Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan potensi risiko bencana di wilayah ibu kota yang baru relatif rendah. https://news.okezone.com/read/2019/08/31/337/2098921/bnpb-pengendalian-tata-ruang-di-ibu-kota-baru-menjadi-kunciidhttps://news.okezone.com/read/2019/08/31/337/2098921/bnpb-pengendalian-tata-ruang-di-ibu-kota-baru-menjadi-kuncihttps://news.okezone.com/read/2019/08/31/337/2098921/bnpb-pengendalian-tata-ruang-di-ibu-kota-baru-menjadi-kunciSabtu 31 Agustus 2019 14:31 WIBFahreza RizkyFoto Ilustrasi shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2019/08/31/337/2098921/bnpb-pengendalian-tata-ruang-di-ibu-kota-baru-menjadi-kunci-804ymr1Uaz.jpg JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan potensi risiko bencana di wilayah ibu kota yang baru relatif rendah. Karena itu, pengendalian tata ruang menjadi kunci supaya meminimalisir potensi bencana tersebut. "Harus pengendalian tata ruang berbasis risiko. Kuncinya di situ," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja saat berbincang dengan Okezone, beberapa waktu lalu. Bencana terjadi karena aktivitas alam yang tidak bisa dihindari manusia, misalnya gempa bumi. Lalu ada pula tipologi bencana yang terjadi akibat ulah manusia sendiri, misalnya saja banjir.   Karena itu, penataan wilayah atau tata ruang yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ibu kota. Jangan sampai masalah yang ada di Jakarta kembali terjadi di wilayah ibu kota baru. "Yang penting adalah bagaimana kita menata yang awalnya bagus, bisa lebih bagus. Di situ kuncinya. Kalau lebih buruk bisa jadi bencana. Caranya adalah lingkungan benar-benar dijaga," terang Wisnu. Satu di antara contoh pengendalian tata ruang berbasis risiko, bisa diwujudkan dengan tidak membangun bangunan di titik-titik rawan bencana. Sebaiknya, di titik tersebut dijadikan area konservasi sehingga meminimalisir bencana. "Penempatan bangunan di titik merah jangan dipakai, lebih baik dikonservasi lahannya. Jadi harus dijaga mumpung lahannya bagus. Jangan kembali lagi sangat crowded kotanya. Tergantung kita menjaga konsistensi merencanakan yang sudah bagus," ucap Wisnu.   Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi memutuskan Ibu Kota akan dipindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yakni di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Uang Rp466 triliun tersebut rencananya bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta. JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan potensi risiko bencana di wilayah ibu kota yang baru relatif rendah. Karena itu, pengendalian tata ruang menjadi kunci supaya meminimalisir potensi bencana tersebut. "Harus pengendalian tata ruang berbasis risiko. Kuncinya di situ," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja saat berbincang dengan Okezone, beberapa waktu lalu. Bencana terjadi karena aktivitas alam yang tidak bisa dihindari manusia, misalnya gempa bumi. Lalu ada pula tipologi bencana yang terjadi akibat ulah manusia sendiri, misalnya saja banjir.   Karena itu, penataan wilayah atau tata ruang yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ibu kota. Jangan sampai masalah yang ada di Jakarta kembali terjadi di wilayah ibu kota baru. "Yang penting adalah bagaimana kita menata yang awalnya bagus, bisa lebih bagus. Di situ kuncinya. Kalau lebih buruk bisa jadi bencana. Caranya adalah lingkungan benar-benar dijaga," terang Wisnu. Satu di antara contoh pengendalian tata ruang berbasis risiko, bisa diwujudkan dengan tidak membangun bangunan di titik-titik rawan bencana. Sebaiknya, di titik tersebut dijadikan area konservasi sehingga meminimalisir bencana. "Penempatan bangunan di titik merah jangan dipakai, lebih baik dikonservasi lahannya. Jadi harus dijaga mumpung lahannya bagus. Jangan kembali lagi sangat crowded kotanya. Tergantung kita menjaga konsistensi merencanakan yang sudah bagus," ucap Wisnu.   Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi memutuskan Ibu Kota akan dipindah ke Kalimantan Timur. Lokasi tepatnya yakni di sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Uang Rp466 triliun tersebut rencananya bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.