<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pakistan Tolak Izinkan Pesawat Presiden India Lintasi Wilayah Udaranya</title><description>Penolakan itu terkait peningkatan ketegangan antara kedua negara atas status Kashmir.</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya"/><item><title>Pakistan Tolak Izinkan Pesawat Presiden India Lintasi Wilayah Udaranya</title><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya</guid><pubDate>Senin 09 September 2019 11:46 WIB</pubDate><dc:creator>Rahman Asmardika</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya-pxoZRMaPh6.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Foto: Reuters.</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/09/09/18/2102371/pakistan-tolak-izinkan-pesawat-presiden-india-lintasi-wilayah-udaranya-pxoZRMaPh6.jpg</image><title>Foto: Reuters.</title></images><description>ISLAMABAD &amp;ndash; Islamabad menolak memberikan izin kepada pesawat yang membawa Presiden India untuk melintasi wilayah udaranya untuk terbang ke Islandia. Hal itu disampaikan Menteri Luar negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi.
Kepada media Pakistan, Qureshi mengatakan bahwa Perdana Menteri Imran Khan telah menyetujui langkah tersebut, sehubungan dengan perlakuan India terhadap warga di Kashmir yang diduduki. Dia menambahkan bahwa kekhawatiran negara tentang Kashmir akan diangkat dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
BACA JUGA: Pertama Kalinya dalam Tujuh Dekade, India Cabut Status Otonomi Khusus di Kashmir
Diwartakan RT, Senin (9/9/2019), Presiden Indian Ram Nath Kovind akan melakukan perjalanan ke Islandia, Swiss dan Slovenia pekan ini sebagai bagian dari delegasi bisnis untuk mempromosikan ikatan ekonomi antara negara-negara tersebut dengan India.
BACA JUGA: Pimpinan Militan Minta Pakistan Lakukan Intervensi Militer di Kashmir
Penolakan itu merupakan peningkatan ketegangan terbaru antara kedua negara bertetangga tersebut setelah pemerintah India mencabut status khusus Kashmir bulan lalu. New Delhi menegaskan bahwa penghapusan status pemerintahan otonomi daerah itu diperlukan untuk mengekang terorisme. Namun, Pakistan mengutuk sanksi seperti aturan jam malam yang diberlakukan India di Kashmir.
</description><content:encoded>ISLAMABAD &amp;ndash; Islamabad menolak memberikan izin kepada pesawat yang membawa Presiden India untuk melintasi wilayah udaranya untuk terbang ke Islandia. Hal itu disampaikan Menteri Luar negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi.
Kepada media Pakistan, Qureshi mengatakan bahwa Perdana Menteri Imran Khan telah menyetujui langkah tersebut, sehubungan dengan perlakuan India terhadap warga di Kashmir yang diduduki. Dia menambahkan bahwa kekhawatiran negara tentang Kashmir akan diangkat dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
BACA JUGA: Pertama Kalinya dalam Tujuh Dekade, India Cabut Status Otonomi Khusus di Kashmir
Diwartakan RT, Senin (9/9/2019), Presiden Indian Ram Nath Kovind akan melakukan perjalanan ke Islandia, Swiss dan Slovenia pekan ini sebagai bagian dari delegasi bisnis untuk mempromosikan ikatan ekonomi antara negara-negara tersebut dengan India.
BACA JUGA: Pimpinan Militan Minta Pakistan Lakukan Intervensi Militer di Kashmir
Penolakan itu merupakan peningkatan ketegangan terbaru antara kedua negara bertetangga tersebut setelah pemerintah India mencabut status khusus Kashmir bulan lalu. New Delhi menegaskan bahwa penghapusan status pemerintahan otonomi daerah itu diperlukan untuk mengekang terorisme. Namun, Pakistan mengutuk sanksi seperti aturan jam malam yang diberlakukan India di Kashmir.
</content:encoded></item></channel></rss>
