Tapi juga harus memahami masalah hukum.https://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092837/akbar-tanjung-setuju-jaksa-agung-berasal-dari-non-parpolidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092837/akbar-tanjung-setuju-jaksa-agung-berasal-dari-non-parpolhttps://news.okezone.com/read/2019/08/16/337/2092837/akbar-tanjung-setuju-jaksa-agung-berasal-dari-non-parpolJum'at 16 Agustus 2019 15:55 WIBHarits Tryan AkhmadAkbar Tanjung (Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/16/337/2092837/akbar-tanjung-setuju-jaksa-agung-berasal-dari-non-parpol-0wlbdSjYL3.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal memilih Jaksa Agung berlatar belakang non parpol atau profesional. Namun harus bisa memahami dan menjalankan sistem hukum. “Iya betul (setuju non parpol). Tapi juga harus memahami masalah hukum. Tentu harus ada integritas yang tinggi, karena kalau tidak, tidak akan mungkin bisa melaksanakan hukum,” tutur Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Menurut Akbar, keputusan yang diambil terkait penunjukan Jaksa Agung oleh Jokowi itu merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu dia mendorong agar para petinggi parpol koalisi untuk tak melakukan lobi pitik. “Presiden jangan kita dorong-dorong untuk memilih si A memilih si B, apalagi didorong memilih sekian persen, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau,” katanya. Baca Juga: Prasetyo Mengaku Tak Masalah Jika Tidak Dipertahankan sebagai Jaksa Agung Baca Juga: Surya Paloh Persilakan Presiden Jokowi untuk Ganti Jaksa Agung Karena itu, dia meminta kepada Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada sosok yang memiliki latar belakang baik untuk mengisi jabatan Jaksa Agung. “Jadi kita berikan kesempatan supaya diambil dari orang-orang yang betul-betul dengan penguasaan hukum tinggi dan integritasnya juga sudah teruji, dan tidak perlu harus dari orang partai,” kata dia.JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal memilih Jaksa Agung berlatar belakang non parpol atau profesional. Namun harus bisa memahami dan menjalankan sistem hukum. “Iya betul (setuju non parpol). Tapi juga harus memahami masalah hukum. Tentu harus ada integritas yang tinggi, karena kalau tidak, tidak akan mungkin bisa melaksanakan hukum,” tutur Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Menurut Akbar, keputusan yang diambil terkait penunjukan Jaksa Agung oleh Jokowi itu merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu dia mendorong agar para petinggi parpol koalisi untuk tak melakukan lobi pitik. “Presiden jangan kita dorong-dorong untuk memilih si A memilih si B, apalagi didorong memilih sekian persen, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau,” katanya. Baca Juga: Prasetyo Mengaku Tak Masalah Jika Tidak Dipertahankan sebagai Jaksa Agung Baca Juga: Surya Paloh Persilakan Presiden Jokowi untuk Ganti Jaksa Agung Karena itu, dia meminta kepada Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada sosok yang memiliki latar belakang baik untuk mengisi jabatan Jaksa Agung. “Jadi kita berikan kesempatan supaya diambil dari orang-orang yang betul-betul dengan penguasaan hukum tinggi dan integritasnya juga sudah teruji, dan tidak perlu harus dari orang partai,” kata dia.