Jika melihat sejarah, ada penyemaian nasionalisme yang berbeda antara Papua dan daerah lain.https://news.okezone.com/read/2019/09/08/337/2102064/menjaga-kedaulatan-negara-di-tanah-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/08/337/2102064/menjaga-kedaulatan-negara-di-tanah-papuahttps://news.okezone.com/read/2019/09/08/337/2102064/menjaga-kedaulatan-negara-di-tanah-papuaMinggu 08 September 2019 11:06 WIBStepi Anriani. (Dok Pribadi)https://img.okezone.com/content/2019/09/08/337/2102064/menjaga-kedaulatan-negara-di-tanah-papua-HLgiUdNRJT.jpgAkar Masalah Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang merdeka tahun 1945. Papua masih dikuasai Belanda saat itu sehingga dari tahun 1945 sampai 1969 (saat Pepera), negara tidak hadir di sana. Jika melihat sejarah ini, ada penyemaian nasionalisme yang berbeda dengan daerah lain, sehingga starting condition-nya berbeda dengan daerah lain. Masih adanya kelompok separatis bersenjata Papua di Pegunungan Tengah seperti salah satu contoh peristiwa di Nduga, penyanderaan warga di Timika, tewasnya anggota TNI, kontak tembak dan beragam eksistensi kelompok muda di media sosial, juga internasionalisasi dari kelompok politik yang terwadahi dalam organisasi ULMWP (United Liberation For West Papua Movement) merupakan bukti seriusnya permasalahan di Papua. Sedikitnya terdapat 8 perspektif dalam melihat permasalahan di Papua yaitu perspektif politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, hukum dan HAM, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf kalla juga melakukan berbagai kegiatan dan program hampir di semua aspek, walaupun demikian ketika isu rasisme bergulir di pertengahan Agustus kemudian muncul kembali pihak-pihak yang menginginkan referendum atau Papua Merdeka Seolah-olah semua program pemerintah seperti terlupakan. Dalam Updating Papua Road Map LIPI Tahun 2012, permasalahan di Papua dibagi menjadi tiga, yaitu internasionalisasi isu Papua; penyelesaian masalah HAM; dan perkembangan serta implementasi otsus. Kedaulatan Negara di Papua Berkembangnya isu rasisme dan demonstrasi di berbagai wilayah sampai berkibarnya bendera bintang kejora membuat banyak pihak bertanya bagaimana kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Polhukam dan Badan Intelijen Negara telah berkonsolidasi melakukan beragam upaya dalam meminimalkan konflik dan merajut kembali persatuan dan kesatuan. Jika mendalami narasi pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebetulnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan beragam upaya jauh-jauh hari sebelum munculnya aksi masa di sejumlah daerah ini. Setelah dilantik pada 8 Desember 2017, hal-hal yang telah dilakukan demi memantapkan kedaulatan NKRI di Papua adalah membentuk Koops TNI AU III, membentuk Armada TNI AL III, penambahan 1 Brigif Raider ( Bagian Divisi-III Kostrad di Sorong Papua Barat), menempatkan skadron Udara di wilayah Indonesia Timur untuk memback-up wilayah timur Indonesia, melakukan diplomasi terkait penundaan rotasi militer di Darwin. Serta pendekatan kemanusian seperti membentuk satgas gizi buruk untuk meminimalkan gizi buruk di Asmat. Panglima TNI juga terlibat langsung dan melakukan dialog dengan berbagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh kepemudaan, tokoh wanita, Pemerintah Daerah dan akademisi yang membidangi Papua. Dengan sisi humanisnya, Panglima TNI sepertinya memainkan quasi hard power approach yaitu pendekatan dalam manajemen konflik yaitu organisasi dengan intrumen keras atau yang boleh melakukan hard power (dalam hal ini militer) namun menggunakan cara-cara atau pendekatan lembut (soft power). Ditambah lagi soliditas TNI dan POLRI yang terus dibangun menjadi hal positif dalam penanganan permasalahan di Papua. Kerja sama antar kementrian dan lembaga juga perlu dijalankan dengan menggandeng swasta dan masyarakat, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat collaborative governance.  Strategi dan Evaluasi Rentetan kejadian konflik Papua di tahun ini menjadi bekal bagi stakeholder yang mengurus Papua untuk merumuskan berbagai strategi serta berevaluasi agar terus mengedepankan kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah juga harus pandai memainkan narasi dari satu kejadian jangan sampai menjadi senjata makan tuan, seperti kasus Nduga dimana yang melakukan kejahatan dan kekerasan adalah pihak separatis bersenjata namun tidak terekspos ke dunia internasional dan narasi tersebut tidak lama kemudian menjadi berbalik dengan topik “pendudukan militer”di Nduga sehingga hal tersebut merugikan Indonesia. Kontra opini dengan narasi yang baik dan berimbang harus cepat dan tepat digulirkan agar momentum dapat dimanfaatkan dengan baik. