Hingga saat ini jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca ditinggal Sandiaga Uno masih belum juga terisi. https://news.okezone.com/read/2019/08/19/338/2094051/kursi-wagub-masih-kosong-pks-desak-dprd-untuk-gelar-pemilihanidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/19/338/2094051/kursi-wagub-masih-kosong-pks-desak-dprd-untuk-gelar-pemilihanhttps://news.okezone.com/read/2019/08/19/338/2094051/kursi-wagub-masih-kosong-pks-desak-dprd-untuk-gelar-pemilihanSenin 19 Agustus 2019 22:14 WIBHarits Tryan AkhmadMardani Ali Sera (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/19/338/2094051/kursi-wagub-masih-kosong-pks-desak-dprd-untuk-gelar-pemilihan-UL06eRHina.jpg JAKARTA - Hingga saat ini jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca ditinggal Sandiaga Uno masih belum juga terisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pun menilai kekosong kursi nomor dua di DKI Jakarta ini bakal merugikan masyarakat. "Tentu merupakan kerugian bagi publik. Setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban sangat tidak adil DKI tidak punya wakil padahal prosesnya sederhana," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).  Baca juga: APBD Perubahan DKI 2019 Disepakati Rp86,89 Triliun, Turun Rp2,5 T Mardani mengatakan, pembahasan Wagub DKI telah rampung Mei-Juni. Seharusnya, pemilihan Wagub DKI di tingkat DPRD diselesaikan pada 22 Juli 2019 lalu, namun hal itu tak terlaksana sampai sekarang. Dia pun mendesak DPRD untuk segera Rapimgab dalam memilih Wagub DKI yang baru.  Baca juga: Soal Kursi Wagub DKI, Sandiaga: Hindari Kepentingan Kelompok! "Tapi tidak pernah terwujud rapimkadnya (rapat pimpinan gabungan) ketua dan wakil ketua DPRD. Itu mestinya publik bertanya kenapa tidak ada rapimgab padahal teman teman pansus sudah menyelesaikan tugasnya," ujar dia. Karena itu, sambung Mardani, PKS berharap permasalah Wakil Gubernur DKI Jakarta segera rampung, jika semua pihak bisa legawa atau berjiwa besar. Terlebih Anies sudah meminta untuk segera mendapatkan pendamping. "Kalau PKS memahami proses, tapi kalau lama ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang enggak boleh legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan," jelasnya. JAKARTA - Hingga saat ini jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pasca ditinggal Sandiaga Uno masih belum juga terisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pun menilai kekosong kursi nomor dua di DKI Jakarta ini bakal merugikan masyarakat. "Tentu merupakan kerugian bagi publik. Setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban sangat tidak adil DKI tidak punya wakil padahal prosesnya sederhana," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).  Baca juga: APBD Perubahan DKI 2019 Disepakati Rp86,89 Triliun, Turun Rp2,5 T Mardani mengatakan, pembahasan Wagub DKI telah rampung Mei-Juni. Seharusnya, pemilihan Wagub DKI di tingkat DPRD diselesaikan pada 22 Juli 2019 lalu, namun hal itu tak terlaksana sampai sekarang. Dia pun mendesak DPRD untuk segera Rapimgab dalam memilih Wagub DKI yang baru.  Baca juga: Soal Kursi Wagub DKI, Sandiaga: Hindari Kepentingan Kelompok! "Tapi tidak pernah terwujud rapimkadnya (rapat pimpinan gabungan) ketua dan wakil ketua DPRD. Itu mestinya publik bertanya kenapa tidak ada rapimgab padahal teman teman pansus sudah menyelesaikan tugasnya," ujar dia. Karena itu, sambung Mardani, PKS berharap permasalah Wakil Gubernur DKI Jakarta segera rampung, jika semua pihak bisa legawa atau berjiwa besar. Terlebih Anies sudah meminta untuk segera mendapatkan pendamping. "Kalau PKS memahami proses, tapi kalau lama ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang enggak boleh legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan," jelasnya.