Laode M Syarif menyatakan secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK.https://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101004/laode-m-syarif-sebut-dpr-bahas-revisi-uu-kpk-diam-diamidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101004/laode-m-syarif-sebut-dpr-bahas-revisi-uu-kpk-diam-diamhttps://news.okezone.com/read/2019/09/05/337/2101004/laode-m-syarif-sebut-dpr-bahas-revisi-uu-kpk-diam-diamKamis 05 September 2019 14:23 WIBArie Dwi SatrioLaode M Syarif.https://img.okezone.com/content/2019/09/05/337/2101004/laode-m-syarif-sebut-dpr-bahas-revisi-uu-kpk-diam-diam-bJYxMmxYov.JPGJAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan ‎Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) lembaganya. Kata Syarif, KPK belum membutuhkan revisi UU. "Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," kata Syarif kepada Okezone, Kamis (5/9/2019). Menurut Syarif, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR dilakukan secara senyap atau diam-diam. DPR mengusulkan revisi UU tersebut tanpa melibatkan KPK dan masyarakat. "Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat ‎yang diwakilinya. Sangat menyedihkan," ujarnya. ‎Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar hari ini. Dalam Rapat Paripurna, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut.JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan ‎Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) lembaganya. Kata Syarif, KPK belum membutuhkan revisi UU. "Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK," kata Syarif kepada Okezone, Kamis (5/9/2019). Menurut Syarif, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR dilakukan secara senyap atau diam-diam. DPR mengusulkan revisi UU tersebut tanpa melibatkan KPK dan masyarakat. "Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat ‎yang diwakilinya. Sangat menyedihkan," ujarnya. ‎Sekadar informasi, DPR telah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK tersebut dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar hari ini. Dalam Rapat Paripurna, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR akan menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut.