Adanya pengadaan anggaran mobil dinas dinilai berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini.https://news.okezone.com/read/2019/08/27/337/2097001/pks-kritik-pengadaan-mobil-dinas-presiden-menteri-di-tengah-melambatnya-ekonomiidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/27/337/2097001/pks-kritik-pengadaan-mobil-dinas-presiden-menteri-di-tengah-melambatnya-ekonomihttps://news.okezone.com/read/2019/08/27/337/2097001/pks-kritik-pengadaan-mobil-dinas-presiden-menteri-di-tengah-melambatnya-ekonomiSelasa 27 Agustus 2019 05:28 WIBHarits Tryan AkhmadMobil Dinas Kepresidenan (Foto: Youtube/Sekretariat Presiden)https://img.okezone.com/content/2019/08/27/337/2097001/pks-kritik-pengadaan-mobil-dinas-presiden-menteri-di-tengah-melambatnya-ekonomi-i1w3VFK84l.jpgJAKARTA - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengaku tak sepakat dengan rencana pemerintah yang mengalokasikan dana Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden, menteri dan pejabat setingakatnya. Menurut Suhud, adanya pengadaan anggaran mobil dinas yang cukup besar berbanding balik dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini. "Ekonomi sedang melambat dan kas negara sedang defisit. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan-pengamatan dan berempati kepada rakyat," ungkap Suhud kepada Okezone, Selasa (27/8/2019). Baca Juga: Gerindra Minta Mobil Dinas Menteri Tak Usah Mahal Seharusnya, lanjut dia, pemerintah fokus kepada permasalahan ekonomi. Apalagi rakyat masih menunggu realisasi dari janji-janji Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat. "Sebaiknya jangan bicara fasilitas sebelum tunjukkan kinerja," tuturnya. Sebagaimana diketahui pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada medio Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dibutuhkan untuk ini lebih dari Rp147 miliar.JAKARTA - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengaku tak sepakat dengan rencana pemerintah yang mengalokasikan dana Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden, menteri dan pejabat setingakatnya. Menurut Suhud, adanya pengadaan anggaran mobil dinas yang cukup besar berbanding balik dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini. "Ekonomi sedang melambat dan kas negara sedang defisit. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan-pengamatan dan berempati kepada rakyat," ungkap Suhud kepada Okezone, Selasa (27/8/2019). Baca Juga: Gerindra Minta Mobil Dinas Menteri Tak Usah Mahal Seharusnya, lanjut dia, pemerintah fokus kepada permasalahan ekonomi. Apalagi rakyat masih menunggu realisasi dari janji-janji Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat. "Sebaiknya jangan bicara fasilitas sebelum tunjukkan kinerja," tuturnya. Sebagaimana diketahui pengadaan mobil dinas baru untuk menteri sudah dimulai pada medio Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dibutuhkan untuk ini lebih dari Rp147 miliar.