JK mengatakan, jika nantinya GBHN dihidupkan kembali, presiden tidak memiliki program karena hanya melaksanakan program dalam GBHN.https://news.okezone.com/read/2019/08/20/337/2094360/jk-kalau-ada-gbhn-presiden-kampanyekan-apaidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/20/337/2094360/jk-kalau-ada-gbhn-presiden-kampanyekan-apahttps://news.okezone.com/read/2019/08/20/337/2094360/jk-kalau-ada-gbhn-presiden-kampanyekan-apaSelasa 20 Agustus 2019 16:28 WIBFahreza RizkyWakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Foto : Fahreza Rizky/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/20/337/2094360/jk-kalau-ada-gbhn-presiden-kampanyekan-apa-MWmJPTecSH.jpgJAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Presiden tidak dapat mengampanyekan visi-misinya jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan melalui amandemen terbatas UUD 1945. "Nah itu pertanyaannya. Kalau kita ada GBHN, Presiden mengampanyekan apa? Di situ pertanyaannya. Tidak perlu lagi berkampanye," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Dengan demikian, JK menyebut presiden nantinya tidak mempunyai program apapun. Pasalnya, Kepala Negara harus 'tunduk' dengan program-program yang sudah digariskan di GBHN. "Presiden tidak punya program apa-apa, hanya harus melaksanakan program GBHN," katanya. Selain itu, JK khawatir penghidupan kembali GBHN akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut. "Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan, jadi harus disinkronkan," ucap dia. Baca Juga : JK Khawatir Penghidupan Kembali GBHN Bertentangan dengan Sistem Pemilihan Langsung Sekadar diketahui, PDIP merekomendasikan perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Baca Juga : JK Sebut UUD Bisa Diubah, Asal Tak Ganti PembukaannyaJAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Presiden tidak dapat mengampanyekan visi-misinya jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan melalui amandemen terbatas UUD 1945. "Nah itu pertanyaannya. Kalau kita ada GBHN, Presiden mengampanyekan apa? Di situ pertanyaannya. Tidak perlu lagi berkampanye," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Dengan demikian, JK menyebut presiden nantinya tidak mempunyai program apapun. Pasalnya, Kepala Negara harus 'tunduk' dengan program-program yang sudah digariskan di GBHN. "Presiden tidak punya program apa-apa, hanya harus melaksanakan program GBHN," katanya. Selain itu, JK khawatir penghidupan kembali GBHN akan berdampak pada sistem pemilihan langsung. Karena itu, apabila GBHN tetap ingin dihidupkan, maka harus disinkronkan dengan sistem pemilihan langsung tersebut. "Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan, jadi harus disinkronkan," ucap dia. Baca Juga : JK Khawatir Penghidupan Kembali GBHN Bertentangan dengan Sistem Pemilihan Langsung Sekadar diketahui, PDIP merekomendasikan perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Baca Juga : JK Sebut UUD Bisa Diubah, Asal Tak Ganti Pembukaannya