemprov DKI Jakarta agar tidak membebaskan taksi online dari kebijakan ganjil-genap. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan taksi resmi dan kendaraan umum berplat kuning yang dikecualikan dalam ganjil genap ini.JAKARTA – Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan ganjil genap yang bertujuan membenahi persoalan pencemaran udara kurang efektif lantaran masih ada pengecualian bagi angkutan umum. “Sejak awal saya sudah bilang supaya tidak ada perdebatan, bukan ganjil-genap yang dibuat tapi gunakan sistem Electronic Road Pricing (ERP), jadi semuanya kena mau taksi mau pribadi, kena semua,” katanya kepada Okezone, Rabu (14/8/2019). Menurutnya, adanya kebijakan ganjil-genap dengan pengecualian hanya taksi resmi dan kendaraan umum berplat kuning dapat melintas membuat taksi online berplat hitam meminta untuk dibebaskan aturan tersebut. “Ganil-genap ini jadi susah, banyak perdebatan karena ada pengucualian. Nah ini enggak ada kepastiannya. Makannya taksi online mengajukan karena ada pengecualian. Jika gitu ganjil-genapnya jadi susah banyak perdebatan karena ada pengucualianya," tutupnya. Baca Juga: Organda DKI: Taksi Online Tak Boleh Terbebas dari Aturan Ganjil-Genap Untuk diketahui, Organda DKI meminta Pemprov DKI Jakarta agar tidak membebaskan taksi online dari kebijakan ganjil-genap. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan taksi resmi dan kendaraan umum berplat kuning yang dikecualikan dalam ganjil genap ini.