Kementerian Investasi dinilai tidak perlu karena saat ini sudah ada BKPM.https://news.okezone.com/read/2019/08/23/337/2095570/jokowi-dinilai-tak-perlu-bentuk-kementerian-investasiidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/23/337/2095570/jokowi-dinilai-tak-perlu-bentuk-kementerian-investasihttps://news.okezone.com/read/2019/08/23/337/2095570/jokowi-dinilai-tak-perlu-bentuk-kementerian-investasiJum'at 23 Agustus 2019 09:13 WIBFahreza RizkyPresiden Jokowi. (Foto : Arif Julianto/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/23/337/2095570/jokowi-dinilai-tak-perlu-bentuk-kementerian-investasi-0HwDJSFYT5.jpgJAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu membentuk Kementerian Investasi. Pasalnya, saat ini sudah ada lembaga setingkat menteri, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikepalai Thomas Trikasih Lembong. "Untuk Kementerian Investasi tidak terlalu perlu dan urgen karena sudah ada BKPM," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada Okezone, Jumat (23/8/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/08/17/58446/298892_medium.jpg" alt="Penampilan Jokowi Pakai Baju Adat Bali di Upacara HUT ke-74 RI" width="100%" /> Ujang berpendapat, lebih baik kinerja BKPM dan lembaga terkait lainnya dimaksimalkan. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan apabila hendak membuat kementerian baru. "Tinggal dimaksimalkan saja kerja-kerja BKPM dan lembaga terkait lainnya," ucapnya. Baca Juga : PDIP Nilai Rencana Jokowi Bentuk Dua Kementerian Baru sebagai Langkah Inovatif Sementara itu, Ujang menilai Jokowi sah-sah saja bila ingin membentuk Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. Pasalnya, saat ini tantangan zaman ke depan memang berbasiskan digitalisasi sebagaimana revolusi industri 4.0. "Untuk Kementerian Digital dan Ekonomi perlu dan bagus-bagus saja karena untuk menghadapi tantangan zaman saat ini dan ke depan," tuturnya. Baca Juga : Jatah 45% Kabinet untuk Parpol, PDIP Yakin Dapat Paling Banyak JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu membentuk Kementerian Investasi. Pasalnya, saat ini sudah ada lembaga setingkat menteri, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikepalai Thomas Trikasih Lembong. "Untuk Kementerian Investasi tidak terlalu perlu dan urgen karena sudah ada BKPM," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada Okezone, Jumat (23/8/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/08/17/58446/298892_medium.jpg" alt="Penampilan Jokowi Pakai Baju Adat Bali di Upacara HUT ke-74 RI" width="100%" /> Ujang berpendapat, lebih baik kinerja BKPM dan lembaga terkait lainnya dimaksimalkan. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan apabila hendak membuat kementerian baru. "Tinggal dimaksimalkan saja kerja-kerja BKPM dan lembaga terkait lainnya," ucapnya. Baca Juga : PDIP Nilai Rencana Jokowi Bentuk Dua Kementerian Baru sebagai Langkah Inovatif Sementara itu, Ujang menilai Jokowi sah-sah saja bila ingin membentuk Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. Pasalnya, saat ini tantangan zaman ke depan memang berbasiskan digitalisasi sebagaimana revolusi industri 4.0. "Untuk Kementerian Digital dan Ekonomi perlu dan bagus-bagus saja karena untuk menghadapi tantangan zaman saat ini dan ke depan," tuturnya. Baca Juga : Jatah 45% Kabinet untuk Parpol, PDIP Yakin Dapat Paling Banyak