KPK telisik soal prosedur pemberian bantuan dari Pemprov Jawa Timur ke Pemkab Tulungagung.https://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095456/mantan-kepala-bappeda-jatim-diperiksa-kpk-kasus-ott-di-tulungagungidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095456/mantan-kepala-bappeda-jatim-diperiksa-kpk-kasus-ott-di-tulungagunghttps://news.okezone.com/read/2019/08/22/337/2095456/mantan-kepala-bappeda-jatim-diperiksa-kpk-kasus-ott-di-tulungagungKamis 22 Agustus 2019 20:47 WIBArie Dwi SatrioJuru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/22/337/2095456/mantan-kepala-bappeda-jatim-diperiksa-kpk-kasus-ott-di-tulungagung-XONn2v7r0p.JPGJAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Zanal Abidin dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nuwiyatno. Keduanya ditelisik oleh penyidik soal prosedur pemberian bantuan dari Pemprov Jawa Timur ke Pemkab Tulungagung. "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait prosedur pemberian bantuan dari Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019). Sedianya, Zainal Abidin dan Nurwiyatno diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR). Febri menambahkan, pihaknya telah ‎memeriksa sekira 50 orang saksi dari unsur DPRD Kabupaten Tulungagung, PNS Pemkab Tulungagung, dan pihak swasta dalam proses penyidikan kasus ini. Baca Juga: Mantan Sekda Jatim Dipanggil KPK untuk Penyidikan Ketua DPRD Tulungagung Sedangkan dalam beberapa minggu terakhir, lanjut Febri, KPK melakukan sejumlah kegiatan di Surabaya dan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat atau mantan pejabat Pemprov Jawa Timur. Sejumlah pejabat atau mantan pejabat Pemprov Jatim tersebut yakni, ‎Mantan Sekretariat Daerah Jatim, Ahmad Sukardi; Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan.Kemudian, ‎Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin; PNS Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hendry Setiawan; Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo; serta Kabid Inpraswil Bappeda Jatim, Toni Indrayanto. "Pada sejumlah saksi dari unsur pejabat di Pemprov Jawa Timur ini fokus KPK adalah pada aspek penganggaran, khususnya proses alokasi Bantuan Keuangan dari anggaran Pemprov ke Kab/Kota di Jatim, khususnya Tulungagung," ucapnya. Dalam perkara ini, Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung. Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018. Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Zanal Abidin dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nuwiyatno. Keduanya ditelisik oleh penyidik soal prosedur pemberian bantuan dari Pemprov Jawa Timur ke Pemkab Tulungagung. "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait prosedur pemberian bantuan dari Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019). Sedianya, Zainal Abidin dan Nurwiyatno diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR). Febri menambahkan, pihaknya telah ‎memeriksa sekira 50 orang saksi dari unsur DPRD Kabupaten Tulungagung, PNS Pemkab Tulungagung, dan pihak swasta dalam proses penyidikan kasus ini. Baca Juga: Mantan Sekda Jatim Dipanggil KPK untuk Penyidikan Ketua DPRD Tulungagung Sedangkan dalam beberapa minggu terakhir, lanjut Febri, KPK melakukan sejumlah kegiatan di Surabaya dan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat atau mantan pejabat Pemprov Jawa Timur. Sejumlah pejabat atau mantan pejabat Pemprov Jatim tersebut yakni, ‎Mantan Sekretariat Daerah Jatim, Ahmad Sukardi; Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan.Kemudian, ‎Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin; PNS Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hendry Setiawan; Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo; serta Kabid Inpraswil Bappeda Jatim, Toni Indrayanto. "Pada sejumlah saksi dari unsur pejabat di Pemprov Jawa Timur ini fokus KPK adalah pada aspek penganggaran, khususnya proses alokasi Bantuan Keuangan dari anggaran Pemprov ke Kab/Kota di Jatim, khususnya Tulungagung," ucapnya. Dalam perkara ini, Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung. Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018. Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.