Partai Nasdem minta Pemprov DKI untuk segera menerbitkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan prabayarhttps://news.okezone.com/read/2019/08/27/338/2096996/atasi-kemacetan-fraksi-nasdem-minta-pemprov-dki-segera-terapkan-erpidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/27/338/2096996/atasi-kemacetan-fraksi-nasdem-minta-pemprov-dki-segera-terapkan-erphttps://news.okezone.com/read/2019/08/27/338/2096996/atasi-kemacetan-fraksi-nasdem-minta-pemprov-dki-segera-terapkan-erpSelasa 27 Agustus 2019 03:32 WIBFadel PrayogaIlustrasi Kemacetan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/08/27/338/2096996/atasi-kemacetan-fraksi-nasdem-minta-pemprov-dki-segera-terapkan-erp-SZgEnQV6ii.jpgJAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta asal Partai Nasdem, Wibi Andrino meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menerbitkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan prabayar. Sehingga, masyarakat dipaksa menggunakan transportasi umum untuk berkaktivitas. Ia menyebut, permintaan itu sebagai upaya untuk mengurangi volume kemacetan di jalanan Ibu Kota. "Untuk masalah kemacetan, kami mendukung upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain perluasan ganjil genap, kami juga ingin Electronic Road Pricing atau ERP bisa segera direalisasikan," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Ia menuturkan, pihaknya bertekad melahirkan terobosan baru di ibukota. Salah satunya, dengan menjadikan Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi rumah rakyat bagi warga Jakarta melalui adanya posko pengaduan. Baca Juga: Korlantas Polri Nilai ERP Lebih Solutif dari Ganjil Genap Wibi menyebut, posko pengaduan itu terinspirasi gaya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok. "Setiap pagi kami akan membuka layanan penerimaan laporan dari warga dengan juga menghadirkan tujuh anggota Fraksi Partai Nasdem untuk piket secara bergantian," ujarnya. Ia menjelaskan, selain anggota Fraksi Nasdem, nantinya juga akan diikutsertakan tim-tim advokasi untuk bisa ikut mendampingi agar laporan atau masukan warga bisa ditindaklanjuti secara komprehensif. "Tak kalah penting, kami menginginkannya adanya semacam fraksi balkon. Fraksi balkon ini bisa menjadi spesial karena bisa mengakomodir warga yang ingin hadir atau mengetahui langsung jalannya rapat paripurna," kata dia.JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta asal Partai Nasdem, Wibi Andrino meminta kepada Pemprov DKI untuk segera menerbitkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan prabayar. Sehingga, masyarakat dipaksa menggunakan transportasi umum untuk berkaktivitas. Ia menyebut, permintaan itu sebagai upaya untuk mengurangi volume kemacetan di jalanan Ibu Kota. "Untuk masalah kemacetan, kami mendukung upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain perluasan ganjil genap, kami juga ingin Electronic Road Pricing atau ERP bisa segera direalisasikan," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Ia menuturkan, pihaknya bertekad melahirkan terobosan baru di ibukota. Salah satunya, dengan menjadikan Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi rumah rakyat bagi warga Jakarta melalui adanya posko pengaduan. Baca Juga: Korlantas Polri Nilai ERP Lebih Solutif dari Ganjil Genap Wibi menyebut, posko pengaduan itu terinspirasi gaya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok. "Setiap pagi kami akan membuka layanan penerimaan laporan dari warga dengan juga menghadirkan tujuh anggota Fraksi Partai Nasdem untuk piket secara bergantian," ujarnya. Ia menjelaskan, selain anggota Fraksi Nasdem, nantinya juga akan diikutsertakan tim-tim advokasi untuk bisa ikut mendampingi agar laporan atau masukan warga bisa ditindaklanjuti secara komprehensif. "Tak kalah penting, kami menginginkannya adanya semacam fraksi balkon. Fraksi balkon ini bisa menjadi spesial karena bisa mengakomodir warga yang ingin hadir atau mengetahui langsung jalannya rapat paripurna," kata dia.