Pada masa Presiden AS Barack Obama, situs Kemenlu AS menampilkan Palestina dalam situs Kemenlu AShttps://news.okezone.com/read/2019/08/28/18/2097714/nama-palestina-hilang-dari-situs-kemenlu-amerika-serikatidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/28/18/2097714/nama-palestina-hilang-dari-situs-kemenlu-amerika-serikathttps://news.okezone.com/read/2019/08/28/18/2097714/nama-palestina-hilang-dari-situs-kemenlu-amerika-serikatRabu 28 Agustus 2019 15:50 WIBRachmat FahzrySeorang perempuan memegang bendera Palestina. (Foto/Reuters)https://img.okezone.com/content/2019/08/28/18/2097714/nama-palestina-hilang-dari-situs-kemenlu-amerika-serikat-IfSfz7TZwJ.jpgRAMALLAH - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus "Wilayah Palestina" dari daftar situs negara dan wilayah di Timur Tengah, memicu kecaman dari Palestina. Penghapusan wilayah Palestina diketahui pada oleh Aaron Magid, jurnalis serta analis masalah Timur Tengah. Ia mengunggah dalam Twitter potongan gambar situs Kemenlu AS yang tidak menyertakan Palestina Kemenlu AS. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Just noticed this: <a href="https://twitter.com/StateDept?ref_src=twsrc%5Etfw">@StateDept</a> has removed Palestinians completely from the Middle East. It used to be Palestinian territories or the Palestinian Authority. Now, Palestinians don't exist <a href="https://t.co/zCGNfuaizy">https://t.co/zCGNfuaizy</a> <a href="https://t.co/n59IMwTwHZ">pic.twitter.com/n59IMwTwHZ</a></p>— Aaron Magid (@AaronMagid) <a href="https://twitter.com/AaronMagid/status/1164889191098081280?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Pada masa Presiden AS Barack Obama, situs Kemenlu AS menampilkan Palestina dalam situs Kemenlu AS. Hal itu dapat terlihat dari arsip situs tersebut. "Itu gila. Orang-orang Palestina tidak ke mana-mana. Kepentingan AS membutuhkan keterlibatan dengan mereka. Israel sendiri masih bekerja sama dengan Otoritas Palestina dalam berbagai cara,” cuit Dan Shapiro, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Israel pada masa Obama mengutip Time of Israel, Rabu (28/8/2019). <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Under Obama, the State Dept’s Bureau of Near Eastern Affairs included the Palestinian Terrorities on the list of countries and other areas in its portfolio. Under Trump, they’re off the list. (1: <a href="https://t.co/j8XCp840cv">https://t.co/j8XCp840cv</a>; 2: <a href="https://t.co/QMkGDQZGuk">https://t.co/QMkGDQZGuk</a>) via <a href="https://twitter.com/AaronMagid?ref_src=twsrc%5Etfw">@AaronMagid</a> <a href="https://t.co/zQ5GriiaMt">pic.twitter.com/zQ5GriiaMt</a></p>— southpaw (@nycsouthpaw) <a href="https://twitter.com/nycsouthpaw/status/1165394060359733248?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi penghilangan Palestina dari situs AS adalah ide yang sangat ekstrem. "Penurunan (nama Palestina) belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Amerika," katanya Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam AS karena menghapus Palestina dari situs resminya. "Pemerintah AS saat ini mengimplementasikan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pers.RAMALLAH - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus "Wilayah Palestina" dari daftar situs negara dan wilayah di Timur Tengah, memicu kecaman dari Palestina. Penghapusan wilayah Palestina diketahui pada oleh Aaron Magid, jurnalis serta analis masalah Timur Tengah. Ia mengunggah dalam Twitter potongan gambar situs Kemenlu AS yang tidak menyertakan Palestina Kemenlu AS. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Just noticed this: <a href="https://twitter.com/StateDept?ref_src=twsrc%5Etfw">@StateDept</a> has removed Palestinians completely from the Middle East. It used to be Palestinian territories or the Palestinian Authority. Now, Palestinians don't exist <a href="https://t.co/zCGNfuaizy">https://t.co/zCGNfuaizy</a> <a href="https://t.co/n59IMwTwHZ">pic.twitter.com/n59IMwTwHZ</a></p>— Aaron Magid (@AaronMagid) <a href="https://twitter.com/AaronMagid/status/1164889191098081280?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Pada masa Presiden AS Barack Obama, situs Kemenlu AS menampilkan Palestina dalam situs Kemenlu AS. Hal itu dapat terlihat dari arsip situs tersebut. "Itu gila. Orang-orang Palestina tidak ke mana-mana. Kepentingan AS membutuhkan keterlibatan dengan mereka. Israel sendiri masih bekerja sama dengan Otoritas Palestina dalam berbagai cara,” cuit Dan Shapiro, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Israel pada masa Obama mengutip Time of Israel, Rabu (28/8/2019). <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Under Obama, the State Dept’s Bureau of Near Eastern Affairs included the Palestinian Terrorities on the list of countries and other areas in its portfolio. Under Trump, they’re off the list. (1: <a href="https://t.co/j8XCp840cv">https://t.co/j8XCp840cv</a>; 2: <a href="https://t.co/QMkGDQZGuk">https://t.co/QMkGDQZGuk</a>) via <a href="https://twitter.com/AaronMagid?ref_src=twsrc%5Etfw">@AaronMagid</a> <a href="https://t.co/zQ5GriiaMt">pic.twitter.com/zQ5GriiaMt</a></p>— southpaw (@nycsouthpaw) <a href="https://twitter.com/nycsouthpaw/status/1165394060359733248?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi penghilangan Palestina dari situs AS adalah ide yang sangat ekstrem. "Penurunan (nama Palestina) belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Amerika," katanya Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam AS karena menghapus Palestina dari situs resminya. "Pemerintah AS saat ini mengimplementasikan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pers.