Komisi I DPR akan memanggil Menlu, Panglima TNI, Menhan, dan BIN terkait pembatasan WNA ke Papua.https://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100030/dpr-dukung-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100030/dpr-dukung-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papuahttps://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100030/dpr-dukung-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papuaSelasa 03 September 2019 12:37 WIBHarits Tryan AkhmadEmpat WNA Australia dideportasi karena diduga ikut demo tuntut Papua merdeka. (Foto : iNews TV/Chanry Andrew S)https://img.okezone.com/content/2019/09/03/337/2100030/dpr-dukung-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua-DfRwpkZwaX.jpgJAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mendukung langkah pemerintah membatasi akses kedatangan warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat. Hal ini menyusul empat WNA asal Australia yang diduga terlibat dalam demonstrasi menuntut Papua merdeka. "Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Terkait peristiwa tersebut, Komisi I pun bakal memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan pihak terkait lainnya, di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Kami akan panggil Menlu hari Kamis (5/9/2019-red) dan akan rapat dengan bersama Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Menkominfo," tutur dia. Selain itu, pemanggilan itu bertujuan untuk memintai keterangan terkait pemblokiran akses internet yang masih terjadi di bumi Cendrawasih. Komisi I DPR akan meminta penjelasan dari Menkominfo terkait pemblokiran internet di Papua. "Kami akan lihat besok penjelasan Menkominfo seperti apa. Kami akan bisa menilai. Kami kan enggak bisa menilai dari luar, kami sebagai mitra Komisi I, Menkominfo akan kita minta keterangannya, baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi," tutur Kharis. Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dirinya sudah rapat dengan Menlu Retno LP Marsudi terkait dugaan keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/08/30/58596/299952_medium.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto Paparkan Kondisi Terkini di Papua"  width="100%" /> Hasilnya, akses kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi untuk sementara hingga situasi benar-benar kondusif. Baca Juga : Ini Asal Mula 4 Warga Australia Ikut Aksi Referendum di Kota Sorong-Papua "Jadi, kemarin saat rapat dengan Menlu (Retno Marsudi-red) dan sudah memastikan sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini," ucap Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Baca Juga : Menhub Akan Koordinasi Terkait Pembatasan WNA Masuk ke PapuaJAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mendukung langkah pemerintah membatasi akses kedatangan warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat. Hal ini menyusul empat WNA asal Australia yang diduga terlibat dalam demonstrasi menuntut Papua merdeka. "Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Terkait peristiwa tersebut, Komisi I pun bakal memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan pihak terkait lainnya, di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Kami akan panggil Menlu hari Kamis (5/9/2019-red) dan akan rapat dengan bersama Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Menkominfo," tutur dia. Selain itu, pemanggilan itu bertujuan untuk memintai keterangan terkait pemblokiran akses internet yang masih terjadi di bumi Cendrawasih. Komisi I DPR akan meminta penjelasan dari Menkominfo terkait pemblokiran internet di Papua. "Kami akan lihat besok penjelasan Menkominfo seperti apa. Kami akan bisa menilai. Kami kan enggak bisa menilai dari luar, kami sebagai mitra Komisi I, Menkominfo akan kita minta keterangannya, baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi," tutur Kharis. Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dirinya sudah rapat dengan Menlu Retno LP Marsudi terkait dugaan keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/08/30/58596/299952_medium.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto Paparkan Kondisi Terkini di Papua"  width="100%" /> Hasilnya, akses kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi untuk sementara hingga situasi benar-benar kondusif. Baca Juga : Ini Asal Mula 4 Warga Australia Ikut Aksi Referendum di Kota Sorong-Papua "Jadi, kemarin saat rapat dengan Menlu (Retno Marsudi-red) dan sudah memastikan sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini," ucap Wiranto saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 2 September 2019. Baca Juga : Menhub Akan Koordinasi Terkait Pembatasan WNA Masuk ke Papua