Wali Kota Depok Mohammad Idris Abul Somad lebih memilih gabung ke Jakarta terkait wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. Apa ya alasannya?https://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094687/tak-hanya-bekasi-ternyata-depok-juga-lebih-memilih-gabung-ke-dki-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094687/tak-hanya-bekasi-ternyata-depok-juga-lebih-memilih-gabung-ke-dki-jakartahttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094687/tak-hanya-bekasi-ternyata-depok-juga-lebih-memilih-gabung-ke-dki-jakartaRabu 21 Agustus 2019 11:43 WIBWahyu MuntinantoWali Kota Depok Mohammad Idris (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/21/338/2094687/tak-hanya-bekasi-ternyata-depok-juga-lebih-memilih-gabung-ke-dki-jakarta-np9JQTo36q.jpgDEPOK - Wali Kota Bogor Bima Arya mencetuskan sebuah wacana dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya, namun sepertinya wacana itu tidak berjalan mulus, pasalnya Depok dan Bekasi lebih memilih ikut dengan DKI Jakarta. Menanggapi wacana tersebut Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abul Somad mengatakan, memang sebaiknya wilayah Depok masuk ke dalam Provinsi DKI Jakarta. Sebab dari sisi budaya Depok lebih kental ke budaya Betawi ketimbang Sunda. Baca Juga: Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta  "Kalau saya milih dari sisi bahasa, saya memilih bahasa Jakarta, karena saya enggak bisa bahasa sunda, secara bahasa Depok hampir memiliki kesamaan bahasa dengan DKI Jakarta yakni rumpun Melayu Depok atau sering disebut betawi ora," kata Idris kepada wartawan, Selasa 20 Agustus 2019.   Menurut Idris, Depok tidak lah dianggap sebagai masyarakat betawi lantaran betawi sudah dikenal sebagai orang asli Jakarta. Maka dari itu sesuai SK Gubernur, Depok ini sebagai rumpun melayu. Namun dia tak bisa, pungkiri bahwa dari sisi teritorial wilayah Depok tak bisa dipisahkan dari Jawa Barat, karena saat itu Depok masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor. "Melihat dari sisi kewilayahan, asal muasal Depok tidak lepas dari Jawa Barat. Ya baiknya tetap Jawa Barat, kalau dilihat dari sisi kewilayahan,” kata Idris. Sementara bicara soal mobilitas, Idris mengakui, sebagian besar penduduk Kota Depok bekerja di Jakarta. Bahkan, separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas ke Jakarta. "Iya 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi. Itu ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah ya mungkin beda lagi," tuturnya.Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, dikatakan Idris tidak lah mudah harus melalui tahapan-tahapan yang memakan waktu cukup lama dan harus matang. "Pembentukan provinsi baru pun tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Harus melalui tahapan-tahapan yang menurutnya akan memakan waktu lama. Harus ada intervensi pemerintah kota secara serius membicarakan ini," ucap dia. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2015/01/15/18082/112798_medium.jpg" alt="Kunjungan Wali Kota Bekasi"  width="100%" />  Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen mengatakan lebih dari 50 persen warga Kota Bekasi setuju dengan wacana bergabungnya Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk. Hal tersebut lantas menimbulkan pro-kontra. "Ya kalau dijajak pendapat, dipastikan sekitar 70-80 persen lah, karena kan DKI punya support yang luar biasa," kata Pepen kepada media belum lama ini. Menurutnya, terdapat kesamaan yang identik antara Kota Bekasi dengan Jakarta, baik itu dari segi sejarah maupun budayanya. Ia sendiri tidak ambil pusing dengan pemilihan nama yang akan diberikan kepada Kota Bekasi nantinya. "Yah terserah lah mau DKI Jakarta Tenggara. Yang jelas prinsipnya di sini ada kepala daerah, ada DPRD. Sepanjang semua kepentingan pada percepatan pembangunan, kenapa tidak?" kata Pepen.Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin mengatakan pemerintah pusat telah memutuskan menghentikan sementara atau moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Baca Juga: Bekasi Gabung Jakarta, Kemendagri Sebut Pemekaran Daerah Dihentikan Sementara  Hal itu dapat disimpulkan bahwa penggabungan atau pemekaran daerah Bekasi dengan Jakarta tidak bisa dilakukan. Bahtiar menyebutkan kalau kebijakan pemerintah untuk memoratorium pemekaran daerah sudah dijalankan sejak 2014. "Nah, kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini, paling tidak satu periode terakhir ini adalah moratorium pemekaran," ujar Bahtiar ketik dikonfirmasi Okezone, kemarin. Namun, Kemendagri tetap menghargai