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/08/22/58500/299295_medium.jpg" alt="Akhiri Rasisme dan Penjajahan di West Papua"  width="100%" /> Kejadian konflik di Papua dengan perusakan berbagai bangunan di Papua memang disayangkan banyak pihak. Kendati massa mengaku menyesal, namun jumlah kerugiannya telah mencapai puluhan miliar. Presiden Joko Widodo selama ini telah mempunyai political will yang baik dengan mengunjungi Papua sebanyak 12 kali dengan mengedepankan pendekatan holistik demi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembangunan infrastruktur yang luar biasa serta penambahan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian Presiden. Total dana Otonomi Khusus yang telah dikucurkan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk penambahan dana insfrastrukturnya dari tahun 2001 sampai 2019 telah mencapai Rp80 triliun lebih. Angka sebesar ini ternyata tidak menjadi jaminan besarnya rasa nasionalisme, sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh terkait Kebijakan Otonomi Khusus. Jika tahun 2021 Otsus harus dilanjutkan maka hal itu harus didasari berbagai evaluasi dan kajian yang menyeluruh termasuk dari kaca mata Papua. Kedaulatan NKRI di Papua juga harus dibangun di dunia internasional, banyaknya pemberitaan miring terkait Indonesia dan beredarnya hoaks serta hate speech kepada aparat baik TNI dan Polri belum diimbangi dengan lebih massif terutama narasi positif kinerja pemerintah dalam menangani Papua. Adapun kementrian luar negeri juga berdiplomasi kepada berbagai negara terhadap kedaualatan NKRI di Papua. Kemenlu ikut mengkampanyekan penanganan Papua di luar negeri yaitu dengan program 3P (Penyelesaian pelanggaran HAM, Penegakkan HAM di Masa depan dan Pembangunan Infrastruktur). Pemerintah juga harus jeli melihat modus dari kelompok separatis dan memetakan pergerakkannya, mana yang bermotif ideologi, mana yang bermotif HAM, mana yang mempermasalahkan sejarah, mana saja yang ingin mengambil keuntungan semata atau gabungan diantaranya. Penanganan masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan luka baru. Oleh Stepi Anriani Dosen, Peneliti, dan PenulisAkar Masalah Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang merdeka tahun 1945. Papua masih dikuasai Belanda saat itu sehingga dari tahun 1945 sampai 1969 (saat Pepera), negara tidak hadir di sana. Jika melihat sejarah ini, ada penyemaian nasionalisme yang berbeda dengan daerah lain, sehingga starting condition-nya berbeda dengan daerah lain. Masih adanya kelompok separatis bersenjata Papua di Pegunungan Tengah seperti salah satu contoh peristiwa di Nduga, penyanderaan warga di Timika, tewasnya anggota TNI, kontak tembak dan beragam eksistensi kelompok muda di media sosial, juga internasionalisasi dari kelompok politik yang terwadahi dalam organisasi ULMWP (United Liberation For West Papua Movement) merupakan bukti seriusnya permasalahan di Papua. Sedikitnya terdapat 8 perspektif dalam melihat permasalahan di Papua yaitu perspektif politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, hukum dan HAM, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf kalla juga melakukan berbagai kegiatan dan program hampir di semua aspek, walaupun demikian ketika isu rasisme bergulir di pertengahan Agustus kemudian muncul kembali pihak-pihak yang menginginkan referendum atau Papua Merdeka Seolah-olah semua program pemerintah seperti terlupakan. Dalam Updating Papua Road Map LIPI Tahun 2012, permasalahan di Papua dibagi menjadi tiga, yaitu internasionalisasi isu Papua; penyelesaian masalah HAM; dan perkembangan serta implementasi otsus. Kedaulatan Negara di Papua Berkembangnya isu rasisme dan demonstrasi di berbagai wilayah sampai berkibarnya bendera bintang kejora membuat banyak pihak bertanya bagaimana kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Polhukam dan Badan Intelijen Negara telah berkonsolidasi melakukan beragam upaya dalam meminimalkan konflik dan merajut kembali persatuan dan kesatuan. Jika mendalami narasi pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebetulnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan