KPK mengaku belum mengetahui adanya pembahasan revisi Undang-Undang KPK dan mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan.https://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101002/dpr-optimistis-presiden-jokowi-setuju-revisi-uu-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101002/dpr-optimistis-presiden-jokowi-setuju-revisi-uu-kpkhttps://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101002/dpr-optimistis-presiden-jokowi-setuju-revisi-uu-kpkKamis 05 September 2019 14:18 WIBHarits Tryan AkhmadWakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/05/337/2101002/dpr-optimistis-presiden-jokowi-setuju-revisi-uu-kpk-oYSPLA0j97.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengaku optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sependapat dengan DPR terkait usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Ya saya optimis karena ini bangun sistem. Karena kemarin beliau bangun sistem omongannya," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Baca Juga:Masinton: Ada 4 Hal Perlu Direvisi dalam Undang-Undang KPK  Sebelumnya, KPK mengaku belum mengetahui adanya pembahasan revisi Undang-Undang KPK dan mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Karena itulah, KPK menolak adanya rencana revisi undang-undang untuk lembaganya.   Soal itu, Politikus Gerindra ini mengingatkan sebuah undang-undang untuk direvisi atau tidak merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Sementara KPK hanya sebagai pelaksana undang-undang tidak mempunyai wewenang untuk menolak. "KPK itu apa sih? KPK itu pelaksana undang-undang bukan pembuat undang-undang. Ini kan yang aneh KPK menolak mereka bukan pembuat undang-undang. Masa pelaksana undang-undang menolak, pemerintah dan DPR lah yang punya kapasitas melihat," ujarnya. Desmond pun menjelaskan bila adanya revisi Undang-Undang KPK bukan sebagai bentuk upaya melakuka pelemahan terhadap lembaga antirasuah ini. "Pada dasarnya tidak melemahkan KPK," katanya. Baca Juga: KPK Tolak Revisi Undang-Undang yang Dibahas DPR Hari Ini  Sebelumnya, dalam rapat paripurna seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi usul inisiatif dari DPR.JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengaku optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sependapat dengan DPR terkait usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Ya saya optimis karena ini bangun sistem. Karena kemarin beliau bangun sistem omongannya," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Baca Juga:Masinton: Ada 4 Hal Perlu Direvisi dalam Undang-Undang KPK  Sebelumnya, KPK mengaku belum mengetahui adanya pembahasan revisi Undang-Undang KPK dan mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Karena itulah, KPK menolak adanya rencana revisi undang-undang untuk lembaganya.   Soal itu, Politikus Gerindra ini mengingatkan sebuah undang-undang untuk direvisi atau tidak merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Sementara KPK hanya sebagai pelaksana undang-undang tidak mempunyai wewenang untuk menolak. "KPK itu apa sih? KPK itu pelaksana undang-undang bukan pembuat undang-undang. Ini kan yang aneh KPK menolak mereka bukan pembuat undang-undang. Masa pelaksana undang-undang menolak, pemerintah dan DPR lah yang punya kapasitas melihat," ujarnya. Desmond pun menjelaskan bila adanya revisi Undang-Undang KPK bukan sebagai bentuk upaya melakuka pelemahan terhadap lembaga antirasuah ini. "Pada dasarnya tidak melemahkan KPK," katanya. Baca Juga: KPK Tolak Revisi Undang-Undang yang Dibahas DPR Hari Ini  Sebelumnya, dalam rapat paripurna seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi usul inisiatif dari DPR.