usulan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menginginkan Bekasi bergabung dengan Jakarta usai menolak adanya wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. "Kita menghargai gagasan, wacana, mungkin itu menurut penggagas adalah salah satu solusi pembangunan di daerah sekitarnya. Sejauh mana implementasi itu kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi," urai Bahtiar.DEPOK - Wali Kota Bogor Bima Arya mencetuskan sebuah wacana dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya, namun sepertinya wacana itu tidak berjalan mulus, pasalnya Depok dan Bekasi lebih memilih ikut dengan DKI Jakarta. Menanggapi wacana tersebut Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abul Somad mengatakan, memang sebaiknya wilayah Depok masuk ke dalam Provinsi DKI Jakarta. Sebab dari sisi budaya Depok lebih kental ke budaya Betawi ketimbang Sunda. Baca Juga: Pro-Kontra Wacana Kota Bekasi Gabung Jakarta  "Kalau saya milih dari sisi bahasa, saya memilih bahasa Jakarta, karena saya enggak bisa bahasa sunda, secara bahasa Depok hampir memiliki kesamaan bahasa dengan DKI Jakarta yakni rumpun Melayu Depok atau sering disebut betawi ora," kata Idris kepada wartawan, Selasa 20 Agustus 2019.   Menurut Idris, Depok tidak lah dianggap sebagai masyarakat betawi lantaran betawi sudah dikenal sebagai orang asli Jakarta. Maka dari itu sesuai SK Gubernur, Depok ini sebagai rumpun melayu. Namun dia tak bisa, pungkiri bahwa dari sisi teritorial wilayah Depok tak bisa dipisahkan dari Jawa Barat, karena saat itu Depok masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor. "Melihat dari sisi kewilayahan, asal muasal Depok tidak lepas dari Jawa Barat. Ya baiknya tetap Jawa Barat, kalau dilihat dari sisi kewilayahan,” kata Idris. Sementara bicara soal mobilitas, Idris mengakui, sebagian besar penduduk Kota Depok bekerja di Jakarta. Bahkan, separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas ke Jakarta. "Iya 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi. Itu ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah ya mungkin beda lagi," tuturnya.Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, dikatakan Idris tidak lah mudah harus melalui tahapan-tahapan yang memakan waktu cukup lama dan harus matang. "Pembentukan provinsi baru pun tidak bisa dengan mudah diwujudkan. Harus melalui tahapan-tahapan yang menurutnya akan memakan waktu lama. Harus ada intervensi pemerintah kota secara serius membicarakan ini," ucap dia. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2015/01/15/18082/112798_medium.jpg" alt="Kunjungan Wali Kota Bekasi"  width="100%" />  Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen mengatakan lebih dari 50 persen warga Kota Bekasi setuju dengan wacana bergabungnya Kota Bekasi ke dalam Provinsi DKI Jakarta, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk. Hal tersebut lantas menimbulkan pro-kontra. "Ya kalau dijajak pendapat, dipastikan sekitar 70-80 persen lah, karena kan DKI punya support yang luar biasa," kata Pepen kepada media belum lama ini. Menurutnya, terdapat kesamaan yang identik antara Kota Bekasi dengan Jakarta, baik itu dari segi sejarah maupun budayanya. Ia sendiri tidak ambil pusing dengan pemilihan nama yang akan diberikan kepada Kota Bekasi nantinya. "Yah terserah lah mau DKI Jakarta Tenggara. Yang jelas prinsipnya di sini ada kepala daerah, ada DPRD. Sepanjang semua kepentingan pada percepatan pembangunan, kenapa tidak?" kata Pepen.Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin mengatakan pemerintah pusat telah memutuskan menghentikan sementara atau moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Baca Juga: Bekasi Gabung Jakarta, Kemendagri Sebut Pemekaran Daerah Dihentikan Sementara  Hal itu dapat disimpulkan bahwa penggabungan atau pemekaran daerah Bekasi dengan Jakarta tidak bisa dilakukan. Bahtiar menyebutkan kalau kebijakan pemerintah untuk memoratorium pemekaran daerah sudah dijalankan sejak 2014. "Nah, kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini, paling tidak satu periode terakhir ini adalah moratorium pemekaran," ujar Bahtiar ketik dikonfirmasi Okezone, kemarin. Namun, Kemendagri tetap menghargai usulan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menginginkan Bekasi bergabung dengan Jakarta usai menolak adanya wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. "Kita menghargai gagasan, wacana, mungkin itu menurut penggagas adalah salah satu solusi pembangunan di daerah sekitarnya. Sejauh mana implementasi itu kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi," urai Bahtiar.