beragam upaya jauh-jauh hari sebelum munculnya aksi masa di sejumlah daerah ini. Setelah dilantik pada 8 Desember 2017, hal-hal yang telah dilakukan demi memantapkan kedaulatan NKRI di Papua adalah membentuk Koops TNI AU III, membentuk Armada TNI AL III, penambahan 1 Brigif Raider ( Bagian Divisi-III Kostrad di Sorong Papua Barat), menempatkan skadron Udara di wilayah Indonesia Timur untuk memback-up wilayah timur Indonesia, melakukan diplomasi terkait penundaan rotasi militer di Darwin. Serta pendekatan kemanusian seperti membentuk satgas gizi buruk untuk meminimalkan gizi buruk di Asmat. Panglima TNI juga terlibat langsung dan melakukan dialog dengan berbagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh kepemudaan, tokoh wanita, Pemerintah Daerah dan akademisi yang membidangi Papua. Dengan sisi humanisnya, Panglima TNI sepertinya memainkan quasi hard power approach yaitu pendekatan dalam manajemen konflik yaitu organisasi dengan intrumen keras atau yang boleh melakukan hard power (dalam hal ini militer) namun menggunakan cara-cara atau pendekatan lembut (soft power). Ditambah lagi soliditas TNI dan POLRI yang terus dibangun menjadi hal positif dalam penanganan permasalahan di Papua. Kerja sama antar kementrian dan lembaga juga perlu dijalankan dengan menggandeng swasta dan masyarakat, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat collaborative governance.  Strategi dan Evaluasi Rentetan kejadian konflik Papua di tahun ini menjadi bekal bagi stakeholder yang mengurus Papua untuk merumuskan berbagai strategi serta berevaluasi agar terus mengedepankan kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah juga harus pandai memainkan narasi dari satu kejadian jangan sampai menjadi senjata makan tuan, seperti kasus Nduga dimana yang melakukan kejahatan dan kekerasan adalah pihak separatis bersenjata namun tidak terekspos ke dunia internasional dan narasi tersebut tidak lama kemudian menjadi berbalik dengan topik “pendudukan militer”di Nduga sehingga hal tersebut merugikan Indonesia. Kontra opini dengan narasi yang baik dan berimbang harus cepat dan tepat digulirkan agar momentum dapat dimanfaatkan dengan baik. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2019/08/22/58500/299295_medium.jpg" alt="Akhiri Rasisme dan Penjajahan di West Papua"  width="100%" /> Kejadian konflik di Papua dengan perusakan berbagai bangunan di Papua memang disayangkan banyak pihak. Kendati massa mengaku menyesal, namun jumlah kerugiannya telah mencapai puluhan miliar. Presiden Joko Widodo selama ini telah mempunyai political will yang baik dengan mengunjungi Papua sebanyak 12 kali dengan mengedepankan pendekatan holistik demi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembangunan infrastruktur yang luar biasa serta penambahan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian Presiden. Total dana Otonomi Khusus yang telah dikucurkan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk penambahan dana insfrastrukturnya dari tahun 2001 sampai 2019 telah mencapai Rp80 triliun lebih. Angka sebesar ini ternyata tidak menjadi jaminan besarnya rasa nasionalisme, sehingga perlu ada evaluasi menyeluruh terkait Kebijakan Otonomi Khusus. Jika tahun 2021 Otsus harus dilanjutkan maka hal itu harus didasari berbagai evaluasi dan kajian yang menyeluruh termasuk dari kaca mata Papua. Kedaulatan NKRI di Papua juga harus dibangun di dunia internasional, banyaknya pemberitaan miring terkait Indonesia dan beredarnya hoaks serta hate speech kepada aparat baik TNI dan Polri belum diimbangi dengan lebih massif terutama narasi positif kinerja pemerintah dalam menangani Papua. Adapun kementrian luar negeri juga berdiplomasi kepada berbagai negara terhadap kedaualatan NKRI di Papua. Kemenlu ikut mengkampanyekan penanganan Papua di luar negeri yaitu dengan program 3P (Penyelesaian pelanggaran HAM, Penegakkan HAM di Masa depan dan Pembangunan Infrastruktur). Pemerintah juga harus jeli melihat modus dari kelompok separatis dan memetakan pergerakkannya, mana yang bermotif ideologi, mana yang bermotif HAM, mana yang mempermasalahkan sejarah, mana saja yang ingin mengambil keuntungan semata atau gabungan diantaranya. Penanganan masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Jangan sampai salah sasaran dan menimbulkan luka baru. Oleh Stepi Anriani Dosen, Peneliti, dan Penulis