Aparat penegak hukum diminta tunduk pada UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terkait kasus Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.https://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095096/insiden-asrama-papua-aparat-diminta-tunduk-pada-uu-penghapusan-diskriminasi-rasialidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095096/insiden-asrama-papua-aparat-diminta-tunduk-pada-uu-penghapusan-diskriminasi-rasialhttps://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095096/insiden-asrama-papua-aparat-diminta-tunduk-pada-uu-penghapusan-diskriminasi-rasialKamis 22 Agustus 2019 08:45 WIBFahreza RizkyIkatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Foto: Novrian Arbi/Antara)https://img.okezone.com/content/2019/08/22/337/2095096/insiden-asrama-papua-aparat-diminta-tunduk-pada-uu-penghapusan-diskriminasi-rasial-CtBPdHvGqB.jpgJAKARTA – Semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, diminta untuk tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal itu untuk menanggapi kata-kata rasis dan penghinaan yang diduga dilakukan massa dari beberapa ormas serta aparat saat mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. "Diskriminasi rasial adalah pelanggaran dan bisa diadili dengan UU Penghapusan Diskriminasi Rasial. Polri harus memberikan rasa aman dan jaminan ketidakberulangan (guarantees of nin-repetitio). Sanksi bagi aparat, jika terbukti, agar diproses secara hukum," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani kepada Okezone, Kamis (22/8/2019). Baca juga: Jokowi Dijadwalkan ke Papua Awal Bulan Depan  Ismail menilai endapan rasisme juga melekat pada aparat. Semestinya mereka dapat tunduk terhadap UU Penghapusan Diskriminasi tersebut. Dengan demikian ketika menjalankan tugas, kata dia, hal-hal seperti itu tidak terjadi. "Tapi mestinya mereka tunduk pada UU Penghapusan Diskriminasi Rasial," imbuhnya. Kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. Baca juga: Jokowi Pastikan Kondisi Fakfak Papua Sudah Kondusif  Tak terima diperlakukan secara represif, masyarakat Papua turun ke jalan untuk memprotes tindakan itu. Tak ayal, dalam demonstrasi tersebut terjadi kerusuhan yang meliputi pembakaran kantor pemerintahan, blokade jalan, dan perusakan fasilitas umum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada "agenda besar" di balik peristiwa yang terjadi.JAKARTA – Semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, diminta untuk tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal itu untuk menanggapi kata-kata rasis dan penghinaan yang diduga dilakukan massa dari beberapa ormas serta aparat saat mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. "Diskriminasi rasial adalah pelanggaran dan bisa diadili dengan UU Penghapusan Diskriminasi Rasial. Polri harus memberikan rasa aman dan jaminan ketidakberulangan (guarantees of nin-repetitio). Sanksi bagi aparat, jika terbukti, agar diproses secara hukum," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani kepada Okezone, Kamis (22/8/2019). Baca juga: Jokowi Dijadwalkan ke Papua Awal Bulan Depan  Ismail menilai endapan rasisme juga melekat pada aparat. Semestinya mereka dapat tunduk terhadap UU Penghapusan Diskriminasi tersebut. Dengan demikian ketika menjalankan tugas, kata dia, hal-hal seperti itu tidak terjadi. "Tapi mestinya mereka tunduk pada UU Penghapusan Diskriminasi Rasial," imbuhnya. Kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. Baca juga: Jokowi Pastikan Kondisi Fakfak Papua Sudah Kondusif  Tak terima diperlakukan secara represif, masyarakat Papua turun ke jalan untuk memprotes tindakan itu. Tak ayal, dalam demonstrasi tersebut terjadi kerusuhan yang meliputi pembakaran kantor pemerintahan, blokade jalan, dan perusakan fasilitas umum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada "agenda besar" di balik peristiwa yang terjadi.