Waras Wasisto diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.https://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102355/anggota-dprd-jabar-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-suap-meikartaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102355/anggota-dprd-jabar-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-suap-meikartahttps://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102355/anggota-dprd-jabar-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-suap-meikartaSenin 09 September 2019 11:17 WIBPuteranegara BatubaraJuru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/09/337/2102355/anggota-dprd-jabar-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-suap-meikarta-20qxqVKZzZ.jpgJAKARTA - Anggota DPRD Provinisi Jawa Barat Waras Wasisto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, Waras Wasisto akan menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan atas tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK)‎. "Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (9/9/2019). Baca Juga: 10 Orang Ditangkap saat OTT KPK di Bekasi Secara paralel, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Karyawan PT. Lippo Cikarang bagian perizinan Satriyadi. "Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa," ujar Febri. KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) non-aktif Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Meikarta di Cikarang. Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.Selain Iwa, KPK telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini. Bartholomeus diduga bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yaitu, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.‎ Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.JAKARTA - Anggota DPRD Provinisi Jawa Barat Waras Wasisto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, Waras Wasisto akan menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan atas tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK)‎. "Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (9/9/2019). Baca Juga: 10 Orang Ditangkap saat OTT KPK di Bekasi Secara paralel, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Karyawan PT. Lippo Cikarang bagian perizinan Satriyadi. "Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa," ujar Febri. KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) non-aktif Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Meikarta di Cikarang. Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.Selain Iwa, KPK telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini. Bartholomeus diduga bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yaitu, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.‎ Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.