Road safety atau lalu lintas yang aman selamat, tertib dan lancar ditata untuk Kebutuhan, Kapasitas, Prioritas, Kecepatan dan Emergencyhttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094981/korlantas-polri-nilai-erp-lebih-solutif-dari-ganjil-genapidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094981/korlantas-polri-nilai-erp-lebih-solutif-dari-ganjil-genaphttps://news.okezone.com/read/2019/08/21/338/2094981/korlantas-polri-nilai-erp-lebih-solutif-dari-ganjil-genapRabu 21 Agustus 2019 20:58 WIBPuteranegara BatubaraIlustrasi Sistem Ganjil Genap (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/21/338/2094981/korlantas-polri-nilai-erp-lebih-solutif-dari-ganjil-genap-dHsf0P13kI.jpgJAKARTA - Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Sehingga untuk menunjang produktivitas, dibutuhkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar (road safety). Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengungkapkan road safety atau lalu lintas yang aman selamat, tertib dan lancar ditata atau di-manage untuk Kebutuhan, Kapasitas, Prioritas, Kecepatan dan Emergency. "Program manajemen tersebut semestinya dijadikan landasan atau acuan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar (road safety)," kata Chryshnanda dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu (21/8/2019). Lebih lanjut, Chryshnanda mengatakan penanganan road safety semestinya memiliki grand design yang bersinergi antarpilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care. Sebab, di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganan semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service. "Pola penanganan yang manual parsial, konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai. Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru," kata Chryshnanda.  Baca juga: Sepekan Uji Coba Perluasan Ganjil Genap, Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Chryshnanda menjelaskan selama puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan. Yang menjadi aneh bin ajaib, kata dia, diulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer, bahkan akan diperluas. "Ini sama saja dengan mengulang tetapi dengan sebutan berbeda. 3 in 1 jadi Ganjil Genap. Apa yang ada semestinya sudah dapat digeser menjadi ERP atau program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi. Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial," katanya.Semestinya, lanjut dia, jika kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management, SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safer road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care. Program di atas, kata dia, merupakan back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses). Dengan demikian pemerintah dapat membangun ERP (Electronic Road Pricing), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement). "Semua akan terkontrol, terintegrasi, terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan langkah-langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time," kata dia.JAKARTA - Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Sehingga untuk menunjang produktivitas, dibutuhkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar (road safety). Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengungkapkan road safety atau lalu lintas yang aman selamat, tertib dan lancar ditata atau di-manage untuk Kebutuhan, Kapasitas, Prioritas, Kecepatan dan Emergency. "Program manajemen tersebut semestinya dijadikan landasan atau acuan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar (road safety)," kata Chryshnanda dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Rabu (21/8/2019). Lebih lanjut, Chryshnanda mengatakan penanganan road safety semestinya memiliki grand design yang bersinergi antarpilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care. Sebab, di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganan semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service. "Pola penanganan yang manual parsial, konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai. Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan baru," kata Chryshnanda.  Baca juga: Sepekan Uji Coba Perluasan Ganjil Genap, Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Chryshnanda menjelaskan selama puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan, perbaikan, peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan. Yang menjadi aneh bin ajaib, kata dia, diulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer, bahkan akan diperluas. "Ini sama saja dengan mengulang tetapi dengan sebutan berbeda. 3 in 1 jadi Ganjil Genap. Apa yang ada semestinya sudah dapat digeser menjadi ERP atau program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi. Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami, dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat sebatas superfisial," katanya.Semestinya, lanjut dia, jika kebijakan visioner yang mampu memberikan pelayanan prima berani mendeclare sebagai inisiatif antikorupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program IT untuk Road safety seperti TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung Road safety management, SSC (Safety and Security Centre) untuk mendukung safer road, ERI (Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer vehicle, SDC (Safety Driving Centre) untuk mendukung safer road users dan Intan (Intellegence Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care. Program di atas, kata dia, merupakan back office aplication dan network untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses). Dengan demikian pemerintah dapat membangun ERP (Electronic Road Pricing), e-Parking, ETC (Electronic Toll Collection), e-Banking atau e-Payment, e-Samsat dan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement). "Semua akan terkontrol, terintegrasi, terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan langkah-langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time," kata dia.