Politikus PDIP Eva Kusuma mengatakan, Papua selama ini sudah mendapatkan keistimewaan sehingga tak perlu lagi referendum.https://news.okezone.com/read/2019/09/01/337/2099184/pdip-nilai-papua-tak-perlu-referendum-karena-sudah-otonomi-khususidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/01/337/2099184/pdip-nilai-papua-tak-perlu-referendum-karena-sudah-otonomi-khusushttps://news.okezone.com/read/2019/09/01/337/2099184/pdip-nilai-papua-tak-perlu-referendum-karena-sudah-otonomi-khususMinggu 01 September 2019 08:46 WIBMuhamad RizkyEva Kusuma Sundari (Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/01/337/2099184/pdip-nilai-papua-tak-perlu-referendum-karena-sudah-otonomi-khusus-Xw2ePyTiTa.jpgJAKARTA – Rakyat Papua kembali menyuarakan tuntutan referendum dengan opsi merdeka dalam berbagai forum termasuk unjuk rasa memprotes tindakan diskriminasi serta rasisme terhadap etnis Papua di Jawa Timur. PDI Perjuangan tak setuju referendum digelar di Papua dan Papua Barat. Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, Papua selama ini sudah mendapatkan keistimewaan berupa otonomi khusus, sehingga tidak perlu dibikin refrendum. "Sama sekali enggak ada alasan (referendum) karena banyak sekali keistimewaan dari Indonesia buat Papua, afirmasi-afirmasinya (program untuk Papua) luar biasa terutama selama Jokowi memimpin," kata Eva kepada Okezone, Minggu (1/9/2019). Menurut Eva, tindakan rasisme terhadap etnis Papua yang terjadi di Jawa Timur bukan alasan menuntut referendum. Karena pemerintah sendiri mengutuk perilaku rasis. Sikap intoleransi terhadap perbedaan yang terjadi di Malang dan Surabaya, kata Eva, adalah perilaku oknum masyarakat yang terpapar paham yang keliru dan pelakunya sudah mulai ditindak. Eva mengklaim, Papua selama ini diberi sejumlah keistimewaan seperti mendapat kucuran dana otsus melimpah dari pemerintah pusat tiap tahunnya. "Keistimewaan di Papua sudah sejak Undang-Undang Otsus diterapkan, paling tidak itu ada dana otsus Rp20 triliun per tahun," ujar dia. Baca juga: Rakyat Papua Tuntut Referendum, Pemerintah Diminta Instrospeksi Diri Dengan dana segitu banyak, Papua berkesampatan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta memajukan daerahnya jika angggaran tersebut dikelola dengan baik. Baca juga: Pemerintah Harusnya Hukum Pelaku Rasis, Bukan Kirim Pasukan Tambahan ke Papua "Kalau bisa digunakan dengan baik harusnya (Papua) bisa menyalip provinsi yang lain, tapi selalu dana otsus tidak mau dieriksa BPK sehingga kita tahu dana otsus tidak optimal, jadi kedepan kita harus pastikan dana itu untuk kemajuan rakyat karena luar biasa dibanding daerah lain," sambung Eva.Selama ini, menurut Eva, Papua sudah diberikan kewenangan mengelola daerahnya sendiri melalui otonomi khusus, sehingga dinilai tak perlu lagi referendum untuk memerdekakan diri. "Wewenang dana otsus itu full kepada daerah bukan seperti dana desa boleh dipakai untuk (hal tertentu) tapi seluruhnya dikelola pemimpin di Papua sana, jadi ini peluang yang bagus kalau ada akuntabilitas dalam penggunaan dana otsus tersebut," terangnya.JAKARTA – Rakyat Papua kembali menyuarakan tuntutan referendum dengan opsi merdeka dalam berbagai forum termasuk unjuk rasa memprotes tindakan diskriminasi serta rasisme terhadap etnis Papua di Jawa Timur. PDI Perjuangan tak setuju referendum digelar di Papua dan Papua Barat. Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, Papua selama ini sudah mendapatkan keistimewaan berupa otonomi khusus, sehingga tidak perlu dibikin refrendum. "Sama sekali enggak ada alasan (referendum) karena banyak sekali keistimewaan dari Indonesia buat Papua, afirmasi-afirmasinya (program untuk Papua) luar biasa terutama selama Jokowi memimpin," kata Eva kepada Okezone, Minggu (1/9/2019). Menurut Eva, tindakan rasisme terhadap etnis Papua yang terjadi di Jawa Timur bukan alasan menuntut referendum. Karena pemerintah sendiri mengutuk perilaku rasis. Sikap intoleransi terhadap perbedaan yang terjadi di Malang dan Surabaya, kata Eva, adalah perilaku oknum masyarakat yang terpapar paham yang keliru dan pelakunya sudah mulai ditindak. Eva mengklaim, Papua selama ini diberi sejumlah keistimewaan seperti mendapat kucuran dana otsus melimpah dari pemerintah pusat tiap tahunnya. "Keistimewaan di Papua sudah sejak Undang-Undang Otsus diterapkan, paling tidak itu ada dana otsus Rp20 triliun per tahun," ujar dia. Baca juga: Rakyat Papua Tuntut Referendum, Pemerintah Diminta Instrospeksi Diri Dengan dana segitu banyak, Papua berkesampatan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta memajukan daerahnya jika angggaran tersebut dikelola dengan baik. Baca juga: Pemerintah Harusnya Hukum Pelaku Rasis, Bukan Kirim Pasukan Tambahan ke Papua "Kalau bisa digunakan dengan baik harusnya (Papua) bisa menyalip provinsi yang lain, tapi selalu dana otsus tidak mau dieriksa BPK sehingga kita tahu dana otsus tidak optimal, jadi kedepan kita harus pastikan dana itu untuk kemajuan rakyat karena luar biasa dibanding daerah lain," sambung Eva.Selama ini, menurut Eva, Papua sudah diberikan kewenangan mengelola daerahnya sendiri melalui otonomi khusus, sehingga dinilai tak perlu lagi referendum untuk memerdekakan diri. "Wewenang dana otsus itu full kepada daerah bukan seperti dana desa boleh dipakai untuk (hal tertentu) tapi seluruhnya dikelola pemimpin di Papua sana, jadi ini peluang yang bagus kalau ada akuntabilitas dalam penggunaan dana otsus tersebut," terangnya.