<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>PDIP Setuju Pemerintah Batasi Akses WNA ke Papua</title><description>Menurutnya, sebagai negara berdaulat, Indonesia harus membatasi pihak asing dalam menyelesaikan masalah di Papua.</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua"/><item><title>PDIP Setuju Pemerintah Batasi Akses WNA ke Papua</title><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua</guid><pubDate>Selasa 03 September 2019 16:53 WIB</pubDate><dc:creator>Harits Tryan Akhmad</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua-HHA5a70a5J.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/09/03/337/2100174/pdip-setuju-pemerintah-batasi-akses-wna-ke-papua-HHA5a70a5J.jpg</image><title>Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan terhadap warga negara asing (WNA) untuk masuk ke Papua merupakan langkah yang tepat.

&quot;Saya kira sebagai negara yang berdaulat, kita bisa membatasi. Enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka mengindikasikan keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalkan masalah Papua ini,&quot; ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengatakan bakal membatasi akses kedatangan WNA ke Papua dan Papua Barat. Hal ini menyusul empat WNA asal Australia yang diduga terlibat dalam demonstrasi Papua merdeka.



Menurut Andres, negara lain menilai konflik yang terjadi di Papua adalah isu rasial dan diskriminasi. Padahal, menurutnya masalah sebenarnya di Papua bukanlah seperti itu. Karena itu, menurut dia, pemerintah mempunyai tantangan dalam menangani kasus ini.

&quot;Nah ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini,&quot; katanya.

Baca Juga : Polri Ungkap Peran Benny Wenda Terkait Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Andreas mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan secaa kebudayaan untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih, julukan Papua.

&quot;Tetapi, pemerintah dalam hal ini secepatnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendekatan kebudayaan,&quot; tuturnya.

Baca Juga : Selesaikan Konflik di Papua, Ma'ruf Amin: Ikuti Cara Gus Dur






</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan terhadap warga negara asing (WNA) untuk masuk ke Papua merupakan langkah yang tepat.

&quot;Saya kira sebagai negara yang berdaulat, kita bisa membatasi. Enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka mengindikasikan keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalkan masalah Papua ini,&quot; ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengatakan bakal membatasi akses kedatangan WNA ke Papua dan Papua Barat. Hal ini menyusul empat WNA asal Australia yang diduga terlibat dalam demonstrasi Papua merdeka.



Menurut Andres, negara lain menilai konflik yang terjadi di Papua adalah isu rasial dan diskriminasi. Padahal, menurutnya masalah sebenarnya di Papua bukanlah seperti itu. Karena itu, menurut dia, pemerintah mempunyai tantangan dalam menangani kasus ini.

&quot;Nah ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini,&quot; katanya.

Baca Juga : Polri Ungkap Peran Benny Wenda Terkait Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Andreas mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan secaa kebudayaan untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih, julukan Papua.

&quot;Tetapi, pemerintah dalam hal ini secepatnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendekatan kebudayaan,&quot; tuturnya.

Baca Juga : Selesaikan Konflik di Papua, Ma'ruf Amin: Ikuti Cara Gus Dur






</content:encoded></item></channel></rss>
