Inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat.https://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092701/jokowi-kita-harus-siap-hadapi-ancaman-kejahatan-siberidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092701/jokowi-kita-harus-siap-hadapi-ancaman-kejahatan-siberhttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092701/jokowi-kita-harus-siap-hadapi-ancaman-kejahatan-siberJum'at 16 Agustus 2019 12:49 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kebangsaan di Gedung Parlemen (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/337/2092701/jokowi-kita-harus-siap-hadapi-ancaman-kejahatan-siber-PYL2xuOoZg.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, dan membahayakan persatuan, kesatuan, hingga keberlangsungan demokrasi, harus diatur secara terukur. "Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-74 Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jumat (16/8/2019). Jokowi ingin kedaulatan data harus diwujudkan melalui hak warga negara atas data pribadi dan harus dilindungi. Sebab itu, regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi. "Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," tegasnya. Baca Juga: Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 Kepala Negara mendorong agar regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Selain itu, regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju. "Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa," tutur Presiden.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, dan membahayakan persatuan, kesatuan, hingga keberlangsungan demokrasi, harus diatur secara terukur. "Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT ke-74 Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jumat (16/8/2019). Jokowi ingin kedaulatan data harus diwujudkan melalui hak warga negara atas data pribadi dan harus dilindungi. Sebab itu, regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi. "Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," tegasnya. Baca Juga: Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 Kepala Negara mendorong agar regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Selain itu, regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju. "Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa," tutur Presiden.