Presiden Jokowi menyadari lompatan inovasi membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif.https://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092687/jokowi-ingin-regulasi-yang-menghambat-dicabut-hingga-ke-akar-akarnyaidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092687/jokowi-ingin-regulasi-yang-menghambat-dicabut-hingga-ke-akar-akarnyahttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092687/jokowi-ingin-regulasi-yang-menghambat-dicabut-hingga-ke-akar-akarnyaJum'at 16 Agustus 2019 12:16 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi sampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan DPR & DPD RI 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019). (Foto : Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/337/2092687/jokowi-ingin-regulasi-yang-menghambat-dicabut-hingga-ke-akar-akarnya-PhsCDd2QmZ.jpgJAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari lompatan inovasi membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif. "Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-74 Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jumat (16/8/2019). Kepala Negara meminta semua pihak untuk mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Menurut dia, bangsa Indonesia harus memanfaatkan teknologi yang membuat hal sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana. "Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua pemerintah DPR DPD dan MPR juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru," tuturnya. Jokowi ingin pemerintah tidak terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, ruwet, hingga regulasi yang rumit dan penuh basa-basi. "Ini justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi," ujarnya. Baca Juga : Presiden Jokowi : Dunia Tidak Semata Sedang Berubah, tetapi Terdisrupsi "Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," tuturnya. Namun, Jokowi berharap semua pihak juga tetap tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baca Juga : Jokowi: Kemanusiaan Harus Tetap Jadi 'Ruh' Politik Luar Negeri Indonesia JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari lompatan inovasi membutuhkan ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif. "Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-74 Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jumat (16/8/2019). Kepala Negara meminta semua pihak untuk mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Menurut dia, bangsa Indonesia harus memanfaatkan teknologi yang membuat hal sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana. "Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua pemerintah DPR DPD dan MPR juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru," tuturnya. Jokowi ingin pemerintah tidak terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, ruwet, hingga regulasi yang rumit dan penuh basa-basi. "Ini justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi," ujarnya. Baca Juga : Presiden Jokowi : Dunia Tidak Semata Sedang Berubah, tetapi Terdisrupsi "Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," tuturnya. Namun, Jokowi berharap semua pihak juga tetap tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baca Juga : Jokowi: Kemanusiaan Harus Tetap Jadi 'Ruh' Politik Luar Negeri Indonesia