Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Presiden Joko Widodo yang bakal memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan tak masuk akal.https://news.okezone.com/read/2019/08/21/337/2094806/fahri-hamzah-perpindahan-ibu-kota-itu-tak-masuk-akalidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/337/2094806/fahri-hamzah-perpindahan-ibu-kota-itu-tak-masuk-akalhttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/337/2094806/fahri-hamzah-perpindahan-ibu-kota-itu-tak-masuk-akalRabu 21 Agustus 2019 15:16 WIBHarits Tryan AkhmadFahri Hamzah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/21/337/2094806/fahri-hamzah-perpindahan-ibu-kota-itu-tak-masuk-akal-9SBTtD0yNX.jpgJAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan tak masuk akal. "Perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Menurut Fahri pemindahan ibu kota merupakan hal yang rumit. Karena harus merubah banyak undang-undang. Sedangkan proses mengubah undang-undang itu harus dibawa ke DPR dan harus disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu. Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Izin ke DPR Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan "Harus datang ke DPR bawa UU-nya, naskah akademiknya nanti DPR mensosialisasikan ke masyarakat, masyarakat terima atau enggak, panggil pakar dan sebagainya. Ini panjang ceritanya," tutur dia. Karena itu, Fahri menilai presiden Jokowi alangkah baiknya tidak memindahkan ibu kota. Justru yang dipindahkan menurutnya pusat pemerintahan sama seperti keinginan Presiden Soeharto. "Dulu pak Harto ingin mindahin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, mindahin lokasi kantor pemerintahan, dan yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti istana, DPR ini enggak usah pindah. Ini kantor pemerintah ini aja," tegas Fahri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan ke DPR dalam pidato kenegaraannya dalam perayaan HUT ke-74 Tahun 2019 di Sidang Bersama DPR dan DPD. Meski demikian, Kepala Negara belum merinci lokasi pasti dimana ibu kota baru itu berada nantinya di Pulau Borneo itu. "Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi. JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan tak masuk akal. "Perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Menurut Fahri pemindahan ibu kota merupakan hal yang rumit. Karena harus merubah banyak undang-undang. Sedangkan proses mengubah undang-undang itu harus dibawa ke DPR dan harus disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu. Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Izin ke DPR Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan "Harus datang ke DPR bawa UU-nya, naskah akademiknya nanti DPR mensosialisasikan ke masyarakat, masyarakat terima atau enggak, panggil pakar dan sebagainya. Ini panjang ceritanya," tutur dia. Karena itu, Fahri menilai presiden Jokowi alangkah baiknya tidak memindahkan ibu kota. Justru yang dipindahkan menurutnya pusat pemerintahan sama seperti keinginan Presiden Soeharto. "Dulu pak Harto ingin mindahin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, mindahin lokasi kantor pemerintahan, dan yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti istana, DPR ini enggak usah pindah. Ini kantor pemerintah ini aja," tegas Fahri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan izin pemindahan ibu kota ke Kalimantan ke DPR dalam pidato kenegaraannya dalam perayaan HUT ke-74 Tahun 2019 di Sidang Bersama DPR dan DPD. Meski demikian, Kepala Negara belum merinci lokasi pasti dimana ibu kota baru itu berada nantinya di Pulau Borneo itu. "Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.