Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).https://news.okezone.com/read/2019/08/29/337/2097917/pan-harap-pemerintah-melakukan-kajian-dalam-mindahkan-ibu-kotaidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/29/337/2097917/pan-harap-pemerintah-melakukan-kajian-dalam-mindahkan-ibu-kotahttps://news.okezone.com/read/2019/08/29/337/2097917/pan-harap-pemerintah-melakukan-kajian-dalam-mindahkan-ibu-kotaKamis 29 Agustus 2019 00:10 WIBHarits Tryan AkhmadDesign ibu kota di Kaltim (Foto: dokumen PUPR)https://img.okezone.com/content/2019/08/29/337/2097917/pan-harap-pemerintah-melakukan-kajian-dalam-mindahkan-ibu-kota-gouhElfrnb.png JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Merespon hal itu, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi mengingatkan agar pemerintah dapat terlebih memperhatikan payung hukum agar tak menyalahi peraturan perundang-undangan. “Kita punya UU yang sangat bagus, sehingga tidak bisa langsung pindah ibu kota. Tapi memang perlu penataan secara dengan plan lebih baik. Nah itu tadi undang-undangnya harus ada,” kata Intan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).  Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Sejalan dengan Konstitusi Selain itu, lanjut Intan, diharapkan pemerintah juga melakukan kajian secara matang. Sebab dalam memindahkan ibu kota harus memperhatikan beberapa aspek yang ada. "Sehingga memindahkan saja tidak gampang, harus benar-benar dikaji mendalam,” ujarnya.  Baca juga: PKB Minta Pemerintah Terbuka soal Kepemilikan Lahan di Ibu Kota Baru Selain itu, dia meningatkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara tidak terlalu membebankan anggaran negara, agar kalau tidak maka alokasi untuk kesejahteraan rakyat akan terabaikan. "Jangan sampai kemudian beban kita menjadi lebih besar karena hutang. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) itu tinggi yang harus menurut saya menjadi perhatian pemeritah," tandas dia. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Merespon hal itu, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi mengingatkan agar pemerintah dapat terlebih memperhatikan payung hukum agar tak menyalahi peraturan perundang-undangan. “Kita punya UU yang sangat bagus, sehingga tidak bisa langsung pindah ibu kota. Tapi memang perlu penataan secara dengan plan lebih baik. Nah itu tadi undang-undangnya harus ada,” kata Intan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).  Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Sejalan dengan Konstitusi Selain itu, lanjut Intan, diharapkan pemerintah juga melakukan kajian secara matang. Sebab dalam memindahkan ibu kota harus memperhatikan beberapa aspek yang ada. "Sehingga memindahkan saja tidak gampang, harus benar-benar dikaji mendalam,” ujarnya.  Baca juga: PKB Minta Pemerintah Terbuka soal Kepemilikan Lahan di Ibu Kota Baru Selain itu, dia meningatkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara tidak terlalu membebankan anggaran negara, agar kalau tidak maka alokasi untuk kesejahteraan rakyat akan terabaikan. "Jangan sampai kemudian beban kita menjadi lebih besar karena hutang. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) itu tinggi yang harus menurut saya menjadi perhatian pemeritah," tandas dia.